Category: Goverment

Beasiswa Unggulan 2025 Dibuka: Siapa Saja yang Bisa Daftar?

bursatourstransfer.com – Tahun ini, Beasiswa Unggulan 2025 dibuka lagi untuk pelajar dan mahasiswa berprestasi. Program dari Kemendikbudristek ini menargetkan potensi akademik dan non‑akademik melalui jalur masyarakat, disabilitas, PNS, dan penghargaan. Dana mencakup kuliah sampai S3, biaya hidup, buku, riset, hingga tunjangan khusus.

Jadwal Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2025

Pendaftaran biasanya dibuka awal hingga pertengahan Juli. Estimasi tahun ini mengikuti pola 1–14 Juli kemarin.

  1. Pendaftaran: 1–14 Juli 2025

  2. Seleksi Administrasi: Pertengahan Juli–Awal Agustus

  3. Pengumuman Tahap I: Minggu ke-2 Agustus

  4. Wawancara Tahap II: Tengah–Akhir Agustus

  5. Pengumuman final: Awal September

  6. Pembekalan & kontrak: September–Oktober

Demi antisipasi, calon pendaftar disarankan segera persiapkan dokumen utama sejak sekarang agar tidak terburu waktu.

Siapa Saja yang Berhak Daftar?

Beasiswa ini tersedia dalam beberapa jalur utama:

🔹 Masyarakat Berprestasi

Terbuka untuk jenjang S1, S2, dan S3. Pelamar wajib memiliki sertifikat prestasi nasional/internasional.

🔹 Penyandang Disabilitas

Untuk jenjang S2 dan S3, termasuk fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Program ini memberikan pendanaan tambahan untuk kebutuhan pendamping & riset.

🔹 Pegawai Kemendikbudristek (PNS)

Tersedia khusus bagi PNS Kemendikbudristek yang ingin lanjut studi S2/S3

🔹 Beasiswa Penghargaan

Untuk anak pahlawan dan pelaku budaya, tersedia kategori beasiswa khusus apresiasi.

Dengan jalur ini, semangat inklusi dan merit selalu dikedepankan, menjadikan Beasiswa Unggulan pilihan tepat bagi berbagai kalangan yang layak.

Syarat Umum Pendaftar

Setiap pelamar wajib memenuhi kriteria dasar berikut:

  • WNI dan belum atau sedang tidak menerima beasiswa sejenis.

  • Tidak pernah menempuh jenjang yang sama sebelumnya.

  • Perguruan tinggi harus terakreditasi minimal B.

  • Program reguler saja, bukan kelas eksekutif atau non-reguler.

  • IPK minimal: 3,00 untuk S1; 3,25 untuk S2/S3.

Semua berkas harus lengkap dan tersusun rapi ketika pendaftaran dibuka untuk meningkatkan peluang lolos.

Syarat Khusus Berdasarkan Jenjang

1. S1 (Sarjana)

  • Lulusan maksimal dalam 2 tahun terakhir atau on-going semester ≤3 dengan IPK ≥3,25.

  • Sertifikat UKBI minimal Madya & sertifikat bahasa (TOEFL/IELTS) jika ambil studi luar negeri.

  • Esai 1.000–1.500 kata dengan tema kontribusi bagi Indonesia.

2. S2 (Magister)

  • Usia maksimal 32 (baru) / 33 (on-going).

  • IPK S1 ≥ 3,25, LoA atau status aktif semester ≤3.

  • Rencana studi & esai 1.500–2.000 kata disertai sertifikat bahasa Inggris dan UKBI.

3. S3 (Doktor)

  • Usia maksimal 46 (baru) / 47 (on-going).

  • IPK S2 ≥ 3,40, LoA atau aktif semester ≤3 .

  • Proposal disertasi, esai 1.500–2.000 kata, sertifikat UKBI & bahasa Inggris.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Pastikan kumpulkan dan unggah dokumen ini saat pendaftaran:

  • KTP dan KTM (Mahasiswa aktif)

  • LoA atau surat keterangan aktif kuliah

  • Ijazah dan transkrip nilai terakhir

  • Sertifikat prestasi nasional/internasional Surat rekomendasi: Guru BK (S1), dosen/pimpinan (S2/S3)

  • Sertifikat UKBI & bahasa Inggris (TOEFL/IELTS)

  • Esai & proposal sesuai jenjang

Persiapan awal dokumen dapat mempercepat proses dan meminimalkan risiko kelalaian administratif.

Tips Lolos Seleksi Beasiswa Unggulan

  1. Esai fokus kontribusi nyata dan gunakan data akademik atau pengalaman relawan.

  2. Surat rekomendasi kuat dari pihak berwenang seperti guru, dosen, atau pimpinan kampus.

  3. Jaga IPK dan kualifikasi bahasa, jangan hanya mengandalkan prestasi akademik.

  4. Cek portal resmi beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id mengikuti semua perubahan.

  5. Ikuti webinar tips dari alumni untuk strategi lolos dan memahami seleksi wawancara.

Beasiswa Unggulan 2025 dibuka untuk berbagai kalangan—mahasiswa baru, aktif, disabilitas, PNS, dan penghargaan. Dengan persyaratan akademik, esai, dokumen lengkap, kamu berkesempatan dapat dana penuh kuliah, hidup, buku, dan riset.

Persiapkan dirimu dengan matang: kumpulkan dokumen, asah esai, dan tingkatkan prestasi sekarang. Semoga Beasiswa Unggulan 2025 bisa jadi kesempatanmu untuk nyetak prestasi dan berkontribusi lebih besar buat Indonesia!

Beredar Surat Dahlan Iskan Tersangka Penggelapan dan Pemalsuan Surat, Kuasa Hukum Kaget

bursatourstransfer.com – JAKARTA – Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dikabarkan baru saja ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan dan pemalsuan surat oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Surat resmi penetapan tersangka yang ditandatangani AKBP Arief Vidy dari Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus kini beredar luas, membuat kuasa hukumnya terkejut.

Beredarnya surat ini langsung memunculkan reaksi dari pengacara Dahlan Iskan yang mempertanyakan legalitas dan prosedur penetapan tersebut. Artikel ini mengulas secara mendalam duduk perkara, respons resmi pihak terkait, dan apa yang menjadi sorotan kuasa hukumnya.

Kronologi dan Isi Surat Penetapan Tersangka

Surat penetapan itu diterbitkan pada Selasa, 8 Juli 2025, terkait laporan Rudy Ahmad Syafei Harahap pada 13 September 2024 (LP/B/546/IX/2024/SPKT/Polda Jatim). Dalam surat tersebut, penyidik menyebut Dahlan Iskan dan eks Direktur Jawa Pos Nany Widjaja melanggar pasal 263 dan/atau 374 juncto 372 dan 55 KUHP—mengarah pada tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan dalam jabatan juncto pencucian uang.

Dalam surat resmi tersebut, tertulis bahwa keduanya “diduga memproduksi surat palsu, memanfaatkan dan menyalahgunakan surat—yang berpotensi menguntungkan pribadi atau pihak lain.” Meski demikian, hingga berita ini ditulis, Dahlan belum respon secara terbuka.

Surat ini tersebar di media sosial dan grup hukum, memicu pro dan kontra, terutama karena belum ada rilis resmi langsung dari Polda atau Dahlan sendiri.

Reaksi dan Klaim Kuasa Hukum Dahlan Iskan

Kuasa hukum Dahlan Iskan menyatakan sangat kaget melihat dokumen itu muncul ke publik. Mereka meminta klarifikasi tentang dasar bukti awal dan proses prosedur formal yang ditempuh penyidik sebelum menetapkan mantan menteri sebagai tersangka.

Menurut pengacara, penetapan tersangka semestinya didahului pemeriksaan saksi, audit bukti, dan pemenuhan prasyarat KUHAP. “Kalau belum lengkap alat bukti atau ada kekeliruan dalam prosedur, penetapan ini bisa digugat lewat praperadilan,” jelas sumber kuasa hukum, yang mengindikasikan potensi langkah hukum selanjutnya.

Kuasa hukum juga menekankan bahwa Dahlan memiliki hak untuk akses dokumen dan saksi sebelum dokumen resmi diumumkan. “Beredarnya surat ini mendadak tanpa pemberitahuan kepada kami berpotensi melanggar hak azasi tersangka,” imbuh salah satu pengacara yang enggan disebut nama.

Dasar Laporan dan Dugaan Pemalsuan Surat

Laporan awal yang diajukan oleh Rudy Ahmad Syafei Harahap menunjukkan indikasi pemalsuan surat, termasuk kemungkinan aset, pertanggungjawaban, dan penggunaan dokumen resmi perusahaan yang tidak sah .

Menurutnya, surat-surat tersebut digunakan dalam pengurusan izin, pengalihan aset, atau pelaporan ke instansi tertentu. Dugaan pemalsuan itu menjadi fokus utama penyidik untuk menyelidiki apakah ada unsur keuntungan pribadi atau korporasi melalui penggunaan dokumen palsu.

Meski detail kasus belum dipublikasikan lengkap, diketahui pemalsuan surat dilaporkan memiliki karakteristik administratif, dibuat untuk mempengaruhi keputusan bisnis atau hukum.

Penetapan Tersangka: Legalitas dan Prosedur

Penetapan tersangka di Indonesia diatur secara ketat melalui KUHAP. Sebelum secara resmi menetapkan orang sebagai tersangka, penyidik harus memenuhi bukti permulaan yang cukup dan menjalankan hak tersangka, termasuk pemeriksaan saksi dan penasehat hukum, serta hak mengajukan penangguhan penahanan.

Kuasa hukum Dahlan menyatakan prosedur itu belum dijalankan secara transparan. Jika terbukti ada kelalaian atau salah prosedur, mereka tengah mempertimbangkan mengajukan gugatan praperadilan, sebagaimana pernah dilakukan Dahlan pada kasus dugaan korupsi beberapa tahun lalu.

Potensi Dampak terhadap Nama dan Karier Dahlan Iskan

Jika penyidik Polda Jatim melanjutkan penetapan ini, dampak reputasi Dahlan Iskan bisa sangat besar, mengingat kiprahnya sebagai Menteri BUMN dan sosok publik yang dihormati. Status tersangka akan mencuat ke media nasional dan memicu perdebatan luas.

Dahlan pernah beberapa kali menyatakan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum, contohnya saat menjadi saksi di kasus gardu listrik beberapa tahun silam. Namun telah muncul pula protes dari masyarakat bahwa ia menjadi korban politisasi kasus hukum.

Kini, kasus pemalsuan surat—yang belum terbukti—akan diuji di pengadilan dan proses praperadilan.

Surat penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka penggelapan dan pemalsuan surat yang kini beredar menjadi sorotan, terutama dari kuasa hukum yang mempertanyakan legalitas dan prosedur penyidikan. Dugaan penggelapan dan pemalsuan bisa menghancurkan reputasi politik dan profesionalnya jika terbukti secara sah.

Pengumuman Registrasi Administratif & Verifikasi Calon Mahasiswa Baru Jalur Ujian Mandiri TA 2025/2026

bursatourstransfer.com – Kabar baik untuk kamu yang lolos seleksi Ujian Mandiri TA 2025/2026! Kini saatnya masuk ke tahap lebih penting, yaitu registrasi administratif dan verifikasi berkas. Artikel ini bakal membahas tuntas mulai dari persyaratan dokumen, cara unggah, jadwal resmi, hingga cara cetak KTM & pembuatan akun SSO. Semua dalam bahasan yang gampang dipahami. Yuk, langsung ke detailnya!

Persyaratan dan Dokumen yang Harus Disiapkan

Tahapan pertama adalah menyiapkan dokumen sesuai syarat dari kampus. Beberapa PTN seperti UNDIP dan UNNES sudah mengumumkan daftar dokumen wajib:

  • Formulir registrasi online yang dicetak dan ditandatangani

  • KTP/SIM/Passport atau surat kependudukan pengganti

  • Ijazah, SKL, atau surat keterangan aktif kelas XII yang dilegalisir

  • Bukti pembayaran UKT/IPI atau UKT jika bukan golongan tertinggi

  • Foto untuk KTM dan bukti kesehatan

  • Surat pernyataan atau pakta integritas
    1️⃣ Kampus seperti UNDIP juga meminta hasil tes buta warna (jika diperlukan) dan tes narkoba random—tanpa biaya tambahan.

Pastikan file dalam format yang diminta (JPG/JPEG, maksimal 1 MB) agar proses upload & verifikasi lancar.

Panduan Registrasi Online & Pembayaran UKT/IPI

Calon mahasiswa wajib melakukan registrasi administratif secara daring. UNNES memulai sejak 27 Juni hingga 7 Juli 2025, diperpanjang hingga 11 Juli :

  1. Login ke laman kampus (misal datapokok.unnes.ac.id atau regonline)

  2. Isi data pokok sesuai identitas dan unggah dokumen

  3. Bayar UKT/IPI lewat bank mitra (BTN, BNI, BRI, Mandiri, Jateng) menggunakan Virtual Account

  4. Cetak formulir registrasi dan bukti bayar, simpan sebagai arsip

Verifikasi dilakukan bersamaan, dan cetak KTM sementara bisa dilakukan online setelah lolos verifikasi. KTM fisik akan dibagikan sesuai jadwal fakultas.

Jadwal Verifikasi & Cetak KTM

UNDIP: verifikasi lewat laman regonline.undip.ac.id mulai 4 Juli 2025. Jika bermasalah, unggah ulang berkas 4–6 Juli dan hasil 11 Juli.

UNNES: pengisian data dan pembayaran selesai 11 Juli, lalu verifikasi & cetak formulir R4 .

Tahapan umum:

  • Unggah dokumen sampai batas waktu

  • Verifikasi otomatis/manual

  • Unggah ulang jika gagal

  • Pengumuman hasil

  • Cetak KTM sementara & formulir

  • Ambil KTM asli & jas almamater di fakultas (Agustus)

Pembuatan Akun SSO dan Layanan Digital

Setelah lolos verifikasi dan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM):

  • Kampus akan kirim email aktivasi akun Single Sign On (SSO)

  • Lewat link tersebut, calon mahasiswa mengatur password dan email resmi kampus.

