◆ Latar Belakang Demo Pati Tolak PBB-P2 250%
Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% yang diumumkan Bupati Pati, Sudewo, pada Agustus 2025, langsung memicu gejolak sosial. Warga menilai kebijakan itu tidak masuk akal karena beban ekonomi sedang berat. Mereka yang paling terdampak adalah petani kecil, pedagang tradisional, hingga para pensiunan yang mengandalkan penghasilan tetap. Situasi inilah yang kemudian melahirkan gelombang demo Pati tolak PBB-P2 250%.
Bupati Sudewo sempat mengeluarkan pernyataan yang dianggap provokatif. Ia menantang warganya dengan ucapan bahwa dirinya tidak akan takut meskipun ribuan orang turun ke jalan. Pernyataan inilah yang menjadi pemantik kemarahan publik. Dalam kondisi media sosial yang cepat menyebarkan informasi, kalimat itu viral dan memicu semangat warga untuk bersatu melawan.
Tak lama kemudian, terbentuklah aliansi masyarakat lintas kelompok yang kemudian menamai diri mereka sebagai Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka mulai menyebarkan seruan untuk menggelar aksi besar di pusat kota. Seruan itu mendapat sambutan luas, terutama karena masyarakat menilai kebijakan kenaikan pajak bukan hanya memberatkan, tetapi juga menunjukkan arogansi pemimpin daerah. Dari sinilah, demo Pati tolak PBB-P2 250% dipersiapkan sebagai aksi terbesar dalam sejarah Pati.
◆ Gelombang Massa dalam Demo Pati Tolak PBB-P2 250%
Pada hari yang ditentukan, ribuan warga mulai berdatangan dari berbagai desa menuju pusat kota. Mereka membawa spanduk, poster, dan atribut lain bertuliskan “Demo Pati Tolak PBB-P2 250%”. Jalanan penuh dengan iring-iringan truk, sepeda motor, hingga kendaraan pribadi yang mengangkut massa. Atmosfer penuh ketegangan tapi juga menunjukkan semangat kebersamaan masyarakat dalam menyuarakan penolakan.
Diperkirakan, massa yang hadir mencapai 85.000 hingga 100.000 orang. Jumlah ini menjadikan demo Pati tolak PBB-P2 250% sebagai aksi terbesar sepanjang sejarah kabupaten tersebut. Aparat keamanan yang diturunkan mencapai lebih dari 2.600 personel. Namun, skala besar aksi membuat pengamanan tetap terasa kewalahan.
Meski aksi berlangsung damai di awal, situasi berubah ketika Bupati Sudewo muncul di tengah massa. Ia naik ke mobil aparat untuk menyampaikan permintaan maaf. Namun, kata-kata yang keluar dianggap tidak tulus oleh massa. Kemarahan pun meledak, dan kericuhan tidak bisa dihindari. Lemparan botol, sandal, hingga batu terjadi. Aparat merespons dengan gas air mata dan water cannon, memicu suasana semakin panas. Demo Pati tolak PBB-P2 250% pun berubah menjadi kerusuhan besar.
◆ Tuntutan dalam Demo Pati Tolak PBB-P2 250%
Walaupun isu utama adalah penolakan kenaikan PBB-P2, masyarakat yang turun ke jalan juga membawa tuntutan lain. Dalam demo Pati tolak PBB-P2 250%, mereka menuntut penghentian proyek renovasi alun-alun yang dianggap menghabiskan anggaran tidak penting, pembatalan pembangunan jumbotron yang dinilai hanya untuk gaya, serta penghentian kebijakan lima-hari sekolah yang membebani siswa dan orang tua.
Selain itu, masyarakat juga menuntut agar tenaga kesehatan yang sebelumnya di-PHK massal direkrut kembali. Mereka menilai kebijakan PHK itu merugikan pelayanan publik di bidang kesehatan. Dengan demikian, demo Pati tolak PBB-P2 250% menjadi gerakan yang lebih luas: tidak hanya soal pajak, tetapi juga soal arah pembangunan daerah yang dianggap tidak pro-rakyat.
DPRD Pati tidak tinggal diam. Melihat gelombang besar penolakan, mereka menggelar sidang darurat. Salah satu hasil penting adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Pansus ini bertugas menyelidiki kebijakan Bupati Sudewo, termasuk kemungkinan pelanggaran hukum dan opsi pemakzulan. Ini adalah langkah besar dalam sejarah politik Pati yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh demo Pati tolak PBB-P2 250%.
◆ Dampak Sosial dari Demo Pati Tolak PBB-P2 250%
Kerusuhan yang terjadi dalam demo Pati tolak PBB-P2 250% menimbulkan dampak sosial yang tidak kecil. Lebih dari 60 orang dilaporkan terluka, baik dari kalangan massa maupun aparat. Beberapa fasilitas umum rusak, termasuk kendaraan aparat yang dibakar.
Namun, di balik kerusakan itu, ada pula dampak positif: meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Warga yang sebelumnya pasif kini menyadari kekuatan mereka untuk menekan kebijakan publik. Demo Pati tolak PBB-P2 250% menjadi titik balik, membangkitkan kesadaran kolektif bahwa aspirasi rakyat tidak bisa diabaikan begitu saja.
Selain itu, aksi ini juga membentuk solidaritas sosial yang kuat. Banyak warga yang saling membantu selama aksi, baik dalam hal logistik maupun perawatan terhadap korban. Solidaritas ini menandai bahwa demo Pati tolak PBB-P2 250% bukan hanya gerakan politik, melainkan juga gerakan sosial yang mempererat persatuan warga.
◆ Dampak Politik dari Demo Pati Tolak PBB-P2 250%
Di bidang politik, demo Pati tolak PBB-P2 250% membawa konsekuensi serius. DPRD semakin percaya diri untuk menggunakan hak angket. Ini adalah langkah yang jarang terjadi di tingkat daerah, namun menunjukkan bahwa demokrasi lokal bekerja.
Bupati Sudewo kini berada di bawah sorotan tajam. Meski ia akhirnya membatalkan kenaikan pajak, wacana pemakzulan tetap mencuat. Banyak kalangan menilai kepercayaan publik sudah hilang, dan sulit bagi seorang pemimpin untuk melanjutkan pemerintahan tanpa legitimasi rakyat.
Secara nasional, peristiwa ini mendapat perhatian luas. Media-media nasional menyorot demo Pati tolak PBB-P2 250% sebagai cerminan keresahan rakyat terhadap kebijakan pajak yang dianggap memberatkan. Bahkan, beberapa akademisi menilai aksi ini sebagai simbol perlawanan terhadap tren kenaikan beban fiskal yang terjadi di berbagai daerah.
◆ Penutup
◇ Refleksi dari Demo Pati Tolak PBB-P2 250%
Kasus ini mengajarkan bahwa legitimasi pemimpin tidak hanya berasal dari jabatan formal, tetapi juga dari kepercayaan rakyat. Demo Pati tolak PBB-P2 250% membuktikan bahwa rakyat memiliki kekuatan nyata untuk mengubah arah kebijakan.
Bagi pemerintah daerah, pelajaran pentingnya adalah pentingnya dialog dengan masyarakat. Kebijakan yang menyangkut kehidupan banyak orang harus disusun secara partisipatif. Jika tidak, rakyat bisa sewaktu-waktu turun ke jalan.
Harapannya, setelah demo Pati tolak PBB-P2 250%, pemerintah daerah dan DPRD bisa lebih bersinergi dengan masyarakat. Hanya dengan cara itu, demokrasi lokal bisa berjalan sehat dan pembangunan daerah bisa benar-benar berpihak pada rakyat.
Referensi
-
Wikipedia – Sudewp
