bursatourstransfer.com – Rabu (2 Juli 2025) siang, suasana sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, mendadak riuh. Ratusan truk blokade jalan sekitar Monas sebagai bentuk protes atas rencana RUU ODOL (Over Dimension Over Loading). Sopir truk tuntut pertemuan dengan Kemenhub, tapi negosiasi deadlock—satu sama lain belum ada kata sepakat. Artikel ini mengupas langkah aksi, kenapa deadlock, respons pemerintah, dan apa artinya buat publik dan sistem transportasi kita.
Aksi Blokade Truk di Sekitar Monas
Ratusan kendaraan berat diparkir di Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Stasiun Gambir pada pukul 11.30 WIB, menyebabkan akses ke Monas sempat tertutup total. Truk-truk itu memasang spanduk dan pengeras suara, menyuarakan penolakan atas RUU ODOL dan berbagai keluhan lain — mulai dari uji emisi sampai pungli.
Polres Metro Jakarta Pusat dikerahkan ratusan personel polisi untuk menjaga situasi, baik di lokasi blokade, Kemenhub, maupun DPR. Situasi tergolong kondusif, meski antrean kendaraan bermotor semakin panjang.
Perwakilan sopir berjumlah sekitar 12 orang berusaha masuk ke kantor Kemenhub untuk audiensi. Namun pintu masuk tertutup ketat: walau beberapa kali dibuka untuk persiapan, akhirnya peserta kembali ke lokasi blokade setelah 20 menit negosiasi mandek tanpa hasil.
Penyebab Deadlock Audiensi
Poin-poin utama yang membuat negosiasi deadlock antara sopir dan Kemenhub:
-
RUU ODOL sebagai konten utama tuntutan
Aksi dimotori oleh penolakan terhadap rancangan undang-undang yang mengatur muatan dan dimensi truk. Para sopir merasa aturan tersebut terlalu diskriminatif terhadap mereka. -
Gagalnya mediasi awal
Kemenhub tampaknya belum menyiapkan kesepakatan tertulis saat audiensi, sehingga perwakilan sopir menuntut komitmen lebih konkret saat masuk gedung tetapi tidak disambut . Setelah negosiasi mandek, mereka kembali ke lokasi blokade. -
Escalation strategi publik
Truk-truk semakin merapat untuk memberi tekanan visual bagi media, publik, dan pemerintah. Ini jadi elemen penting untuk memaksa respons cepat dari Kemenhub.
Respons Pemerintah & Aparat
A. Polri
Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sekitar 366 personel untuk pengamanan sejak aksi dimulai. Penjagaan difokuskan di silang Kemenhub dan DPR, guna mencegah insiden dan menjaga kelancaran akses jalan.
B. Kemenhub & Pemerintah
Wadah komunikasi masih terbatas—meski ada upaya audiensi, tidak ada tindak lanjut resmi. Sementara Menko Airlangga Hartarto memastikan aspirasi truk akan dibahas lintas kementerian agar tak ditinggal.
C. Korps Lalu Lintas
Korlantas menegaskan bahwa penindakan kendaraan ODOL akan digelar secara bertahap, dengan pendekatan edukatif sebelum sanksi keras diberlakukan. Ini sejalan dengan pola yang menimbang dampak ekonomi dan logistik.
Dampak Aksi & Tantangan ke Depan
1. Akses Jalan Terganggu
Blokade di Jalan Medan Merdeka Selatan menyebabkan kemacetan panjang, menimbulkan keluhan baik dari pengguna jalan maupun pejalan kaki.
2. Tuntutan Sopir Makin Kompleks
Tidak hanya soal ODOL, tuntutan mulai merambah pungli uji KIR, prasarana timbang, dan keadilan atas aspek operasional lainnya.
3. Potensi Eskalasi
Deadlock negosiasi bisa memicu perpanjangan demonstrasi atau aksi serupa di daerah lain. Sebelumnya, Karanganyar, Pemalang, dan Semarang-solo area telah alami blokade serupa .
4. Citra Pemerintah
Jika tidak segera ada koordinasi terbuka dan terbit solusi konkret, publik bisa menilai pemerintah lamban dan kurang sensitif terhadap sektor logistik, padahal itu sektor vital nasional.
Perspektif Publik
A. Media
Media mainstream seperti ANTARA dan Kompas melaporkan aksi ini faktual tanpa opini berlebihan . Tapi media terus mendorong agar ada hasil nyata setelah audiensi deadlock.
B. Publik & Pengguna Jalan
Keluhan publik muncul soal gangguan akses jalan. Namun banyak juga yang memahami, karena aspirasi sopir truk terkait keselamatan, keadilan, dan kondisi kerja memang perlu diperhatikan.
C. Himpunan Sopir
Koordinator sopir dari berbagai daerah lamentasi bahwa penindakan ODOL sering menyebabkan sopir yang jadi kambing hitam, sementara pihak pengusaha atau muatan jarang disentuh. Ini menimbulkan keinginan revisi UU Lalu Lintas untuk memberi keadilan bagi sopir.
Langkah Optimal yang Diharapkan
-
Audiensi lanjutan dengan perwakilan menteri dan legislatif, dengan komitmen tertulis.
-
Edukasi massal soal ODOL, menyasar sopir, pengusaha, hingga pengawas lapangan.
-
Revisi UU Lalu Lintas & Angkutan Jalan untuk memberi perlindungan lebih jelas bagi sopir, bukan menjerat mereka sendirian.
-
Tim gabungan pengawasan dan pendampingan, agar SOP timbang muatan berjalan adil dan transparan.
Aksi ratusan truk blokade jalan sekitar Monas yang berujung audiensi deadlock jadi cerminan masalah mendalam: regulasi ODOL, keamanan jalan, dan keadilan sopir truk. Aparat negara harus cepat merespon agar dampak sosial dan ekonomi tak meluas. Semoga ada tindak lanjut nyata dan tak hanya basa-basi di atas panggung dialog.