  • Akun SSO digunakan untuk akses portal akademik, email institusi, sistem pembayaran, dan layanan kampus lain

Tips & Trik Agar Proses Lancar

  1. Cek jadwal & batas waktu, jangan lewatkan agar tidak terdepak otomatis

  2. Siapkan dokumen digital dengan resolusi & format sesuai

  3. Gunakan koneksi stabil saat upload agar file tidak gagal

  4. Unggah ulang segera jika ditolak, perhatikan catatan dari sistem

  5. Simpan bukti cetak & screenshot tahap penting untuk referensi

  6. Hubungi helpdesk kampus jika menemui kendala teknis

Dampak Bagi Calon Mahasiswa

Tahapan ini tidak sekadar formalitas. Keberhasilan registrasi administratif dan verifikasi menentukan:

  • Masih jadi mahasiswa resmi atau batal

  • Dapat akses perkuliahan, portal, dan email kampus resmi

  • Bisa pesan jas, ikuti upacara PMB, dan program orientasi mahasiswa baru

Pastikan semua tuntas sebelum batas waktu agar tahun perkuliahan baru bisa dimulai tanpa hambatan.

Registrasi administratif & verifikasi adalah tahap krusial bagi calon mahasiswa jalur ujian mandiri TA 2025/2026. Siapkan dokumen lengkap, ikuti jadwal, dan pastikan proses upload dan pembayaran dilakukan tepat waktu.

8,7 Juta Orang Pekerja Belum Menerima BSU, Ini Penyebab dan Solusinya

Jumlah Pekerja yang Belum Terima BSU Capai 8,7 Juta Orang

bursatourstranfer.com – Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali menjadi perhatian publik setelah data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 8,7 juta orang pekerja hingga kini belum menerima bantuan tersebut. BSU merupakan program pemerintah yang bertujuan meringankan beban pekerja, khususnya di masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Jumlah pekerja yang belum menerima BSU ini cukup besar dan menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Berbagai kalangan pun mulai mempertanyakan bagaimana proses penyaluran dan apa kendala yang menyebabkan banyak pekerja terlewat dalam penerimaan bantuan.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya melakukan verifikasi dan validasi data agar BSU dapat tersalurkan tepat sasaran. Meski begitu, data yang belum sinkron dan administrasi yang rumit jadi beberapa alasan utama masih banyak pekerja belum menerima haknya.

Penyebab Utama 8,7 Juta Orang Pekerja Belum Menerima BSU

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sekitar 8,7 juta orang pekerja belum menerima BSU. Salah satu penyebab utama adalah data yang belum lengkap atau belum diperbarui di sistem BPJS Ketenagakerjaan maupun Dinas Tenaga Kerja daerah. Banyak pekerja yang datanya belum terinput dengan benar sehingga tidak masuk dalam daftar penerima.

Selain itu, syarat administrasi yang ketat juga menjadi hambatan. Misalnya, pekerja harus terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan dengan upah di bawah batas tertentu, namun ada pekerja yang meski berhak tapi belum memenuhi persyaratan teknis tersebut.

Ketidaksinkronan data antar lembaga pemerintah juga berperan besar. Kadang data yang masuk ke Kementerian Ketenagakerjaan tidak sama dengan data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan atau pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mendata siapa yang berhak menerima BSU.

Upaya Pemerintah Menyelesaikan Masalah Penyaluran BSU

Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah sudah menerapkan beberapa langkah strategis. Pertama, dilakukan pembaruan data secara berkala dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, dan instansi terkait lain agar data lebih akurat dan sinkron.

Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka akses bagi pekerja untuk mengajukan keluhan atau permohonan perbaikan data lewat situs resmi dan call center. Dengan demikian, pekerja yang merasa berhak tapi belum menerima bantuan bisa melakukan pengecekan dan pembaruan data secara mandiri.

Selain itu, pemerintah memperluas sosialisasi program BSU ke daerah-daerah agar penerima bisa mendapatkan informasi lebih jelas. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan juga ditingkatkan untuk membantu proses validasi data tenaga kerja.

Dampak Belum Terdistribusikannya BSU bagi Pekerja dan Ekonomi

Keterlambatan dan ketidakmerataan penyaluran BSU tentu berdampak pada kondisi ekonomi pekerja yang berhak. Sebagian besar pekerja yang belum menerima bantuan ini berasal dari sektor informal dan UMKM yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk menopang kebutuhan sehari-hari.

Dari sisi ekonomi makro, distribusi BSU yang tidak merata bisa menghambat pemulihan ekonomi nasional, karena daya beli masyarakat menjadi kurang optimal. Padahal, BSU diharapkan dapat menjadi stimulus agar konsumsi dan aktivitas ekonomi kembali menggeliat.

Hal ini juga menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat yang merasa kurang mendapatkan perhatian, sehingga pemerintah harus segera memperbaiki mekanisme penyaluran agar program BSU benar-benar tepat sasaran.

Sebanyak 8,7 juta orang pekerja belum menerima BSU 2025 karena masalah data, administrasi, dan sinkronisasi antar lembaga. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki situasi ini dan berharap bantuan dapat segera diterima oleh seluruh pekerja yang berhak.

Profil Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden Brasil yang Sambut Prabowo di KTT BRICS Rio 2025

bursatourstransfer.com – Luiz Inacio Lula da Silva, yang akrab dipanggil Lula, adalah sosok politik paling berpengaruh di Brasil dalam beberapa dekade terakhir. Ia menjabat sebagai Presiden Brasil untuk periode pertama dari 2003 hingga 2010 dan kembali menjabat sejak 2023 hingga saat ini. Lula dikenal sebagai pemimpin yang lahir dari latar belakang buruh dan aktivis serikat pekerja, yang kemudian membawa Brasil ke arah perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan.

Lula lahir pada 27 Oktober 1945 di Pernambuco, Brasil, dari keluarga miskin yang kemudian merantau ke São Paulo untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Perjalanan hidupnya yang penuh liku dari seorang pekerja pabrik hingga menjadi presiden menjadikannya simbol perjuangan kelas pekerja di Brasil.

Sepanjang karier politiknya, Lula berhasil mengangkat Brasil sebagai salah satu kekuatan ekonomi penting di dunia, sekaligus memperkuat posisi negara tersebut dalam forum-forum internasional seperti BRICS dan G20. Di KTT BRICS Rio de Janeiro 2025, Lula menjadi tuan rumah sekaligus menyambut kehadiran delegasi dari berbagai negara, termasuk Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto.

Perjalanan Politik Lula yang Inspiratif

Perjalanan politik Luiz Inacio Lula da Silva dimulai dari aktivitasnya sebagai pemimpin serikat pekerja pada tahun 1970-an. Ia dikenal vokal memperjuangkan hak-hak buruh di masa rezim militer Brasil, sebuah periode yang penuh tekanan politik dan pembatasan kebebasan sipil. Aktivitasnya sebagai aktivis membuat Lula dipenjara beberapa kali, namun semangatnya untuk memperbaiki kondisi pekerja tak pernah padam.

Lula mendirikan Partai Pekerja (PT) pada 1980 bersama sejumlah aktivis dan intelektual kiri, yang kemudian menjadi kendaraan politik utama dalam perjuangannya meraih kursi presiden. Setelah beberapa kali gagal dalam pemilu, akhirnya pada 2002 Lula memenangkan pemilihan presiden dan memimpin Brasil selama dua periode berturut-turut.

Masa pemerintahannya dikenal dengan program-program sosial ambisius seperti “Bolsa Família” yang membantu jutaan keluarga miskin keluar dari kemiskinan. Selain itu, Lula berhasil memperkuat ekonomi Brasil dengan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan industrialisasi.

Peran Lula dalam BRICS dan Diplomasi Internasional

Sebagai salah satu pendiri kelompok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, Lula memegang peranan penting dalam memperkuat kerja sama negara-negara berkembang tersebut. Ia memandang BRICS bukan hanya sebagai aliansi ekonomi, tapi juga sebagai instrumen geopolitik untuk menyeimbangkan dominasi kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Dalam KTT BRICS Rio 2025, Lula memimpin berbagai diskusi strategis mengenai kerja sama ekonomi, investasi infrastruktur, dan stabilitas politik global. Kehadirannya dan sambutannya terhadap delegasi dari Indonesia, khususnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menandai pentingnya hubungan bilateral Brasil-Indonesia dalam konteks multipolar dunia.

Selain BRICS, Lula juga aktif di forum internasional lain, seperti PBB dan G20, mengkampanyekan isu perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan reformasi sistem keuangan global agar lebih adil bagi negara-negara berkembang.

Sambutan Lula kepada Prabowo dan Implikasi Diplomatik

Pada KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Lula dengan hangat menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Pertemuan ini menjadi simbol penting penguatan hubungan diplomatik dan kerjasama strategis antara Brasil dan Indonesia, dua negara dengan potensi besar di kawasan masing-masing.

Lula menegaskan bahwa BRICS merupakan platform penting untuk mendorong kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk di bidang pertahanan, ekonomi, dan teknologi. Sambutan Lula kepada Prabowo juga mengindikasikan adanya peluang dialog lebih intensif dalam isu-isu keamanan regional dan global.

Hubungan ini juga menegaskan posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di kancah geopolitik dunia, di mana BRICS menjadi salah satu arena utama dialog negara-negara berkembang yang berpengaruh.

Karakter dan Filosofi Kepemimpinan Lula

Lula dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan dekat dengan rakyat. Filosofi kepemimpinannya banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya sebagai buruh dan pejuang hak sosial. Ia menekankan pentingnya keadilan sosial, inklusivitas, dan dialog dalam memimpin negara.

Dalam berbagai pidato dan wawancara, Lula sering berbicara tentang pentingnya solidaritas antar bangsa dan perlunya membangun dunia yang lebih berkeadilan. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan luar negerinya yang proaktif mendukung negara berkembang dan memperjuangkan isu-isu global seperti perubahan iklim dan kemiskinan.

Kepemimpinan Lula juga mengutamakan transparansi dan pemberantasan korupsi, meskipun perjalanan politiknya pernah diwarnai tantangan hukum. Namun, popularitas dan dukungan masyarakat tetap tinggi karena dianggap mampu membawa perubahan nyata.

Luiz Inacio Lula da Silva bukan sekadar presiden Brasil, tapi juga simbol perjuangan sosial dan diplomasi progresif di kancah internasional. Perannya sebagai tuan rumah KTT BRICS Rio de Janeiro 2025 sekaligus menyambut Prabowo Subianto menunjukkan betapa pentingnya Brasil dan Indonesia dalam konfigurasi geopolitik dan ekonomi global saat ini.

Brimob Gelar Dapur Lapangan di Kampung Melayu, Bantu Warga Terdampak Banjir

bursatourstranfer.com – Saat banjir kembali menerjang Kampung Melayu, Jakarta Timur, Brimob gelar dapur lapangan sebagai bentuk tanggap cepat. Dengan mendirikan fasilitas memasak dari mobil modifikasi, mereka tidak hanya memberikan bantuan pangan, tapi juga ikut membersihkan lumpur pasca banjir. Aksi ini menegaskan peran vital Brimob dalam membantu pemulihan warga terdampak bencana.

Kronologi Aksi Brimob di Kampung Melayu

Pasca banjir surut awal Maret 2025, Batalion B Pelopor Sat Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan langsung ke Jalan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sebanyak 10 personel dipimpin AKP Chusaeni turun tangan membersihkan lumpur yang menutupi permukiman warga.
Mereka menggunakan alat sederhana—pengki, cangkul, sekop, hingga sapu ijuk—untuk mengeruk lumpur dari dalam rumah serta jalan lingkungan. Warga yang sempat mengungsi, sebagian besar kini sudah kembali dan bergotong royong bersama Brimob.
Secara bersamaan, mereka mendirikan dapur lapangan menggunakan mobil double cabin dimodifikasi, menyiapkan makanan siap santap untuk membantu warga yang masih berjuang memulihkan kondisi rumah.

Detil Layanan Dapur Lapangan Brimob

Setelah luapan air surut, dapur lapangan Brimob Polda Metro Jaya memasak dan mendistribusikan makanan siap santap—pagi, siang, dan malam—menggunakan mobil dapur lapangan Yang dirancang khusus untuk memasak massal di lokasi darurat.
Dapur ini juga melibatkan kolaborasi warga setempat: ibu-ibu RW diajak membantu memasak dan turut menyalurkan nasi bungkus ke para terdampak, menjadikan dapur ini pusat solidaritas lokal.
Tidak hanya makanan jadi, dapur lapangan juga menjadi titik pengumpulan donasi berupa sembako dan pakaian layak pakai, sebelum didistribusikan langsung kepada keluarga terdampak.

Sinergi Brimob dan Warga Lokal

Sinergi antara Brimob dan warga lokal menjadi kekuatan utama dalam aksi pasca banjir. Selain memasak, Brimob juga membersihkan lumpur dan membantu proses evakuasi, menunjukkan turun langsung dan peduli pada kebutuhan dasar masyarakat.
Kehadiran Brimob memberi kelegaan tersendiri bagi warga yang masih kesulitan mengakses dapur atau peralatan memasak pasca banjir. “Mereka beneran hadir secara langsung, bukan sekadar simbolik,” kata seorang warga setempat yang ikut mengamati penyemburan lumpur.
Aksi ini juga jadi ujian nyata solidaritas dan sinergi antara pihak berwenang dan masyarakat—Brimob berperan sebagai katalisator aksi, sementara warga setempat membantu memastikan bantuan tepat sasaran.

Standar Operasi & Mobilitas Dapur Lapangan Brimob

Brimob Polda Metro Jaya memang rutin mendirikan dapur lapangan saat bencana. Perlengkapan standar mencakup kendaraan dapur lapangan, kompor gas besar, hingga tenaga dapur yang siap diaktifkan dalam hitungan jam setelah bencana.
Mobil dapur lapangan beroperasi selama jam-jam kritis—dalam beberapa kasus, 24 jam penuh seperti di Bekasi dan Pondok Gede—untuk menjamin warga mendapatkan makanan tepat waktu saat mereka membersihkan rumah dan lingkungan.
Dalam tiap posko, Brimob juga menyediakan air mineral, bahan pangan mentah, dan tambahan logistik lainnya—menyesuaikan kondisi dan kebutuhan warga di lokasi bencana.

Dampak Positif Bagi Warga dan Lingkungan

Keberadaan dapur lapangan Brimob mempercepat pemulihan sosial — warga tidak perlu sore-sore antre sendirian mencari makanan. Waktu dan tenaga dapat digunakan untuk bersih-bersih rumah dan menata lingkungan pasca banjir.
Kegiatan pembersihan lumpur pasca banjir juga mengurangi risiko penyakit seperti diare dan infeksi kulit yang rentan muncul setelah genangan air. Ini jadi fundraising nyata bagi upaya preventif kesehatan masyarakat.
Secara psikologis, kehadiran Brimob memberi keyakinan bahwa pemerintah hadir dalam situasi kritis—yang penting untuk meningkatkan kepercayaan warga terhadap institusi negara pasca bencana.

Reaksi Warga dan Netizen

Meski bukan trending media sosial, reaksi masyarakat lokal sangat positif. Seorang warga bilang: “Mereka datang saat kami butuh—itu sudah cukup membantu mental dan fisik kami.”
Di forum lokal, seorang netizen menulis:

“Brimob turun bareng ibu-ibu bersih-bersih, ini baru aksi nyata bukan sekedar pencitraan.”
Solidaritas semacam ini mendapat sambutan hangat dari warganet yang berharap model serupa diadopsi setiap terjadi banjir.

Dengan Brimob gelar dapur lapangan di Kampung Melayu, warga terdampak banjir memperoleh dua hal penting sekaligus: bantuan pangan siap santap dan kebersihan lingkungan lewat aksi nyata pembersihan lumpur. Ini menunjukkan bahwa respons bencana dapat efektif dan berdampak langsung bila dilakukan dengan sinergi dan ketulusan.

Tom Lembong Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Impor Gula

Tuntutan Berat bagi Tom Lembong dalam Kasus Korupsi Impor Gula

bursatourstransfer.com – Pada Jumat, 4 Juli 2025, Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menuntut mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, dengan pidana penjara selama tujuh tahun. Selain itu, Tom juga dituntut membayar denda sebesar Rp750 juta, yang jika tidak dibayar, digantikan dengan pidana kurungan selama enam bulan. Tuntutan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus impor gula yang terjadi pada periode 2015–2016.

Jaksa menilai bahwa Tom Lembong telah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan bahwa perbuatan Tom Lembong telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47, yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, tindakan Tom juga dinilai telah memperkaya sejumlah pengusaha swasta melalui penerbitan 21 surat persetujuan impor gula yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fakta Persidangan dan Pembelaan Tom Lembong

Selama persidangan, Tom Lembong tetap pada pendiriannya dan menyatakan bahwa dirinya tidak merasa bersalah. Ia mengaku telah memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan berbagai data terkait, namun tidak menemukan kesalahan ataupun pihak yang merasa dirugikan atas tindakannya. Tom juga menegaskan bahwa ia tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepadanya.

Namun, jaksa berpendapat sebaliknya. Mereka menilai bahwa Tom Lembong telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Jaksa juga menyebutkan bahwa Tom tidak menyesali perbuatannya dan tidak merasa bersalah, yang menjadi salah satu alasan memberatkan dalam tuntutan pidana terhadapnya.

Dampak Sosial dan Politik dari Kasus Ini

Kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong tidak hanya berdampak pada dirinya secara pribadi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan politik yang luas. Keputusan untuk menunjuk koperasi TNI-Polri sebagai pelaksana impor gula, alih-alih perusahaan BUMN, telah menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa kebijakan tersebut tidak transparan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Selain itu, kerugian negara sebesar lebih dari Rp578 miliar dalam kasus ini juga menambah daftar panjang kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia dalam memberantas praktik korupsi, terutama di sektor-sektor strategis seperti perdagangan dan impor.

Reaksi Publik dan Dukungan terhadap Tom Lembong

Meskipun menghadapi tuntutan pidana yang berat, Tom Lembong masih mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak. Beberapa pendukungnya menilai bahwa ia adalah korban dari konspirasi politik dan bahwa kasus ini digunakan untuk menjatuhkan karier politiknya. Mereka berpendapat bahwa Tom telah berkontribusi positif selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan bahwa tuduhan terhadapnya tidak berdasar.

Namun, di sisi lain, banyak masyarakat yang mengharapkan agar proses hukum berjalan secara transparan dan adil. Mereka berharap agar siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tanpa terkecuali, dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menjadi bahan diskusi mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Langkah Selanjutnya dalam Proses Hukum

Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tom Lembong untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi pada persidangan berikutnya. Penasihat hukum Tom menyatakan bahwa mereka akan mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya dan berharap agar majelis hakim dapat mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada dalam persidangan.

Proses hukum selanjutnya akan menentukan apakah Tom Lembong akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa ataukah akan ada keputusan yang berbeda. Publik pun menantikan perkembangan kasus ini dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan dan praktik korupsi dapat diberantas secara tuntas.

Kesimpulan

Kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong menjadi sorotan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tuntutan pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp750 juta yang diajukan oleh jaksa menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Namun, proses hukum yang transparan dan adil tetap menjadi kunci untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan bahwa praktik korupsi dapat diminimalisir di masa depan.

Sebagai masyarakat, kita berharap agar kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dan menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Innalillahi, Mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh Tutup Usia

Karier Abdul Rahman Saleh: Dari Wartawan ke Puncak Korps Adhyaksa

bursatourstransfer.com – Abdul Rahman Saleh atau biasa dipanggil Arman lahir pada 1 April 1941 di Pekalongan. Pendidikan hukumnya ditempuh di UGM dan UI, di mana ia menyelesaikan S1, S2, dan S3 bidang hukum.
Karier profesionalnya dimulai sebagai wartawan, lalu beralih menjadi advokat dan Direktur LBH Jakarta. Ia juga pernah menjadi penyusun hukum sebagai dosen serta arbiter. Prestasinya di dunia peradilan semakin menonjol saat diangkat menjadi Hakim Agung periode 1999–2004. Pada 2004, ia dipercaya Presiden SBY sebagai Jaksa Agung RI periode 2005–2007. Setelah pamit dari Kejaksaan, kariernya berlanjut sebagai Duta Besar RI untuk Denmark (2008–2011) . Ini menunjukkan polifungsi kepemimpinannya di ranah hukum, pendidikan, dan diplomasi.

Sosok Berintegritas dan Teladan yang Tak Pernah Pudar

Rekam jejak Abdul Rahman Saleh dikenal luas sebagai figur bersih, idealis, dan intelektual. TM Luthfi Yazid, Ketua DePA-RI, menyebutnya panutan sejati karena integritas dan kesederhanaannya. Yusril Ihza Mahendra menambahkan bahwa ia adalah “orang baik, lemah lembut, dan penuh kasih”, yang membuatnya dihormati oleh banyak pihak . Statusnya sebagai tokoh multigenerasi—wartawan, akademisi, hakim, jaksa, diplomat—mengukuhkan reputasinya sebagai persona mitis dalam sejarah hukum Indonesia. Selama hidup, ia tak pernah meninggalkan karakter kesederhanaan. Menurut rekan-rekannya, ia tetap hidup sederhana meskipun jabatan dan prestasinya sangat tinggi.

