bursatourstransfer.com – Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa seluruh investigasi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya diserahkan sepenuhnya kepada KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi). Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah agar proses penyelidikan berlangsung profesional, transparan, dan berbasis pada data teknis. Dengan fokus pada keselamatan penumpang dan evaluasi prosedur, Menhub juga menginstruksikan percepatan evakuasi dan operasional SAR yang saat ini sedang berlangsung intensif di Selat Bali.
Alasan utama Menhub memilih menyerahkan sepenuhnya ke KNKT karena lembaga ini memiliki otoritas hukum dan teknis sesuai UU No.17/2018. KNKT bertugas mengumpulkan data dari pelayaran, ABK, kondisi kapal, catatan perawatan, cuaca, hingga alur pemuatan kendaraan—semua berfungsi menyusun analisis objektif investigasi jalur laut.
Selain itu, penyerahan ke KNKT juga mengirim sinyal tegas bahwa keselamatan penumpang menjadi prioritas tertinggi. Artinya, bukan hanya soal menebus kerugian, tapi juga menyusun roadmap preventif agar insiden serupa tak terulang.
Peran KNKT dalam Investigasi Serupa
KNKT telah menangani berbagai kasus kapal tenggelam sebelumnya—seperti KMP Yunicee tahun 2021—dengan metode investigasi menyeluruh termasuk pencocokan manifes dan wawancara mendalam terhadap saksi.
Tim investigator akan mengecek:
-
Riwayat pemeliharaan dan perawatan kapal —cek dokumen dan pengujian laik laut.
-
Kondisi cuaca & gelombang laut pada saat insiden terjadi.
-
Prosedur keselamatan seperti SOP evakuasi, jumlah pelampung dan jalur penyelamatan.
-
Data teknis mesin, muatan kendaraan dan kapasitas penumpang untuk mengindentifikasi faktor overloading atau kerusakan teknis.
Investigasi ini bertujuan merumuskan rekomendasi konkret bagi regulasi, standar kapal penyeberangan, dan pengawasan operasional pelayaran.
Respons Kemenhub & Upaya Evakuasi
Sementara investigasi berlangsung, Menhub Dudy tetap memprioritaskan operasi SAR dan evakuasi korban yang dipicu oleh gelombang tinggi 2–2,5 meter dan arus kuat di lokasi tragedi.
Diplomasi koordinasi dilakukan dengan:
-
Basarnas, TNI–Polri, Syahbandar, KPLP, ASDP dan pihak KNKT melalui Kantor Pencarian dan Pertolongan.
-
Penambahan aset SAR seperti kapal Polairud, helikopter, dan drone bawah laut demi mempercepat pencarian.
-
Instruksi Menhub agar proses dijalankan dengan keamanan tinggi, tidak mengesampingkan keselamatan tim penyelamat
Operasi ini telah berhasil mengevakuasi puluhan penumpang selamat dan jenazah korban, tapi masih menyisakan beberapa nama yang belum ditemukan—hingga proses investigasi selesai.
Tantangan dan Harapan Publik
Tragedi ini juga memunculkan kekhawatiran publik terhadap tata kelola transportasi laut. Ketua DPR Puan Maharani bahkan mendesak perbaikan sistem keselamatan tanpa kompromi, termasuk peningkatan inspeksi berkala, manifest penumpang, dan ketersediaan alat darurat.
Dikesempatan lain, Sudjatmiko (Komisi V DPR) meminta Badan SAR agar terus mengoptimalkan pencarian serta memastikan hak korban terpenuhi. Kondisi ini menegaskan bahwa kecelakaan kapal bukan sekadar kasus teknis, namun juga menyangkut hak sipil dan sosial masyarakat.
Dari sudut teknis, proses investigasi KNKT disebut bisa memakan waktu 3–4 bulan—tergantung apakah bangkai kapal bisa diangkat untuk pemeriksaan lanjutan.
Dengan menyerahkan penyelidikan ke KNKT, Menhub menegaskan dua hal: keseriusan dalam mencari akar penyebab dan komitmen menjaga objektivitas prosedur. Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali seharusnya menjadi momentum evaluasi keselamatan transportasi laut, agar tragedi serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.