Category: Finance

Pecah Perang Baru China Vs Uni Eropa, Beijing Balas Aksi Brussels dengan Langkah Tegas

Latar Belakang Konflik antara China dan Uni Eropa

bursatourstranfer.com – Ketegangan terbaru antara China dan Uni Eropa kembali memanas, menandai pecahnya “perang baru” diplomatik dan ekonomi yang membuat perhatian dunia tertuju pada Beijing dan Brussels. Konflik ini muncul setelah Uni Eropa mengeluarkan sejumlah kebijakan baru yang dianggap Beijing sebagai tekanan dan intervensi terhadap kepentingan mereka.

Sejak beberapa bulan terakhir, hubungan kedua blok ini sudah penuh dengan perselisihan soal perdagangan, teknologi, dan hak asasi manusia. Uni Eropa menuduh China melakukan praktik dagang tidak adil dan pelanggaran HAM, sementara Beijing menganggap langkah-langkah Brussels sebagai upaya mencampuri urusan dalam negeri dan mengekang pertumbuhan ekonomi China.

Memasuki 2025, situasi semakin memanas ketika Uni Eropa memberlakukan sanksi baru terhadap beberapa perusahaan dan pejabat China terkait isu politik tertentu. Langkah ini memicu respons keras dari Beijing yang langsung membalas dengan kebijakan balasan.

 

Balasan Beijing atas Aksi Brussels: Strategi dan Dampaknya

Beijing merespons aksi Uni Eropa dengan langkah yang tidak kalah tegas. Pemerintah China memberlakukan sanksi balasan terhadap sejumlah perusahaan dan pejabat dari negara-negara anggota Uni Eropa yang dianggap telah mengambil bagian dalam kebijakan anti-China.

Selain itu, Beijing juga memperketat regulasi terhadap perusahaan-perusahaan Eropa yang beroperasi di wilayahnya, termasuk pembatasan izin investasi dan perizinan impor barang-barang dari Uni Eropa. Langkah ini bertujuan untuk memberikan sinyal kuat bahwa China tidak akan tinggal diam menghadapi tekanan politik dan ekonomi.

Dampak dari tindakan balasan Beijing cukup signifikan. Selain mengganggu hubungan dagang, ketegangan ini juga mempengaruhi stabilitas pasar global. Banyak pelaku bisnis yang mulai bersiap menghadapi ketidakpastian dan potensi gangguan rantai pasok internasional.

Faktor yang Memperparah Konflik dan Respon Internasional

Salah satu faktor utama yang memperparah konflik ini adalah persaingan geopolitik antara China dan blok Barat yang dipimpin oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Isu-isu seperti Taiwan, hak asasi manusia di Xinjiang, dan keamanan teknologi menjadi titik panas dalam hubungan bilateral.

Uni Eropa yang berusaha menegaskan posisinya di kancah global juga makin getol dalam melindungi nilai-nilai demokrasi dan perdagangan yang fair. Hal ini membuat Brussels semakin tegas mengambil sikap yang kadang berseberangan dengan kepentingan Beijing.

Respons internasional terhadap perang baru ini beragam. Beberapa negara mengimbau kedua belah pihak untuk menahan diri dan mengutamakan dialog, sementara ada pula yang mulai menyusun strategi ekonomi dan diplomasi untuk mengantisipasi dampak jangka panjang dari konflik tersebut.

Pecahnya perang baru China vs Uni Eropa menandai babak baru dalam ketegangan global yang tidak hanya berdampak pada kedua blok besar ini, tapi juga perekonomian dan politik dunia secara luas. Beijing telah membalas aksi Brussels dengan kebijakan tegas, memperjelas bahwa konflik ini akan berlanjut jika tidak ada solusi diplomatik.

Kemendikdasmen Tegaskan Dana PIP SMA/SMK Sebesar Rp1,8 Juta per Tahun

bursatourstranfer.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menegaskan besaran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SMA/SMK sebesar Rp 1,8 juta per siswa per tahun. Angka ini sudah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2024 dan secara tegas kembali dikonfirmasi pada 6 Juli 2025.

Landasan Hukum dan Kepastian Dana PIP Rp1,8 Juta

Kemendikdasmen menyebut bahwa besar dana PIP untuk siswa SMA/SMK—termasuk Paket C dan SMA LB—adalah Rp 1.800.000 per tahun, sesuai Peraturan Sekjen Nomor 19 Tahun 2024.
Aturan ini berfungsi sebagai pegangan semua sekolah dan operator dalam menyalurkan dana PIP agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan interpretasi berbeda di daerah.
Penegasan dana ini dikeluarkan untuk meredam kekhawatiran publik soal pemangkasan atau perubahan nominal, sebab banyak yang berharap dana PIP naik terus karena inflasi dan biaya pendidikan makin tinggi.

Sejarah dan Evolusi Besaran Dana PIP

Sejak 2024, dana PIP untuk jenjang SMA/SMK naik dari sebelumnya Rp 1,0 juta menjadi Rp 1,8 juta, langkah ini diambil untuk mengimbangi inflasi dan kebutuhan belajar yang makin kompleks .
Riset menunjukkan hanya 37,2 % siswa SMA dan 26,9 % siswa SMK yang memperoleh PIP, jadi peningkatan nominal juga diikuti perluasan penerima untuk menjangkau lebih banyak siswa berpotensi terbantu.
Target tahun 2024–2025 adalah menyasar sekitar 567 ribu siswa SMA dan 99 ribu siswa SMK, bagian dari total 18,6 juta siswa semua jenjang Indonesia.

Syarat dan Mekanisme Penerima PIP SMA/SMK

PIP menyasar siswa dari keluarga kurang mampu—ditetapkan melalui DTKS, Dapodik, dan data P3KE BKKBN.
Penentuan penerima dilakukan melalui pemadanan data otomatis agar tidak terjadi tumpang tindih atau pemotongan yang tidak semestinya.
Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir, besaran PIP disesuaikan—hanya Rp 900.000 karena hanya menempuh satu semester dalam satu tahun anggaran.

Tujuan Utama dan Manfaat Dana Rp1,8 Juta

Salah satu tujuan kenaikan ini adalah mendorong siswa SMA/SMK melanjutkan ke perguruan tinggi—meski data menunjukkan tingkat lanjutnya masih rendah (8 % SMA, 3 % SMK) pada 2023.
Nominal Rp 1,8 juta telah dianggap mencukupi sebagian biaya pendidikan tahunan, tapi belum ideal (dibanding kebutuhan ideal Rp 4,4 juta), dan bertujuan memberi semangat tambahan untuk siswa.
Cakupan bantuan meliputi biaya seragam, transportasi, buku, kuota internet, hingga akses teknologi—kebutuhan penting di era pembelajaran digital.

Tantangan Distribusi dan Pengawasan

Skema pemadanan data tak sempurna; masih ada laporan potongan dana di lapangan seperti di Cirebon, di mana siswa mengaku dana PIP dipotong secara tidak resmi.
Kemendiknas menjanjikan peningkatan sistem pengawasan serta audit transparansi untuk mencegah penyelewengan, termasuk red flag pada sekolah yang memotong dana.
Puslapdik Kemendikbud sudah menyediakan platform publik untuk mencari nama penerima dan memonitor proses distribusi—sangat dianjurkan orang tua aktif memantau.

Pencairan dan Aktivasi Dana PIP

Penyaluran PIP 2025 sudah dimulai sejak 10 April 2025, dan dapat dicairkan di bank penyalur (rekening Himbara), serta lewat saluran lainnya jika belum punya rekening.
Siswa memerlukan kartu KIP dan rekening bank yang sudah diaktivasi—jika tidak, dana akan tertahan hingga syarat dicukupi.
Prosesnya cukup praktis: verifikasi data di sekolah → dana disalurkan ke rekening → dapat dicairkan melalui ATM/teller.

Implikasi Jangka Panjang dan Rencana Ke Depan

Dengan nominal baru, Kemendikdasmen berharap angka kelulusan ke perguruan tinggi meningkat. Dana PIP juga bisa mendukung pendidikan vokasi dan keahlian sesuai kebutuhan industri.
Kemendikdasmen mengusulkan evaluasi berkala tentang kecukupan dana PIP dan cakupan jumlah penerima, agar data sosial-ekonomi benar-benar tepat sasaran.
Juga digagas sinergi dengan KIP Kuliah agar siswa yang berminat melanjutkan pendidikan tinggi bisa langsung tersambung akses beasiswa lanjutan.

Besaran dana PIP SMA/SMK Rp1,8 juta telah diatur resmi berdasarkan Peraturan Sekjen Nomor 19/2024 dan kembali dikukuhkan oleh Kemendikdasmen. Dana ini jangan dipandang angka semata, tapi sebagai sarana nyata mendorong akses dan kualitas pendidikan menengah.

Tom Lembong Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Impor Gula

Tuntutan Berat bagi Tom Lembong dalam Kasus Korupsi Impor Gula

bursatourstransfer.com – Pada Jumat, 4 Juli 2025, Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menuntut mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, dengan pidana penjara selama tujuh tahun. Selain itu, Tom juga dituntut membayar denda sebesar Rp750 juta, yang jika tidak dibayar, digantikan dengan pidana kurungan selama enam bulan. Tuntutan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus impor gula yang terjadi pada periode 2015–2016.

Jaksa menilai bahwa Tom Lembong telah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan bahwa perbuatan Tom Lembong telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47, yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, tindakan Tom juga dinilai telah memperkaya sejumlah pengusaha swasta melalui penerbitan 21 surat persetujuan impor gula yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fakta Persidangan dan Pembelaan Tom Lembong

Selama persidangan, Tom Lembong tetap pada pendiriannya dan menyatakan bahwa dirinya tidak merasa bersalah. Ia mengaku telah memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan berbagai data terkait, namun tidak menemukan kesalahan ataupun pihak yang merasa dirugikan atas tindakannya. Tom juga menegaskan bahwa ia tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepadanya.

Namun, jaksa berpendapat sebaliknya. Mereka menilai bahwa Tom Lembong telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Jaksa juga menyebutkan bahwa Tom tidak menyesali perbuatannya dan tidak merasa bersalah, yang menjadi salah satu alasan memberatkan dalam tuntutan pidana terhadapnya.

Dampak Sosial dan Politik dari Kasus Ini

Kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong tidak hanya berdampak pada dirinya secara pribadi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan politik yang luas. Keputusan untuk menunjuk koperasi TNI-Polri sebagai pelaksana impor gula, alih-alih perusahaan BUMN, telah menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa kebijakan tersebut tidak transparan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Selain itu, kerugian negara sebesar lebih dari Rp578 miliar dalam kasus ini juga menambah daftar panjang kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia dalam memberantas praktik korupsi, terutama di sektor-sektor strategis seperti perdagangan dan impor.

Reaksi Publik dan Dukungan terhadap Tom Lembong

Meskipun menghadapi tuntutan pidana yang berat, Tom Lembong masih mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak. Beberapa pendukungnya menilai bahwa ia adalah korban dari konspirasi politik dan bahwa kasus ini digunakan untuk menjatuhkan karier politiknya. Mereka berpendapat bahwa Tom telah berkontribusi positif selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan bahwa tuduhan terhadapnya tidak berdasar.

Namun, di sisi lain, banyak masyarakat yang mengharapkan agar proses hukum berjalan secara transparan dan adil. Mereka berharap agar siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tanpa terkecuali, dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menjadi bahan diskusi mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Langkah Selanjutnya dalam Proses Hukum

Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tom Lembong untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi pada persidangan berikutnya. Penasihat hukum Tom menyatakan bahwa mereka akan mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya dan berharap agar majelis hakim dapat mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada dalam persidangan.

Proses hukum selanjutnya akan menentukan apakah Tom Lembong akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa ataukah akan ada keputusan yang berbeda. Publik pun menantikan perkembangan kasus ini dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan dan praktik korupsi dapat diberantas secara tuntas.

Kesimpulan

Kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong menjadi sorotan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tuntutan pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp750 juta yang diajukan oleh jaksa menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Namun, proses hukum yang transparan dan adil tetap menjadi kunci untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan bahwa praktik korupsi dapat diminimalisir di masa depan.

Sebagai masyarakat, kita berharap agar kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dan menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Innalillahi, Mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh Tutup Usia

Karier Abdul Rahman Saleh: Dari Wartawan ke Puncak Korps Adhyaksa

bursatourstransfer.com – Abdul Rahman Saleh atau biasa dipanggil Arman lahir pada 1 April 1941 di Pekalongan. Pendidikan hukumnya ditempuh di UGM dan UI, di mana ia menyelesaikan S1, S2, dan S3 bidang hukum.
Karier profesionalnya dimulai sebagai wartawan, lalu beralih menjadi advokat dan Direktur LBH Jakarta. Ia juga pernah menjadi penyusun hukum sebagai dosen serta arbiter. Prestasinya di dunia peradilan semakin menonjol saat diangkat menjadi Hakim Agung periode 1999–2004. Pada 2004, ia dipercaya Presiden SBY sebagai Jaksa Agung RI periode 2005–2007. Setelah pamit dari Kejaksaan, kariernya berlanjut sebagai Duta Besar RI untuk Denmark (2008–2011) . Ini menunjukkan polifungsi kepemimpinannya di ranah hukum, pendidikan, dan diplomasi.

Sosok Berintegritas dan Teladan yang Tak Pernah Pudar

Rekam jejak Abdul Rahman Saleh dikenal luas sebagai figur bersih, idealis, dan intelektual. TM Luthfi Yazid, Ketua DePA-RI, menyebutnya panutan sejati karena integritas dan kesederhanaannya. Yusril Ihza Mahendra menambahkan bahwa ia adalah “orang baik, lemah lembut, dan penuh kasih”, yang membuatnya dihormati oleh banyak pihak . Statusnya sebagai tokoh multigenerasi—wartawan, akademisi, hakim, jaksa, diplomat—mengukuhkan reputasinya sebagai persona mitis dalam sejarah hukum Indonesia. Selama hidup, ia tak pernah meninggalkan karakter kesederhanaan. Menurut rekan-rekannya, ia tetap hidup sederhana meskipun jabatan dan prestasinya sangat tinggi.

Detik-detik Meninggal dan Jenazah di Rumah Duka

Pada Jumat, 4 Juli 2025, pukul 13.05 WIB, Abdul Rahman Saleh menutup usia di RS Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, pada usia 84 tahun. Kabar wafatnya disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dan dikonfirmasi TM Luthfi Yazid. Jenazah dibawa ke rumah duka di Jalan Pejaten Raya No. 69, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan telah menerima pelayat dari kolega hukum, pejabat, serta pengacara LBH Jakarta.

Lantunan Doa & Simpati dari Seantero Dunia Hukum

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta mantan pengacara dan dewan advokat hadir memberikan penghormatan melalui karangan bunga doa di rumah duka. Yusril Ihza Mahendra hadir melayat, menyampaikan simpatinya dan doanya agar amal almarhum diterima di sisi Tuhan. Rekan hukum seperti dari LBH Jakarta juga menyatakan kehilangan tokoh yang memberi inspirasi besar serta memperjuangkan keadilan sosial lawan kompleksitas hukum 

Jejak Panjang dan Warisan Hukum untuk Indonesia

Jejak panjang Abdul Rahman Saleh mencakup peran signifikan di Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta institusi demokrasi seperti KPU dan jabatan diplomat.
Sebagai jaksa agung, ia memperkuat citra Kejaksaan melalui penegakan hukum yang bersih, tidak kompromi, dan penuh integritas.
Warisan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya soal jalur karier, tapi nilai moral sebagai tumpuan kepercayaan publik terhadap keadilan.

Modernisasi peradilan dan pemberantasan korupsi pun mendapatkan nilai historis berkat kepemimpinannya yang konsisten menjunjung prinsip hukum secara objektif dan adil.

Berita duka atas mantan jaksa agung Abdul Rahman Saleh tutup usia menandai berakhirnya salah satu bab terbaik dalam sejarah hukum Indonesia: figur intelektual, bersih, dan berintegritas.

Datangi KPK, Maman Bawa Bukti Perjalanan Istrinya ke Eropa Pakai Uang Pribadi

Kontroversi Surat Viral dan Langkah Maman ke KPK

bursatourstransfer.com – Viral surat berkop Kementerian UMKM meminta dukungan kedubes saat kunjungan istri Menteri Maman Abdurrahman ke Eropa (Turki, Bulgaria, Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia) menuai sorotan publik. Surat itu dipandang sebagai upaya penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, karena istri beliau, Agustina Hastarini, masuk dalam daftar “pendamping misi budaya”.

Merespons isu tersebut, Maman mendatangi kantor KPK di Gedung Merah Putih pada Jumat, 4 Juli 2025, sekitar pukul 15.05 WIB. Ia datang secara mandiri—menyampaikan klarifikasi dan menyerahkan dokumen bukti pembayaran biaya perjalanan istrinya yang disebut berasal dari rekening pribadi, sekaligus menunjukkan itikad baik dalam menghadapi polemik ini.

Dalam keterangannya, Maman menegaskan bahwa surat tersebut bukan atas perintahnya, menolak tudingan birokrasi negara digunakan untuk kebutuhan pribadi, serta mengajukan agar polemik ini tidak dibesarkan terus menerus.

Bukti Perjalanan yang Dibawa Maman ke KPK

Maman menyatakan membawa sejumlah dokumen, termasuk:

  • Tiket pesawat pulang-pergi yang dibayar dari rekening pribadi istrinya.

  • Bukti pembayaran hotel, konsumsi, sewa kendaraan, dan katering yang semuanya tercatat sebagai self-funded.

  • Pembayaran tersebut digelar sejak Mei, jauh sebelum polemik mencuat, untuk memastikan kejelasan dana dan sumber pembiayaan.

Maman di hadapan media bahkan menyitir:

“Saya sampaikan satu rupiah pun tidak ada uang dari uang negara…”.

Ia juga menyampaikan semua bukti pembayaran kepada Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, sebagai bentuk keterangan terbuka, serta memastikan tidak ada kecurangan anggaran negara terlibat.

Penjelasan Agenda Formal Keluarga

Maman menekankan perjalanan istrinya bukan bagian dari tugas negara atau agenda diplomatik resmi kementerian. Istri dan putrinya mengikuti program International World Innovative Student Expo, di mana putrinya mewakili Indonesia dalam misi budaya selama 14 hari.

Maman pun menegaskan bahwa tidak ada perintah khusus soal permintaan fasilitas diplomatik, dan ia bahkan menyatakan tidak mengerti asal-muasal surat yang kemudian tersebar viral.

Reaksi Masyarakat dan Respons Pemerintah

Isu ini menimbulkan reaksi publik di media sosial dan media massa. Banyak pihak mempertanyakan legitimasi penggunaan surat berkop kementerian untuk mendampingi keluarga, meski uang yang digunakan tak berasal dari APBN.

Media utama seperti Antara, Kompas, Merdeka, IDN Times, dan Detik memberitakan penjelasan Maman secara lugas, dengan cut-point bahwa “satu rupiah pun tak berasal dari negara”

Implikasi Etis dan Hukum

Kasus ini menyentuh aspek etika birokrasi: penggunaan fasilitas kedutaan negara untuk keluarga pejabat. Meskipun dana pribadi yang digunakan jelas, surat resmi yang memuat permohonan fasilitas tetap dianggap bias.

Secara hukum, gratifikasi bukan terbatas uang; fasilitas dan kemudahan termasuk juga kategori yang dipantau KPK. Namun sejauh ini tidak ada indikasi pelanggaran karena Maman menunjukkan transparansi melalui bukti-bukti riil.

Masih harus dilihat apakah penggunaan fasilitas negara tanpa kompensasi uang bisa masuk area regulasi hukum atau hanya etika institusi.

Maman bawa bukti perjalanan istri ke Eropa ke KPK merupakan langkah publik yang menegaskan semua biaya ditanggung sendiri, bukan APBN. Dokumentasi lengkap tiket, hotel, kendaraan, dan konsumsi pun diserahkan untuk memastikan isu tidak berkelanjutan.

3 Penyebab Dana BSU 2025 Tidak Cair: Kenali dan Atasi Sekarang

bursatourstransfer.com – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 senilai Rp 600.000 untuk dua bulan mulai Juni–Juli menjadi harapan banyak pekerja. Namun, meski dinyatakan lolos awal, sebagian penerima belum menerima dana tersebut. Apa penyebab dana BSU 2025 tidak cair?

1. Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi & Validasi Data

Salah satu alasan paling umum adalah gagal memenuhi syarat administrasi sesuai Permenaker No. 5/2025. Syarat penting termasuk status peserta aktif BPJS hingga akhir April 2025, berstatus pekerja penerima upah (PU), dan penghasilan bulanan ≤ Rp 3,5 juta per bulan.

Meski sudah lolos tahap awal di BPJS Ketenagakerjaan, nama belum otomatis masuk daftar pencairan. Data masih harus melalui verifikasi lanjutan di Kemnaker dan pemadanan dengan program bantuan lain seperti PKH atau Kartu Prakerja untuk menghindari tumpang tindih.

Jika ternyata kamu belum mencukupi syarat—misalnya bukan peserta BPJS aktif atau gaji di atas kelayakan—proses pencairan akan otomatis diblokir. Verifikasi ulang hanya bisa dilakukan melalui HRD atau layanan BPJS.

2. Sudah Menerima Bantuan Sosial Lain

Kemnaker menegaskan penerima tidak boleh sekaligus menerima bantuan sosial lain seperti PKH, BPUM, Kartu Prakerja dalam tahun yang sama.

Alasan pengaturan ini adalah agar dana tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan. Jika kamu termasuk penerima PKH misalnya, aplikasi BSU secara otomatis menolak pencairan meskipun data lain sudah valid.

Solusinya adalah pastikan tidak ada bantuan lain yang aktif di namamu selama tahun 2025. Jika sudah pernah menerima, dana BSU kemungkinan akan dipulihkan di periode atau program bantuan berbeda.

3. Rekening Bermasalah atau Tidak Valid

Masalah teknis pada rekening juga jadi penyebab utama dana tidak cair, meski lolos verifikasi awal.

Yang sering terjadi termasuk:

  • Rekening ditutup, pasif, atau dibekukan

  • Nama rekening tidak sesuai profil KTP (NIK)

  • Rekening ganda (atas nama sama tapi nomor berbeda)

  • Rekening bukan milik Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau BSI.

Pihak bank listrik menunda transfer hingga data valid. Namun, Kemnaker menyediakan opsi alternatif melalui PT Pos Indonesia, jadi pekerja bisa mencairkan dana ke kantor POS terdekat.

Apa Solusinya agar Dana Cair Cepat?

Berikut panduan supaya proses pencairan berjalan mulus:

a. Cek status di portal resmi

Gunakan web BSU: bsu.kemnaker.go.id, masukkan NIK & captcha untuk tahu status verifikasi. Kamu juga bisa melalui aplikasi JMO atau kontak HRD perusahaan

b. Update data rekening jika perlu

Jika rekening bermasalah, lakukan update melalui:

  • Portal BSU (Pekerja sendiri)

  • SIPP perusahaan (HRD)

  • Aplikasi JMO resmi (BPJS)

Pastikan data akun aktif dan sesuai NIK.

c. Pantau batch pencairan

Cairnya dana berlangsung secara bertahap sesuai batch. Pemerintah menargetkan rampung paling lambat akhir Juni atau Juli, tapi tetap ada penundaan tergantung wilayah & bank.

Tiga penyebab utama dana BSU 2025 tidak cair adalah: tidak memenuhi syarat BPJS & gaji, sudah terdaftar bantuan sosial lain, dan masalah rekening bank. Semua ini bisa diatasi dengan update data, pengecekan status masuk portal resmi, dan penggunaan opsi pencairan via Pos. Jika sudah sesuai, dana Rp 600.000 diperkirakan akan cair dalam waktu dekat mengikuti batch terakhir.

Jadwal & Harga Tiket Kapal KM Kelud dari Belawan untuk Agustus 2025

bursatourstransfer.com – Bagi kamu yang merencanakan perjalanan laut dari Medan (Belawan) ke Batam, Tanjung Balai Karimun, atau Jakarta di Agustus 2025, ini info penting: KM Kelud, kapal Pelni andalan, sudah buka jadwal dan harga tiket lengkap per kelas dewasa & bayi. Artikel ini membahas detail jadwal keberangkatan dan penetapan tarif terbaru—yang praktis untuk rencana liburan atau bisnis.

Jadwal Pelayaran KM Kelud Selama Agustus 2025

Jadwal keberangkatan kapal KM Kelud dari Pelabuhan Belawan sepanjang Agustus 2025 cukup konsisten tiap pekan:

  • Kedatangan kapal di Belawan selalu Senin, sekitar pukul 13.00 WIB,

  • Keberangkatan dilanjutkan Selasa pukul 13.00 WIB

  • Rutenya meliputi Tanjung Balai Karimun → Batam → Tanjung Priok (Jakarta) dan kembali ke Belawan.

Contoh jadwal tiap minggu:

  • Senin, 4 Agustus (13.00) – Keberangkatan Selasa, 5 Agustus (13.00)

  • Senin, 11 Agustus (13.00) – Keberangkatan Selasa, 12 Agustus (13.00)

  • Senin, 18 Agustus (13.00) – Keberangkatan Selasa, 19 Agustus (13.00).

Jadwal serupa juga dipatok di minggu lain sepanjang Agustus.

Catatan penting: keberangkatan malam seperti tanggal 15 Agustus di rute Tanjung Priok pukul 04.00, dan Sabtu–Minggu ada juga sesi Belawan–Batam pukul 05.00–10.00 dan penyeberangan Karimun pukul 13.00–14.00 atau pukul 16.00–20.00.

Rute Pelayaran Lengkap

KM Kelud melayani tiga tujuan utama dari Belawan:

  1. Belawan – Tanjung Balai Karimun

  2. Belawan – Batam (Batu Ampar)

  3. Belawan – Tanjung Priok (Jakarta)

Setiap trip pulang–pergi umumnya memakan waktu 1–2 hari, dimulai dari Belawan, lalu singgah di Karimun dan Batam, sebelum lanjut ke Jakarta dan balik ke Belawan.

Desain rute seperti ini cocok bagi penumpang bisnis atau yang berencana transit beberapa titik dalam satu perjalanan—misalnya kontinuitas Medan → Karimun → Batam → Jakarta.

Harga Tiket KM Kelud – Dewasa & Bayi

Harga tiket berdasarkan kelas & rute—berikut tabel rangkuman terbaru per 1 Mei 2025, tetap berlaku hingga Agustus:

Kelas Belawan–Tj Priok Belawan–Batam Belawan–Karimun
1A (2 bed) Rp 1.742.500 / 175.000 Rp 922.500 / 93.000 Rp 922.500 / 93.000
1B (4 bed) Rp 1.430.500 / 144.000 Rp 761.500 / 77.000 Rp 761.500 / 77.000
2A (6 bed) Rp 986.500 / 100.000 Rp 533.500 / 54.000 Rp 533.500 / 54.000
2B (8 bed) Rp 912.500 / 92.000 Rp 495.500 / 51.000 Rp 495.500 / 51.000
Ekonomi Rp 541.500 / 54.800 Rp 304.500 / 31.100 Rp 304.500 / 31.100

Catatan harga:

  • Kelas atas (1A & 1B) menawarkan kenyamanan maksimal (bebas antre, kamar lebih privat) tetapi tarif lebih tinggi.

  • Ekonomi cocok untuk anggaran minim, namun telah disediakan fasilitas makan & shared cabin.

Tips Cerdas Memesan dan Perjalanan

a. Beli Tiket Awal & Online

Beli tiket via pelni.co.id, aplikasi Pelni, outlet resmi, atau minimarket (Indomaret/Alfamart). Disarankan minimal H-14 untuk jaminan kabin.

b. Pilih Kelas Sesuai Kebutuhan

Pilih kelas 1A atau 1B jika perlu privasi dan istirahat nyaman di perjalanan panjang. Ekonomi cocok untuk perjalanan singkat atau hemat.

c. Siapkan Waktu Transit

Perjalanan Belawan ke Jakarta butuh waktu 2–3 hari termasuk waktu singgah. Siapkan akomodasi transit jika perlu di Karimun atau Batam.

d. Patuhi Protokol

Kenakan masker selama di pelabuhan, jaga kebersihan, dan simpan tiket / identitas saat naik kapal.

Sarana & Layanan di KM Kelud

KM Kelud memiliki fasilitas umum layaknya kapal Pelni besar:

  • Kamar tidur sesuai kelas dengan ranjang bertingkat

  • Restoran, cafeteria, minimarket Pelnimart, bahkan Wi‑Fi berbayar

  • Ruang ibadah (musalla), klinik kecil, dan area merokok

  • Biasanya tersedia TV dan menu makanan bervariasi, terutama di kelas non-ekonomi.

Eksperimen penumpang di kelas ekonomi melaporkan kualitas makanan lebih sederhana. Disarankan membawa bekal seperti cup noodles dan kipas kecil untuk kenyamanan ekstra .

JPU Tuntut Hasto Kristiyanto Tujuh Tahun Penjara

bursatourstransfer.com – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Sekjen PDI‑Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Bukan cuma soal pidana uang, tuntutan ini dipicu pula oleh tindakan merendam ponsel Harun usai penggerebekan KPK. Mari kita kupas tuntas tuntutan ini, faktanya, respons tim hukum, hingga imbas politiknya.

Kronologi Dakwaan & Alasan Tuntutan

JPU KPK menilai Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dua pelanggaran utama: menghalangi penyidikan dan terlibat dalam suap terkait PAW Harun Masiku ([turn0search0]). Jaksa Wawan Yunarwanto menyebut bukti keterlibatan Hasto meliputi perintah kepada Nur Hasan dan ajudan Kusnadi untuk merendam ponsel Harun usai operasi tangkap tangan yang melibatkan Wahyu Setiawan.

Tuntutan 7 tahun penjara disampaikan berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor, juncto pasal terkait KUHP dan UU pemberantasan korupsi. Selain pidana pokok, Hasto juga diminta membayar denda Rp600 juta—subsidiersubsider dijatuhkan jika tak dibayar.

Pertimbangan pemberatan meliputi tindakan yang merintangi upaya pemberantasan korupsi, serta sikap Hasto yang tidak mengakui kesalahan. Sebaliknya, hal meringankan yang diajukan adalah: dia bersikap sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, serta belum pernah dihukum.

Respons Hasto & Tim Hukum

Hasto mengaku sudah mengantisipasi risiko tuntutan keras sebagai konsekuensi politiknya — lantang mengkritik kekuasaan (“kriminalisasi hukum”) sejak awal persidangan. Dia menegaskan keputusannya “menghadapinya dengan kepala tegak,” karena menurutnya kebenaran adalah prinsip utama.

Tim pendukung Hasto menyebut tuntutan ini sebagai bentuk kriminalisasi politik. Mereka mempertanyakan motif di balik kasus ini dan menilai penyidikan mengandung tekanan birokrasi serta intervensi kekuasaan.

Penekanan Jaksa: Tuntutan sebagai Efek Preventif

Jaksa Yunarwanto menegaskan bahwa tujuan tuntutan bukan balas dendam, melainkan sebagai pelajaran agar tidak ada yang mengulangi tindakan serupa. Semua argumen didasarkan pada alat bukti yang dikumpulkan, bukan semata pengakuan terdakwa ([turn0search3]). Ini mencakup kesaksian saksi, dokumentasi perintah merendam ponsel, serta transaksi uang suap senilai USD 57.350 (sekitar Rp600 juta) kepada Wahyu Setiawan untuk memperlancar PAW Harun Masiku.

Dampak Politik & Suasana di DPR

Tuntutan ini menimbulkan gejolak di internal PDI‑Perjuangan. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan harapannya agar proses hukum berjalan adil tanpa muatan politik, sembari meyakinkan publik bahwa pengganti peran Hasto akan ditunjuk sesuai prosedur.

Di sisi lain, pendukung Hasto juga memenggalikan soal politisasi hukum — bahwa tindakan ini bukan murni penegakan hukum melainkan digerakkan oleh kekuatan politik tertentu.

Jadwal Lanjutan & Apa Artinya untuk Hasto

Sidang tuntutan dilanjutkan pada babak pembelaan (pledoi) oleh tim hukum Hasto. Jika nantinya hakim menerima sebagian tuntutan, Hasto akan menjalani masa tahanan dan sanksi denda. Proses hukum selanjutnya kemungkinan akan dibayangi upaya banding setelah putusan.

Dampak politis dari hukuman ini besar: Hasto bisa kehilangan posisi Sekjen PDIP dan memicu perubahan struktur partai. Selain itu, citra partai akan terpengaruh menjelang gelaran pemilu dan pemilihan internal mendatang.

JPU tuntut Hasto Kristiyanto tujuh tahun penjara bukan sekadar kasus korupsi, melainkan simbol konflik hukum-politik. Dengan bukti perintah merendam ponsel, dugaan suap PAW, dan strategi politik Hasto, tuntutan ini menjadi ujian bagi sistem peradilan dan demokrasi. Kini publik dan kader menunggu kelanjutan sidang, dengan harapan prosesnya adil, objektif, dan berkeadilan.

Kejari Jakpus Bakal Periksa Eks Menkominfo Johnny Plate Terkait Korupsi PDNS

bursatourstransfer.com – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) sudah bersiap memeriksa eks Menkominfo Johnny Plate dalam dugaan kasus korupsi PDNS (Pusat Data Nasional Sementara). Kasus ini lagi hangat karena menyangkut penggunaan anggaran negara hampir Rp1 triliun dan melibatkan banyak saksi dan eks pejabat.

Rangkaian Penyidikan PDNS & Pemeriksaan Saksi

Kejari Jakpus sudah lakukan langkah awal berupa pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi sejak awal Maret 2025. Tepatnya, sejak 17–18 Maret, ada tujuh orang saksi yang diperiksa, dan rencananya total mencapai 70 orang, termasuk ahli dan pejabat Kemenkominfo.

Penyidik juga mulai menyisir dokumen dan alat bukti elektronik—dari rekaman hingga data elektronik—serta menggeledah beberapa lokasi strategis: kantor Kominfo (sekarang Komdigi), apartemen, dan kantor perusahaan swasta di Jakarta, Bogor, hingga Tangerang Selatan.

Lanjut ke tahap berikutnya, Kejari Jakpus menetapkan lima tersangka pada 22 Mei 2025. Mereka meliputi dua pejabat Kominfo dan tiga orang dari perusahaan swasta, terkait dugaan pengondisian tender dan penyimpangan di proyek PDNS senilai hampir Rp958 miliar.

Potensi Pemeriksaan Johnny Plate & Eks Pejabat

Kejari Tidak menutup kemungkinan memanggil figur penting sebagai bagian dari pemeriksaan kasus PDNS. Ada tiga menteri yang memimpin era proyek PDNS tahun 2020–2024—Rudiantara, Johnny Gerard Plate, dan Budi Arie Setiyadi.

Kepala Seksi Intelijen Bani Immanuel Ginting menyatakan: penyidik akan mendalami apakah ketiganya punya peran terkait proyek ini atau sekadar kebetulan menjabat di periode tersebut. Selain itu, Jaksa Agung menegaskan penyidik punya wewenang penuh untuk memeriksa eks-menteri jika diperlukan.

Karena Johnny Plate memegang posisi Menkominfo saat proyek PDNS berjalan dari 2020 hingga 2023, namanya pun disebut secara spesifik. Koalisi masyarakat sipil bahkan telah mendesak agar Kejaksaan memanggilnya sebagai pihak yang memakai anggaran proyek PDNS

Fakta Dukungan & Hambatan Hukum

Pemeriksaan eks menteri tentu berpotensi memunculkan konflik dan kritik publik. Namun Kejaksaan memberi sinyal kuat bahwa proses tetap akan diikuti aturan dan prosedural. Mereka tak main-main—lidah yang terlibat bisa diperiksa jika bukti cukup.

Di sisi lain, publik dan analis menyoroti pentingnya memanggil figur sentral seperti Johnny Plate. Sebab, pembentukan tim saksi dari level bawah saja tanpa melibatkan pengambil kebijakan utama bisa mengurangi kredibilitas penyidikan.

Lagi pula, kasus PDNS menyinggung isu pengadaan barang digital, tender lelang, dan keamanan data siber—semua ini berada di bawah tangan direktur di bawah menteri. Jadi muncul dorongan agar proses hukum benar-benar objektif dan menyeluruh.

Bukti & Barang Sitaannya

Jumat, 22 Mei 2025, Kejari Jakpus merilis hasil sitaan: uang tunai Rp1,78 miliar, tiga mobil, 176 gram logam mulia, tujuh sertifikat hak milik, 55 perangkat elektronik, dan 346 dokumen terkait yang berkaitan dengan korupsi PDNS.

Bukti ini dijadikan dasar pengumuman lima tersangka dan dukungan awal penyidikan. Sesi penyitaan dilakukan setelah izin dari Pengadilan Tipikor, menandakan proses resmi dan transparan.

Dampak Pemeriksaan Johnny Plate

A. Konstruksi Politik & Hukum

Jika Johnny Plate dipanggil, ini menandai kesinambungan hukum tanpa pandang jabatan atau latar belakang partai. Padahal, sebelum-sebelumnya Johnny telah ditetapkan tersangka dalam kasus BTS 4G dari Kejagung pada Mei 2023 dan sitaan tahap kedua sudah dilakukan.

B. Citra Penegakan Hukum

Pemeriksaan mantan menteri berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, bahwa tidak ada satupun pejabat yang kebal hukum. Jika sebaliknya—tidak diperiksa—publik bisa menilai ada perlindungan istimewa.

C. Efek pada Pembangunan Digital

Korupsi proyek digital seperti PDNS dapat menghambat kemajuan transformasi digital nasional. Periksa mendalam eks Menkominfo bisa mendorong tata kelola proyek teknologi jadi lebih ketat dan akuntabel ke depan.

Risiko & Tantangan

Pertama, menghadirkan Johnny Plate dalam penyidikan rawan politisasi. Publik bisa menilai bahwa pemeriksaan tersebut dipicu tekanan politik bukan bukti faktual.

Kedua, jika proses terlalu panjang, ada risiko saksi kunci seperti eks menteri atau direktur lama pindah jabatan, lupa detail, atau sengaja menghilangkan bukti.

Ketiga, menurut advokat, penyidik harus memastikan semua saksi utama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di PDNS hadir, agar konstruksi kasus lebih kuat di pengadilan.

Proses Kejari Jakpus periksa Johnny Plate korupsi PDNS jadi sorotan publik dan penegak hukum. Jika pemanggilan eks Menteri Kominfo ini benar-benar terjadi, akan jadi bukti bahwa proses penyidikan tak pandang bulu dan punya integritas. Namun, risiko politisasi dan hambatan teknis tetap ada. Kita tunggu hasil resmi dari Kejari Jakpus dalam beberapa minggu ke depan.

PK Dikabulkan, Setya Novanto Dapat Diskon Masa Hukuman Menjadi 12,5 Tahun Penjara

bursatourstransfer.com – Baru saja, kabar mengejutkan datang dari Mahkamah Agung (MA): PK Dikabulkan Setya Novanto dalam kasus korupsi e‑KTP. Vonisnya pun kini disunat, dari semula 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. Kali ini kita bedah tuntas: apa detail putusan, implikasinya, respon publik, dan apa artinya buat masa depan hukum korupsi di Indonesia.

Detail Putusan MA dari PK yang Dikabulkan

MA mengeluarkan putusan nomor 32 PK/Pid.Sus/2020, menyatakan permohonan PK terpidana Setya Novanto dikabulkan. Berdasarkan dokumen, MA menyatakan bahwa terbukti melanggar UU PTPK Pasal 3 juncto 18 dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, lalu disidangkan ulang. Akhirnya hakim menetapkan hukuman penjara 12 tahun 6 bulan, lebih ringan 2,5 tahun dari vonis awal 15 tahun.

Putusan ini juga mencakup aspek keuangan: Novanto diwajibkan membayar denda Rp 500 juta serta uang pengganti (UP) sebesar USD 7,3 juta, dikurangi Rp 5 miliar yang sebelumnya telah ia titipkan ke KPK. Subsidi penjara untuk denda adalah tambahan 6 bulan, sementara sisa UP menjadi subsider 2 tahun penjara.

Lebih lanjut, MA juga menambahkan pidana tambahan, yaitu pencabutan hak menduduki jabatan publik selama 2,5 tahun setelah masa penjara selesai.

Analisis Alasan PK Dikabulkan

Meskipun MA tidak memaparkan detail novum, putusan ini mengindikasikan adanya pertimbangan baru yang cukup signifikan. Umumnya, PK bisa dikabulkan karena:

  1. Novum (bukti baru): bukti yang sebelumnya tidak diketahui pengadilan. Setya disebut pernah klaim punya bukti baru dalam PK tahun 2019.

  2. Kekhilafan hakim sebelumnya: kesalahan penerapan hukum atau fakta.

  3. Pertimbangan supremasi hukum: agar putusan lebih rasional, proporsional, dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Meski begitu, publik menyoroti efek politik di baliknya—terutama karena sosok Novanto sangat dikenal dan punya rekam jejak di Golkar dan DPR. Ada yang mengkhawatirkan bahwa diskon hukuman ini bisa memicu anggapan hukum tidak tegas terhadap koruptor besar.

Respons Publik & Media

Tidak sedikit yang mengkritik keputusan ini:

  • Media mainstream seperti Detik, Jawa Pos, dan Kumparan melaporkan fakta secara lugas tanpa retorika berlebihan.

  • Komentar di masyarakat terasa terbelah. Ada yang mendukung—karena dianggap fair dengan penurunan hukuman—ada pula yang kecewa karena dianggap masih terlalu ringan.

  • Kalangan aktivis anti-korupsi menyoroti potensi efek jera yang berkurang, dengan catatan banyak fakta baru ditemukan tapi hukuman tak jauh berbeda.

Sementara itu, kalangan pendukung Novanto, seperti Ridwan Bae dari Golkar, bahkan meminta pemulihan nama baik serta untuk mengizinkan Novanto kembali menduduki jabatan publik usai bebas.

Dampak PK untuk Kasus e‑KTP dan Hukum Ke Depan

A. Signifikansi untuk penegakan hukum korupsi

Media dan banyak pengamat melihat putusan ini sebagai preseden—bahwa PK bisa dipakai koruptor besar untuk meringankan hukuman, asal mereka punya novum cukup kuat. Namun ada juga sinyal positif bahwa proses hukum tetap berjalan secara prosedural, bukan putusan manipulatif.

B. Efek kepercayaan publik

Diskon 2,5 tahun ini bisa jadi amunisi para skeptis hukum bahwa “koruptor dapat perlakuan khusus”. Ada risiko citra buruk terhadap MA dan sistem peradilan, kalau publik menganggap tidak adil.

C. Upaya hukum selanjutnya

Tidak ada banding atas PK. Namun, sisa eksekusi bisa dikenai judicial review terbatas jika fakta baru ditemukan lagi. Meskipun kelihatannya kecil kemungkinannya, tak semua opsi ditutup.

Timeline Kasus & PK Setnov

  • 2018: Vonis awal 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta, UP USD 7,3 juta, dan pencabutan hak politik 5 tahun.

  • 2020: Novanto ajukan PK, klaim bukti baru.

  • Feb 2025: MA masih meninjau, belum putus .

  • 2 Juli 2025: PK dikabulkan, hukuman disunat jadi 12,5 tahun, plus denda, UP, dan tambahan hak publik dicabut.

Reaksi dari Golkar & Dunia Politik

Eks politisi Golkar Ridwan Bae menyatakan sudah saatnya MKD memulihkan nama baik Novanto dan bahkan mempertimbangkan kembali posisi jabatan publik. Ini tentu bikin polemik: banyak yang mendukung karena Novanto adalah tokoh Golkar, tapi juga bikin gaduh karena menyangkut moral publik tentang pemimpin korupsi.

Putusan MA terkait PK Dikabulkan Setya Novanto jelas menjadi sorotan publik. Hukuman yang disunat dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun memang lebih ringan, namun hukuman denda dan pencabutan hak politik masih ditegakkan. Meski sistem peradilan sudah berjalan sesuai prosedur, tantangannya tetap terasa—bagaimana menjaga kepercayaan publik dan memastikan tidak muncul diskriminasi perlakuan untuk elite. Ke depannya, semua pihak berharap agar hukum bisa lebih transparan dan adil, tanpa pandang bulu.

Jangan Khawatir, Kenaikan Tarif Ojol Masih Wacana

bursatourstransfer.com – Belakangan, isu kenaikan tarif ojol masih wacana ramai diperbincangkan. Pemerintah, lewat Kemenhub, menyebut bahwa wacana kenaikan tarif ojol antara 8–15% masih dalam tahap kajian final sebelum implementasi berlaku. Tapi sejumlah pihak—dari ekonom, driver, hingga konsumen—pun ikut angkat bicara. Yuk, kita kulik lebih dalam!

Kajian Kemenhub & Tahap Wacana

Pemerintah lewat Kemenhub menyebut bahwa kajian soal kenaikan tarif ojol masih wacana telah memasuki tahap final. Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengungkapkan dalam Raker Komisi V DPR pada 30 Juni 2025 bahwa kenaikan 8–15% tersebut sudah berdasarkan kajian yang mendalam dan berkelanjutan.

Namun, belum ada keputusan final—karena masih dibahas dengan aplikator dan menunggu kesepakatan teknis lanjut sebelum diterbitkan regulasi resmi. Sejalan dengan itu, Kemenhub akan memanggil kembali platform ojol sebagai bagian dari diskusi lanjutan.

Respons Beragam: Driver, Konsumen, & Ekonom

Dari Pengemudi (Driver)

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) bilang, kenaikan tarif tak akan berguna jika potongan platform tetap tinggi. Saat ini potongan bisa tembus 70%, jadi kenaikan tarif cuma masuk kantong aplikasi. mereka minta potongan maksimal 10–20% sesuai regulasi, atau bahkan dihapus agar driver benar‑benar diuntungkan.

Dari Konsumen

Konsumen mulai resah. Banyak yang mempertimbangkan beralih ke kendaraan pribadi karena biaya ojol bakal makin mahal. Misalnya, jalan pulang‑pergi harian bisa membengkak hingga Rp 660 ribu per bulan—dampak langsung dari tarif yang naik 8–15%.

Dari Ekonom

Ekonom seperti Piter Abdullah dan Fajar Rakhmadi menekankan kehati‑hatian. Mereka bilang kenaikan tarif harus jelas tujuannya—untuk siapa dan bagaimana sistemnya. Jika terlalu tinggi, bisa menurunkan minat konsumen karena willingness‑to‑pay (WTP) rata‑rata konsumen cuma sekitar 5%. Konsekuensinya, pendapatan driver justru bisa stagnan atau turun karena order menipis.

PR & Regulasi: Butuh Pemangku Kepentingan Terlibat

Komisi V DPR juga ngangkat suara. Pimpinan DPR merasa belum pernah dilibatkan sepenuhnya dalam pembahasan kenaikan tarif ini. Mereka mengingatkan bahwa keputusan strategis seperti ini wajib melibatkan semua pihak—termasuk DPR, driver, aplikator, OMKM, hingga konsumen.

Selain itu, serikat driver pun meminta agar regulasi justru mengatur potongan platform dulu baru bicara soal tarif. Mereka ancam akan aksi jika pemerintah tak menindaklanjuti tuntutan.

Dampak Potensial & Simpulan

Potensi Negatif

  1. Turunnya jumlah order – Konsumen bisa balik ke motor sendiri.

  2. Erosi market user – Apalagi pekerja kelas menengah-bawah.

  3. Pendapatan driver stagnan – Bila potongan platform masih tinggi, kenaikan tarif hanya masuk ke perusahaan aplikasi.

Potensi Positif

  1. Jika potongan ditekan → driver dapat untung nyata.

  2. Pendapatan lebih stabil bila aplikasi transparan dan insentif jelas.

  3. Perbaikan layanan lewat sistem fair‑play harga dan regulasi yang adil.

Wacana soal kenaikan tarif ojol masih wacana menunjukkan bahwa meski kajian sudah matang, belum ada keputusan final. Tantangan utama tetap potongan platform yang tinggi, kesejahteraan driver, dan kekhawatiran konsumen atas beban biaya.

Langkah Rekomendasi

  • Prioritaskan penurunan potongan lewat regulasi ketat dari Kemenhub/DPR.

  • Libatkan semua pihak–driver, aplikator, konsumen, DPR–dalam kajian formal.

  • Sosialisasi sesuai zona, sertakan studi WTP dan potensi dampak sosial.

  • Atur transparansi algoritma & insentif, pastikan program yang adil.

  • Evaluasi ulang dampak ekonomi pasca ke depan; ukur konsumen, driver dan ekosistem.

Dengan begitu, kalau memang jadi dinaikkan, kebijakan itu bisa fair buat semua. Tapi saat ini, masyarakat dan driver masih bisa tenang sebentar—karena kenaikan tarif ojol masih wacana, belum final. 😌

Daftar Olahraga yang Kena Pajak 10% di Jakarta: Dari Padel hingga Lari & Tips Hemat Biaya

bursatourstranfer.com – Belakangan ini, banyak orang di Jakarta heboh soal olahraga kena pajak 10% Jakarta. Apalagi tren olahraga kayak padel, lari, dan lainnya makin naik daun di Google Trends. Tapi, bagaimana sih sebenarnya pajak ini berlaku, apa aja olahraga yang terkena tarif pajak 10%, dan gimana caranya tetap hemat? Di artikel ini kita kupas tuntas—dari definisi dasar sampai tips jitu—biar kamu paham dan bisa olahraga tanpa bikin kantong bolong.

Apa itu “pajak olahraga 10%”?

Jelasan Pajak Olahraga

Pajak olahraga 10% ini bukan pajak khusus olahraga. Itu sebenarnya adalah PPn‑P (Pajak Penghasilan Pasal Penghasilan) atau PPn (Pajak Pertambahan Nilai) yang dikenakan pada jasa dan fasilitas olahraga. Misalnya, bayar lapangan, sewa alat, mengikuti kelas—semuanya bisa masuk kategori yang kena tarif 10%.

Dasar Hukum dan Regulasi

Pajak ini diatur dalam UU Pajak Penghasilan dan PPn yang diterbitkan pemerintah—diterapkan sejak 2020-an. Kebijakan ini berlandaskan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memformaliasi ekosistem jasa olahraga.

Kenapa Pajak Ini Mengemuka Sekarang

Sejalan dengan lonjakan popularitas olahraga seperti padel dan lari di Jakarta, banyak pengusaha fasilitas olahraga mulai menyadari mereka harus menerapkan tarif pajak resmi. Makanya topik ini lagi trending dan bikin banyak yang cari di Google.

Daftar Olahraga yang Kena Pajak 10% di Jakarta

Berikut ini daftar komprehensif dan ulasan detail soal olahraga yang dikenai pajak 10%.

1. Padel

Padel lagi ngehits di kalangan milenial dan profesional muda di Jakarta, ada banyak lapangan baru di BSD, Kemang, PIK. Sewa per jamnya bisa Rp300 ribu–Rp500 ribu. Karena itu masuk kategori “jasa sewa tempat” yang kena pajak 10%.

  • Detail pajak: jika harga sewa Rp400 ribu, maka PPN-nya Rp40 ribu, total bayar Rp440 ribu.

  • Tips hemat: cari paket langganan bulan buat turunan tarif per jam.

2. Futsal/Bola Mini

Lapangan futsal mini (5 vs 5) jadi favorit anak muda. Tarif per jam Rp200 ribu–Rp350 ribu tergantung lokasi.

  • Pajak: 10% dari tarif sewa. Sebagian pengelola kadang belum konsisten mencantumkan PPN.

  • Tips hemat: daftar jadi member bulanan biar dapet diskon 5–10%, format per jam bisa lebih ekonomis.

3. Gym & Fitness Center

Membership bulanan atau kelas drop-in di pusat fitness juga kena pajak 10%.

  • Range harga: Rp300 ribu–Rp1,5 juta per bulan, tergantung fasilitas.

  • Tips hemat: pertimbangkan home workout atau paket kelas mini dengan presensi terbatas.

4. Lari Berbayar & Timed Runs

Event lari fun run, half marathon, dan 10K dengan biaya registrasi Rp150 ribu–Rp500 ribu. Karena ini termasuk “jasa event olahraga”, juga kena PPN.

  • Poin penting: event besar biasanya sudah mencantumkan PPN, tapi yang kecil bisa nggak konsisten.

  • Tips hemat: ikuti grup lari yang menawarkan diskon grup >5 orang.

5. Crossfit & MMA

Kelas olahraga fungsional seperti crossfit dan MMA juga kena pajak.

  • Harga: kelas satuan bisa Rp80 ribu–150 ribu, paket bulanan Rp1–3 juta.

  • Tips hemat: cari “trial pack” atau kelas percobaan gratis, kadang program sponsor.

6. Kelas Yoga, Pilates, Zumba

Jasa olahraga yang berbasiskan instruktur ini juga kena pajak 10%.

  • Harga: Rp100 ribu–350 ribu per sesi.

  • Tips hemat: manfaatkan promo early bird, flash sale, atau paket bulanan dari studio.

7. Kolam Renang & Aquatic Sports

Sewaan kolam renang, kelas aqua zumba, atau tarif per kunjungan juga kena pajak.

  • Harga: Rp50 ribu–Rp200 ribu per kunjungan.

  • Tips hemat: pake membership bulanan atau couple/family package.

Dampak Pajak bagi Olahragawan & Pelaku Usaha

A. Pelaku Usaha

  • Administrasi pajak lebih rumit: harus cetak faktur pajak resmi dan lapor rutin.

  • Potensi mengurangi margin: kalau nggak mau naikin harga ke konsumen, margin bakal kempes.

  • Butuh edukasi dan sistem: agar usaha tetap legal dan menghindari denda pajak.

B. Konsumen / Olahragawan

  • Biaya meningkat ~10% setiap transaksi.

  • Perlu mencatat biaya total terutama buat yang sering ikut event atau kelas berkala.

  • Transparansi harga: konsumen harus waspada apakah harga sudah termasuk pajak atau belum.

C. Efek Jangka Panjang

  • Mendorong pasar informal: fasilitas kecil bisa saja tetap “lepas”, pakai harga mati tanpa faktur.

  • Kesadaran konsumen meningkat: mereka bakal mulai nanya, “ini sudah PPN belum?”

Strategi Cerdas untuk Mengakali Pajak 10%

Berikut beberapa trik dan strategi agar kamu tetap bisa olahraga hemat walau kena pajak:

1. Cari Paket Langganan / Membership

Dengan mengambil paket bulanan atau tahunan, tarif per sesi bisa turun signifikan, sehingga beban pajak relatif kecil per transaksi.

2. Patungan Bareng Teman

Buat aktivitas grup seperti futsal, lari, padel: pesannya bisa paket grup. Biaya per orang pasti lebih rendah, termasuk pajak.

3. Manfaatkan Promo & Diskon

Watch for early bird, flash sale, atau diskon setoran. Banyak event atau studio yang kasih harga khusus jika daftar jauh-jauh hari.

4. Sessions di Luar Puncak

Lapangan dan studio sering kasih tarif murah di jam non-puncak; biaya pokoknya lebih kecil → pajak 10% pun jadi lebih ringan.

5. Ikut Event Komunitas

Komunitas olahraga (lari, sepeda, indoor climbing) sering gelar acara internal yang lebih murah atau gratis. Jadi bisa olahraga tanpa pajak komersil.

Perbandingan Biaya Sebelum & Sesudah Pajak

Olahraga Tarif Dasar +10% Pajak Total Bayar
Padel (per jam) Rp400.000 Rp40.000 Rp440.000
Gym (per bulan) Rp800.000 Rp80.000 Rp880.000
Fun Run 10K Rp200.000 Rp20.000 Rp220.000

Kesimpulannya, daftar olahraga yang kena pajak 10% di Jakarta bukan cuma kategori padel dan lari, tapi juga gym, futsal, yoga, hingga aquatic class. Pajak ini sah menurut regulasi, jadi kamu harus siap jika penyedia mencantumkan tarif pajak.

Tapi tenang, dengan trik simpel macam pilih paket, patungan, ikut event komunitas, dan ambil promo early bird, biaya olahraga kamu tetap bisa lebih ringan. Intinya, main cerdas: olahraga sehat nggak harus bikin dompet jebol!

Soal Target Lifting Minyak, SKK Migas: “Nggak Turun Saja Sudah Bagus”

bursatourstransfer.com – Indonesia kembali disorot soal soal target lifting minyak SKK Migas, yang belakangan ramai dibahas banyak media dan komunitas. Di tengah perdebatan soal pencapaian target nasional, Kepala SKK Migas menyampaikan sudut pandang realistis: “Nggak turun saja sudah bagus”. Artikel profesional ini kupas tuntas dari latar, data, hingga proyeksi ke depan.

Latar Belakang & Tren Lifting Minyak Nasional

Produksi Realistis vs Target APBN

Data SKK Migas mencatat bahwa sepanjang 2024, realisasi lifting minyak hanya mencapai rata-rata 580.224 BOPD, jauh dari target APBN sebesar 635.000 BOPD. Selanjutnya, Kementerian ESDM menetapkan target lifting minyak 2025 sebesar sekitar 597–605 ribu BOPD, turun dibanding APBN 2024. Tren penurunan ini sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun terakhir.

Kenapa Turun? Infrastruktur & Kompleksitas

Alasan utama: fasilitas hulu migas yang sudah tua—terutama pipa offshore dan infrastruktur sumur—rentan bocor dan butuh perawatan atau penggantian. . Ditambah birokrasi perizinan yang masih kompleks dan memakan waktu. Ditambah gangguan operasional akibat isu keamanan di lokasi eksplorasi dan tekanan lingkungan sosial.

Gejolak Global & Dampak Domestik

Ketidakpastian geopolitik juga memengaruhi, seperti konflik Israel–Iran, yang membuat SKK Migas makin fokus mengejar lifting untuk menjaga ketahanan energi nasional.

SKK Migas: “Nggak Turun Saja Sudah Bagus”

Sudut Pandang Realistis

Di tengah tren penurunan lifting, SKK Migas mengambil sikap realistis: “Nggak turun saja sudah bagus”. Maksudnya, mempertahankan volume produksi di kisaran target minimal sudah menjadi capaian penting di tengah banyak tekanan. Strategi bottom‑up melibatkan masukan dari KKKS dipakai untuk menetapkan target yang achievable.

Keberhasilan di Semester Awal

Meski target tahunan sulit, improvemen terlihat di semester I/2024, misalnya mencapai ~576 ribu BOPD dari ~607 ribu BOPD pada kinerja Agustus. Ini mencerminkan upaya proaktif seperti pengeboran dan work‑over sumur serta restorasi sumur lama.

Komitmen dan Insentif KKKS

SKK Migas mendorong KKKS menandatangani komitmen tertulis dalam WP&B 2025 agar target lifting tercapai. Proyek baru seperti EOR di WK Jambi Merang juga ditargetkan on-stream 2025. . Selain itu, sinergi dengan lebih dari 40 perusahaan migas internasional sedang dipupuk untuk mempercepat eksplorasi.

Tantangan Utama: Infrastruktur, Perizinan, dan Risiko Operasional

1. Infrastruktur Tua & Kebocoran Pipa

Fasilitas hulu di luar Pulau Jawa banyak yang sudah melewati masa optimal. Pipa berkarat dan bocor jadi kendala serius. Butuh modernisasi untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas produksi.

2. Birokrasi & Perizinan yang Berbelit

Meskipun ada program penyederhanaan regulasi, SKK Migas menyebut proses perizinan migas masih memakan waktu panjang. Ini menghambat timeline pengembangan lapangan dan proyek eksplorasi.

3. Risiko Lingkungan & Sosial

Operasi sering terganggu akibat konflik dengan masyarakat lokal atau potensi keamanan. SKK Migas bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menjaga kelancaran kegiatan hulu.

4. Cuaca Ekstrem & Logistik

Contohnya banjir besar di Sumatra tahun 2024 sempat menghentikan pengeboran dan menghambat distribusi peralatan ke lapangan. Keterlambatan impor barang dan pembebasan lahan jadi kendala tambahan.

Strategi Perbaikan & Proyeksi ke Depan

EOR & Teknologi Tinggi

Enhanced Oil Recovery (EOR) mulai diimplementasikan, misalnya di ExxonMobil dan lapangan Jambi Merang. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan recovery dari sumur yang sudah mature.

Eksplorasi Lapangan Baru

Target untuk menemukan 5 lapangan besar per tahun menjadi strategi jangka menengah demi menambah cadangan dan produksi . Salah satu kunci adalah eksplorasi di Kalimantan Timur, Jambi Merang, hingga wilayah offshore.

Kolaborasi Internasional & Insentif Fiskal

SKK Migas telah menggandeng lebih dari 40 perusahaan asing untuk masuk dan eksplorasi wilayah kerja baru . Skema insentif fiskal juga disiapkan untuk mendongkrak produksi.

Penyederhanaan Regulasi

Regulasi seperti perizinan lingkungan, pajak migas, dan ruang laut sedang didorong agar lebih efektif dan tidak mengulang proyek terhambat karena birokrasi.

Rekomendasi untuk Ke depan

  • Modernisasi fasilitas hulu dengan alokasi anggaran upgrade infrastruktur pipa dan sumur.

  • Simplifikasi perizinan lewat satu pintu dan digitalisasi.

  • Pendekatan proaktif sosial & keamanan di area eksplorasi.

  • Dukungan teknologi EOR dan eksplorasi lapangan baru jadi prioritas jangka panjang.

  • Insentif fiskal dan kolaborasi global agar investor makin tertarik masuk ke sektor hulu.

Dengan strategi tersebut, bukan tidak mungkin produksi minyak bisa stagnan atau bahkan meningkat meski dalam kondisi penuh tantangan. Dan saat itulah tagline “nggak turun saja sudah bagus“ bisa jadi landasan optimis untuk momentum ke depan.

Kemenperin – Bank Dunia Bahas Pembiayaan & Penguatan Industri Hijau

bursatourstransfer.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menggandeng Bank Dunia dan ADB membahas skema pembiayaan hijau untuk mendukung transisi industri ramah lingkungan di Indonesia. Salah satu ide utama adalah fasilitas green loan dengan nilai antara US$ 250–290 juta, sebagai dorongan terhadap transformasi energi bersih di sektor manufaktur .

Apa Itu Green Loan?

Green loan adalah pinjaman berbunga rendah yang dirancang khusus untuk investasi berkelanjutan—seperti pemasangan solar panel atau teknologi dekarbonisasi. Dana ini disediakan dengan dukungan lembaga internasional, termasuk Bank Dunia, ADB, dan IMF, serta harus dikelola dengan mekanisme ketat agar tidak diselewengkan.

GISCO: Fasilitator Pembiayaan Industri Hijau

Kemenperin juga tengah merancang aturan formal yang akan memfasilitasi pendirian GISCO (Green Industry Service Company)—perusahaan yang akan menjembatani industri dengan penyedia dana hijau agar transisi energi tidak menjadi beban langsung bagi pelaku industri .

Dukungan Spesifik Sektor

Pembiayaan ini ditargetkan untuk digunakan pada sektor prioritas seperti:

  • Semen

  • Pupuk

  • Besi & Baja

  • Pulp & Kertas

  • Keramik, tekstil, kimia, makanan/minuman, otomotif

Transisi ditujukan untuk mendukung target Net Zero Emission tahun 2050 dan pembangunan kawasan industri smart-eco berkelanjutan .

Tantangan & Proses Implementasi

Beberapa kendala perlu diatasi:

  1. Pendanaan minimal US$50 juta per proyek, melebihi skala investasi banyak industri lokal .

  2. Dibutuhkan bridging mechanism untuk menyalurkan dana tanpa biaya berlebihan.
  3. Skema harus mencakup pelaporan emisi wajib dan sistem informasi untuk memonitor kontribusi lingkungan .

Dampak dan Prospek

  • Dukung dekarbonisasi industri sebagai bagian visi NZE 2050; peningkatan daya saing dan efisiensi perusahaan.

  • Investasi ramah lingkungan sebesar Rp 5.000 triliun diperlukan hingga 2030 untuk transformasi sektor prioritas.
  • Bank Dunia telah menyetujui paket investasi sustainable energy & reformasi sektor keuangan senilai US$ 2,128 miliar, termasuk dukungan energi terbarukan.

Diskusi antara Kemenperin, Bank Dunia, dan ADB menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk mempercepat transformasi industri hijau melalui pembiayaan skema green loan. Dukungan regulasi, GISCO, serta akses pendanaan global diharapkan dapat mendorong tercapainya netralitas karbon dan industrialisasi bersih.