Detik-detik Meninggal dan Jenazah di Rumah Duka

Pada Jumat, 4 Juli 2025, pukul 13.05 WIB, Abdul Rahman Saleh menutup usia di RS Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, pada usia 84 tahun. Kabar wafatnya disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dan dikonfirmasi TM Luthfi Yazid. Jenazah dibawa ke rumah duka di Jalan Pejaten Raya No. 69, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan telah menerima pelayat dari kolega hukum, pejabat, serta pengacara LBH Jakarta.

Lantunan Doa & Simpati dari Seantero Dunia Hukum

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta mantan pengacara dan dewan advokat hadir memberikan penghormatan melalui karangan bunga doa di rumah duka. Yusril Ihza Mahendra hadir melayat, menyampaikan simpatinya dan doanya agar amal almarhum diterima di sisi Tuhan. Rekan hukum seperti dari LBH Jakarta juga menyatakan kehilangan tokoh yang memberi inspirasi besar serta memperjuangkan keadilan sosial lawan kompleksitas hukum 

Jejak Panjang dan Warisan Hukum untuk Indonesia

Jejak panjang Abdul Rahman Saleh mencakup peran signifikan di Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta institusi demokrasi seperti KPU dan jabatan diplomat.
Sebagai jaksa agung, ia memperkuat citra Kejaksaan melalui penegakan hukum yang bersih, tidak kompromi, dan penuh integritas.
Warisan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya soal jalur karier, tapi nilai moral sebagai tumpuan kepercayaan publik terhadap keadilan.

Modernisasi peradilan dan pemberantasan korupsi pun mendapatkan nilai historis berkat kepemimpinannya yang konsisten menjunjung prinsip hukum secara objektif dan adil.

Berita duka atas mantan jaksa agung Abdul Rahman Saleh tutup usia menandai berakhirnya salah satu bab terbaik dalam sejarah hukum Indonesia: figur intelektual, bersih, dan berintegritas.

Datangi KPK, Maman Bawa Bukti Perjalanan Istrinya ke Eropa Pakai Uang Pribadi

Kontroversi Surat Viral dan Langkah Maman ke KPK

bursatourstransfer.com – Viral surat berkop Kementerian UMKM meminta dukungan kedubes saat kunjungan istri Menteri Maman Abdurrahman ke Eropa (Turki, Bulgaria, Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia) menuai sorotan publik. Surat itu dipandang sebagai upaya penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, karena istri beliau, Agustina Hastarini, masuk dalam daftar “pendamping misi budaya”.

Merespons isu tersebut, Maman mendatangi kantor KPK di Gedung Merah Putih pada Jumat, 4 Juli 2025, sekitar pukul 15.05 WIB. Ia datang secara mandiri—menyampaikan klarifikasi dan menyerahkan dokumen bukti pembayaran biaya perjalanan istrinya yang disebut berasal dari rekening pribadi, sekaligus menunjukkan itikad baik dalam menghadapi polemik ini.

Dalam keterangannya, Maman menegaskan bahwa surat tersebut bukan atas perintahnya, menolak tudingan birokrasi negara digunakan untuk kebutuhan pribadi, serta mengajukan agar polemik ini tidak dibesarkan terus menerus.

Bukti Perjalanan yang Dibawa Maman ke KPK

Maman menyatakan membawa sejumlah dokumen, termasuk:

  • Tiket pesawat pulang-pergi yang dibayar dari rekening pribadi istrinya.

  • Bukti pembayaran hotel, konsumsi, sewa kendaraan, dan katering yang semuanya tercatat sebagai self-funded.

  • Pembayaran tersebut digelar sejak Mei, jauh sebelum polemik mencuat, untuk memastikan kejelasan dana dan sumber pembiayaan.

Maman di hadapan media bahkan menyitir:

“Saya sampaikan satu rupiah pun tidak ada uang dari uang negara…”.

Ia juga menyampaikan semua bukti pembayaran kepada Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, sebagai bentuk keterangan terbuka, serta memastikan tidak ada kecurangan anggaran negara terlibat.

Penjelasan Agenda Formal Keluarga

Maman menekankan perjalanan istrinya bukan bagian dari tugas negara atau agenda diplomatik resmi kementerian. Istri dan putrinya mengikuti program International World Innovative Student Expo, di mana putrinya mewakili Indonesia dalam misi budaya selama 14 hari.

Maman pun menegaskan bahwa tidak ada perintah khusus soal permintaan fasilitas diplomatik, dan ia bahkan menyatakan tidak mengerti asal-muasal surat yang kemudian tersebar viral.

Reaksi Masyarakat dan Respons Pemerintah

Isu ini menimbulkan reaksi publik di media sosial dan media massa. Banyak pihak mempertanyakan legitimasi penggunaan surat berkop kementerian untuk mendampingi keluarga, meski uang yang digunakan tak berasal dari APBN.

Media utama seperti Antara, Kompas, Merdeka, IDN Times, dan Detik memberitakan penjelasan Maman secara lugas, dengan cut-point bahwa “satu rupiah pun tak berasal dari negara”

Implikasi Etis dan Hukum

Kasus ini menyentuh aspek etika birokrasi: penggunaan fasilitas kedutaan negara untuk keluarga pejabat. Meskipun dana pribadi yang digunakan jelas, surat resmi yang memuat permohonan fasilitas tetap dianggap bias.

Secara hukum, gratifikasi bukan terbatas uang; fasilitas dan kemudahan termasuk juga kategori yang dipantau KPK. Namun sejauh ini tidak ada indikasi pelanggaran karena Maman menunjukkan transparansi melalui bukti-bukti riil.

Masih harus dilihat apakah penggunaan fasilitas negara tanpa kompensasi uang bisa masuk area regulasi hukum atau hanya etika institusi.

Maman bawa bukti perjalanan istri ke Eropa ke KPK merupakan langkah publik yang menegaskan semua biaya ditanggung sendiri, bukan APBN. Dokumentasi lengkap tiket, hotel, kendaraan, dan konsumsi pun diserahkan untuk memastikan isu tidak berkelanjutan.

Menhub Serahkan Sepenuhnya ke KNKT Soal Investigasi Tenggelamnya KMP Tunu

bursatourstransfer.com – Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa seluruh investigasi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya diserahkan sepenuhnya kepada KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi). Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah agar proses penyelidikan berlangsung profesional, transparan, dan berbasis pada data teknis. Dengan fokus pada keselamatan penumpang dan evaluasi prosedur, Menhub juga menginstruksikan percepatan evakuasi dan operasional SAR yang saat ini sedang berlangsung intensif di Selat Bali.

Alasan utama Menhub memilih menyerahkan sepenuhnya ke KNKT karena lembaga ini memiliki otoritas hukum dan teknis sesuai UU No.17/2018. KNKT bertugas mengumpulkan data dari pelayaran, ABK, kondisi kapal, catatan perawatan, cuaca, hingga alur pemuatan kendaraan—semua berfungsi menyusun analisis objektif investigasi jalur laut.

Selain itu, penyerahan ke KNKT juga mengirim sinyal tegas bahwa keselamatan penumpang menjadi prioritas tertinggi. Artinya, bukan hanya soal menebus kerugian, tapi juga menyusun roadmap preventif agar insiden serupa tak terulang.

Peran KNKT dalam Investigasi Serupa

KNKT telah menangani berbagai kasus kapal tenggelam sebelumnya—seperti KMP Yunicee tahun 2021—dengan metode investigasi menyeluruh termasuk pencocokan manifes dan wawancara mendalam terhadap saksi.

Tim investigator akan mengecek:

  1. Riwayat pemeliharaan dan perawatan kapal —cek dokumen dan pengujian laik laut.

  2. Kondisi cuaca & gelombang laut pada saat insiden terjadi.

  3. Prosedur keselamatan seperti SOP evakuasi, jumlah pelampung dan jalur penyelamatan.

  4. Data teknis mesin, muatan kendaraan dan kapasitas penumpang untuk mengindentifikasi faktor overloading atau kerusakan teknis.

Investigasi ini bertujuan merumuskan rekomendasi konkret bagi regulasi, standar kapal penyeberangan, dan pengawasan operasional pelayaran.

Respons Kemenhub & Upaya Evakuasi

Sementara investigasi berlangsung, Menhub Dudy tetap memprioritaskan operasi SAR dan evakuasi korban yang dipicu oleh gelombang tinggi 2–2,5 meter dan arus kuat di lokasi tragedi.

Diplomasi koordinasi dilakukan dengan:

  • Basarnas, TNI–Polri, Syahbandar, KPLP, ASDP dan pihak KNKT melalui Kantor Pencarian dan Pertolongan.

  • Penambahan aset SAR seperti kapal Polairud, helikopter, dan drone bawah laut demi mempercepat pencarian.

  • Instruksi Menhub agar proses dijalankan dengan keamanan tinggi, tidak mengesampingkan keselamatan tim penyelamat

Operasi ini telah berhasil mengevakuasi puluhan penumpang selamat dan jenazah korban, tapi masih menyisakan beberapa nama yang belum ditemukan—hingga proses investigasi selesai.

Tantangan dan Harapan Publik

Tragedi ini juga memunculkan kekhawatiran publik terhadap tata kelola transportasi laut. Ketua DPR Puan Maharani bahkan mendesak perbaikan sistem keselamatan tanpa kompromi, termasuk peningkatan inspeksi berkala, manifest penumpang, dan ketersediaan alat darurat.

Dikesempatan lain, Sudjatmiko (Komisi V DPR) meminta Badan SAR agar terus mengoptimalkan pencarian serta memastikan hak korban terpenuhi. Kondisi ini menegaskan bahwa kecelakaan kapal bukan sekadar kasus teknis, namun juga menyangkut hak sipil dan sosial masyarakat.

Dari sudut teknis, proses investigasi KNKT disebut bisa memakan waktu 3–4 bulan—tergantung apakah bangkai kapal bisa diangkat untuk pemeriksaan lanjutan.

Dengan menyerahkan penyelidikan ke KNKT, Menhub menegaskan dua hal: keseriusan dalam mencari akar penyebab dan komitmen menjaga objektivitas prosedur. Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali seharusnya menjadi momentum evaluasi keselamatan transportasi laut, agar tragedi serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

6 Korban Tewas KMP Tunu Pratama Jaya Dipulangkan ke Jatim, Haru Menyelimuti

bursatourstransfer.com – Musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali masih menyisakan duka mendalam. Hingga Kamis (3/7), enam jenazah korban tewas berhasil diidentifikasi dan proses pemulangan ke kampung halaman di Jawa Timur telah dimulai. Kisah pilu ini memberikan gambaran nyata betapa beratnya kehilangan bagi keluarga para penumpang. Berikut ulasan lengkap, dari evakuasi hingga pemulangan—serta perkembangan terkini dari tim SAR dan dukungan pihak berwenang.

Evakuasi & Identifikasi Korban

Tim SAR gabungan—melibatkan Basarnas, TNI AL, Polri, dan Polda Jatim—telah bekerja selama puluhan jam dalam kondisi cuaca dan gelombang tinggi mencapai 2,5 meter untuk menyisir lokasi tenggelamnya kapal Rabu malam. Dalam operasi tersebut, 29 penumpang berhasil diselamatkan, sedangkan enam orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

RSU Negara di Jembrana menjadi pusat evakuasi bagi jenazah. Jenazah sempat menjalani pemeriksaan luar oleh tim dokter dan Dokkes Polri untuk identifikasi resmi. Dua jenazah pertama tiba Kamis siang, dan dilanjutkan hingga sore, termasuk jenazah seorang balita berusia 3 tahun bersama ibunya, menambah duka keluarga di Banyuwangi.

Proses Pemulangan ke Jatim

Setelah proses identifikasi selesai, keenam jenazah dipulangkan ke Jawa Timur menggunakan 5 unit ambulans ASDP, dari RSU Negara menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Di Ketapang, jenazah diserahkan ke keluarga masing-masing—beberapa keluarga datang langsung ke rumah sakit, sementara lainnya menjemput di pelabuhan.

Pemulangan ini dilakukan secara khidmat dan terkoordinasi, termasuk jenazah ibu dan anak menggunakan ambulans bersama. Langkah ini menjadi momen haru, menggambarkan duka mendalam sekaligus rasa lega keluarga mendapat kepastian identitas.

Identitas & Kisah Korban

Dalam keenam jenazah teridentifikasi terdapat nama-nama seperti:

  • Elok Rumantini (34), Banyuwangi

  • Afnan Aqiel Mustafa (3), balita dari Desa Tampo, bersama ibunya Fitri April Lestari (33)

  • Anang Suryono (59), Eko Sastriyo (51), dan Cahyani (45) — semuanya warga Jawa Timur

Kisah ibu dan anak yang ditemukan berdekatan di laut menimbulkan jurai air mata drama kemanusiaan. Direktur RSU Negara, dr. Ni Putu Eka Indrawati, menyatakan bahwa kedekatan fisik saat evakuasi turut menjadi momen haru di lokasi.

Dukungan Warga & TNI‑Polri

Polda Jawa Timur mengerahkan 6 kapal Polairud, helikopter, dan drone bawah laut di bawah pengawasan Kapolda Irjen Nanang Avianto—semua terkait operasi pencarian korban tenggelam ([turn0search3],[turn0search11]). Polres Banyuwangi juga turun tangan memperkuat pos SAR di Ketapang, sambil melakukan koordinasi dengan Basarnas dan TNI AL.

Presiden Prabowo Subianto, meski sedang berada di Arab Saudi, langsung menginstruksikan prioritas terhadap penyelamatan dan evakuasi korban melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Di tingkat provinsi, Gubernur Jatim Khofifah menyampaikan bela sungkawa dan mengerahkan BPBD untuk membantu layanan keluarga korban.

Dampak Kemanusiaan & Tindakan Lanjutan

Kejadian ini menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban yang menunggu kabar selama bertahan di pos SAR Ketapang. Juga berdampak pada komunitas di Banyuwangi dan Jembrana yang merasa kehilangan sekaligus terdorong untuk saling bergotong royong saat evakuasi berlangsung.

Kemnaker dan Disnaker setempat diminta mendata korban yang tergolong pekerja atau nelayan, untuk memberi santunan dan dukungan psikologis kepada keluarga. Ke depan, pihak berwenang berencana memperketat inspeksi teknis kapal khususnya pada pengecekan mesin dan sistem kelistrikan agar tragedi serupa tak terulang.

Proses pemulangan 6 korban KMP Tunu Pratama Jaya ke Jawa Timur adalah momen penuh haru dan empati tinggi. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan transportasi laut, kecepatan respons SAR, dan dukungan komprehensif bagi keluarga korban. Semoga kejadian ini memicu perbaikan regulasi, dan keluarga yang ditinggal dapat diberi ketabahan dan bantuan penuh.

3 Penyebab Dana BSU 2025 Tidak Cair: Kenali dan Atasi Sekarang

bursatourstransfer.com – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 senilai Rp 600.000 untuk dua bulan mulai Juni–Juli menjadi harapan banyak pekerja. Namun, meski dinyatakan lolos awal, sebagian penerima belum menerima dana tersebut. Apa penyebab dana BSU 2025 tidak cair?

1. Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi & Validasi Data

Salah satu alasan paling umum adalah gagal memenuhi syarat administrasi sesuai Permenaker No. 5/2025. Syarat penting termasuk status peserta aktif BPJS hingga akhir April 2025, berstatus pekerja penerima upah (PU), dan penghasilan bulanan ≤ Rp 3,5 juta per bulan.

Meski sudah lolos tahap awal di BPJS Ketenagakerjaan, nama belum otomatis masuk daftar pencairan. Data masih harus melalui verifikasi lanjutan di Kemnaker dan pemadanan dengan program bantuan lain seperti PKH atau Kartu Prakerja untuk menghindari tumpang tindih.

Jika ternyata kamu belum mencukupi syarat—misalnya bukan peserta BPJS aktif atau gaji di atas kelayakan—proses pencairan akan otomatis diblokir. Verifikasi ulang hanya bisa dilakukan melalui HRD atau layanan BPJS.

2. Sudah Menerima Bantuan Sosial Lain

Kemnaker menegaskan penerima tidak boleh sekaligus menerima bantuan sosial lain seperti PKH, BPUM, Kartu Prakerja dalam tahun yang sama.

Alasan pengaturan ini adalah agar dana tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan. Jika kamu termasuk penerima PKH misalnya, aplikasi BSU secara otomatis menolak pencairan meskipun data lain sudah valid.

Solusinya adalah pastikan tidak ada bantuan lain yang aktif di namamu selama tahun 2025. Jika sudah pernah menerima, dana BSU kemungkinan akan dipulihkan di periode atau program bantuan berbeda.

3. Rekening Bermasalah atau Tidak Valid

Masalah teknis pada rekening juga jadi penyebab utama dana tidak cair, meski lolos verifikasi awal.

Yang sering terjadi termasuk:

  • Rekening ditutup, pasif, atau dibekukan

  • Nama rekening tidak sesuai profil KTP (NIK)

  • Rekening ganda (atas nama sama tapi nomor berbeda)

  • Rekening bukan milik Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau BSI.

Pihak bank listrik menunda transfer hingga data valid. Namun, Kemnaker menyediakan opsi alternatif melalui PT Pos Indonesia, jadi pekerja bisa mencairkan dana ke kantor POS terdekat.

Apa Solusinya agar Dana Cair Cepat?

Berikut panduan supaya proses pencairan berjalan mulus:

a. Cek status di portal resmi

Gunakan web BSU: bsu.kemnaker.go.id, masukkan NIK & captcha untuk tahu status verifikasi. Kamu juga bisa melalui aplikasi JMO atau kontak HRD perusahaan

b. Update data rekening jika perlu

Jika rekening bermasalah, lakukan update melalui:

  • Portal BSU (Pekerja sendiri)

  • SIPP perusahaan (HRD)

  • Aplikasi JMO resmi (BPJS)

Pastikan data akun aktif dan sesuai NIK.

c. Pantau batch pencairan

Cairnya dana berlangsung secara bertahap sesuai batch. Pemerintah menargetkan rampung paling lambat akhir Juni atau Juli, tapi tetap ada penundaan tergantung wilayah & bank.

Tiga penyebab utama dana BSU 2025 tidak cair adalah: tidak memenuhi syarat BPJS & gaji, sudah terdaftar bantuan sosial lain, dan masalah rekening bank. Semua ini bisa diatasi dengan update data, pengecekan status masuk portal resmi, dan penggunaan opsi pencairan via Pos. Jika sudah sesuai, dana Rp 600.000 diperkirakan akan cair dalam waktu dekat mengikuti batch terakhir.

Jadwal & Harga Tiket Kapal KM Kelud dari Belawan untuk Agustus 2025

bursatourstransfer.com – Bagi kamu yang merencanakan perjalanan laut dari Medan (Belawan) ke Batam, Tanjung Balai Karimun, atau Jakarta di Agustus 2025, ini info penting: KM Kelud, kapal Pelni andalan, sudah buka jadwal dan harga tiket lengkap per kelas dewasa & bayi. Artikel ini membahas detail jadwal keberangkatan dan penetapan tarif terbaru—yang praktis untuk rencana liburan atau bisnis.

Jadwal Pelayaran KM Kelud Selama Agustus 2025

Jadwal keberangkatan kapal KM Kelud dari Pelabuhan Belawan sepanjang Agustus 2025 cukup konsisten tiap pekan:

  • Kedatangan kapal di Belawan selalu Senin, sekitar pukul 13.00 WIB,

  • Keberangkatan dilanjutkan Selasa pukul 13.00 WIB

  • Rutenya meliputi Tanjung Balai Karimun → Batam → Tanjung Priok (Jakarta) dan kembali ke Belawan.

Contoh jadwal tiap minggu:

  • Senin, 4 Agustus (13.00) – Keberangkatan Selasa, 5 Agustus (13.00)

  • Senin, 11 Agustus (13.00) – Keberangkatan Selasa, 12 Agustus (13.00)

  • Senin, 18 Agustus (13.00) – Keberangkatan Selasa, 19 Agustus (13.00).

Jadwal serupa juga dipatok di minggu lain sepanjang Agustus.

Catatan penting: keberangkatan malam seperti tanggal 15 Agustus di rute Tanjung Priok pukul 04.00, dan Sabtu–Minggu ada juga sesi Belawan–Batam pukul 05.00–10.00 dan penyeberangan Karimun pukul 13.00–14.00 atau pukul 16.00–20.00.

Rute Pelayaran Lengkap

KM Kelud melayani tiga tujuan utama dari Belawan:

  1. Belawan – Tanjung Balai Karimun

  2. Belawan – