bursatourstransfer.com – Belakangan, isu kenaikan tarif ojol masih wacana ramai diperbincangkan. Pemerintah, lewat Kemenhub, menyebut bahwa wacana kenaikan tarif ojol antara 8–15% masih dalam tahap kajian final sebelum implementasi berlaku. Tapi sejumlah pihak—dari ekonom, driver, hingga konsumen—pun ikut angkat bicara. Yuk, kita kulik lebih dalam!
Kajian Kemenhub & Tahap Wacana
Pemerintah lewat Kemenhub menyebut bahwa kajian soal kenaikan tarif ojol masih wacana telah memasuki tahap final. Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengungkapkan dalam Raker Komisi V DPR pada 30 Juni 2025 bahwa kenaikan 8–15% tersebut sudah berdasarkan kajian yang mendalam dan berkelanjutan.
Namun, belum ada keputusan final—karena masih dibahas dengan aplikator dan menunggu kesepakatan teknis lanjut sebelum diterbitkan regulasi resmi. Sejalan dengan itu, Kemenhub akan memanggil kembali platform ojol sebagai bagian dari diskusi lanjutan.
Respons Beragam: Driver, Konsumen, & Ekonom
Dari Pengemudi (Driver)
Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) bilang, kenaikan tarif tak akan berguna jika potongan platform tetap tinggi. Saat ini potongan bisa tembus 70%, jadi kenaikan tarif cuma masuk kantong aplikasi. mereka minta potongan maksimal 10–20% sesuai regulasi, atau bahkan dihapus agar driver benar‑benar diuntungkan.
Dari Konsumen
Konsumen mulai resah. Banyak yang mempertimbangkan beralih ke kendaraan pribadi karena biaya ojol bakal makin mahal. Misalnya, jalan pulang‑pergi harian bisa membengkak hingga Rp 660 ribu per bulan—dampak langsung dari tarif yang naik 8–15%.
Dari Ekonom
Ekonom seperti Piter Abdullah dan Fajar Rakhmadi menekankan kehati‑hatian. Mereka bilang kenaikan tarif harus jelas tujuannya—untuk siapa dan bagaimana sistemnya. Jika terlalu tinggi, bisa menurunkan minat konsumen karena willingness‑to‑pay (WTP) rata‑rata konsumen cuma sekitar 5%. Konsekuensinya, pendapatan driver justru bisa stagnan atau turun karena order menipis.
PR & Regulasi: Butuh Pemangku Kepentingan Terlibat
Komisi V DPR juga ngangkat suara. Pimpinan DPR merasa belum pernah dilibatkan sepenuhnya dalam pembahasan kenaikan tarif ini. Mereka mengingatkan bahwa keputusan strategis seperti ini wajib melibatkan semua pihak—termasuk DPR, driver, aplikator, OMKM, hingga konsumen.
Selain itu, serikat driver pun meminta agar regulasi justru mengatur potongan platform dulu baru bicara soal tarif. Mereka ancam akan aksi jika pemerintah tak menindaklanjuti tuntutan.
Dampak Potensial & Simpulan
Potensi Negatif
-
Turunnya jumlah order – Konsumen bisa balik ke motor sendiri.
-
Erosi market user – Apalagi pekerja kelas menengah-bawah.
-
Pendapatan driver stagnan – Bila potongan platform masih tinggi, kenaikan tarif hanya masuk ke perusahaan aplikasi.
Potensi Positif
-
Jika potongan ditekan → driver dapat untung nyata.
-
Pendapatan lebih stabil bila aplikasi transparan dan insentif jelas.
-
Perbaikan layanan lewat sistem fair‑play harga dan regulasi yang adil.
Wacana soal kenaikan tarif ojol masih wacana menunjukkan bahwa meski kajian sudah matang, belum ada keputusan final. Tantangan utama tetap potongan platform yang tinggi, kesejahteraan driver, dan kekhawatiran konsumen atas beban biaya.
Langkah Rekomendasi
-
Prioritaskan penurunan potongan lewat regulasi ketat dari Kemenhub/DPR.
-
Libatkan semua pihak–driver, aplikator, konsumen, DPR–dalam kajian formal.
-
Sosialisasi sesuai zona, sertakan studi WTP dan potensi dampak sosial.
-
Atur transparansi algoritma & insentif, pastikan program yang adil.
-
Evaluasi ulang dampak ekonomi pasca ke depan; ukur konsumen, driver dan ekosistem.
Dengan begitu, kalau memang jadi dinaikkan, kebijakan itu bisa fair buat semua. Tapi saat ini, masyarakat dan driver masih bisa tenang sebentar—karena kenaikan tarif ojol masih wacana, belum final. 😌
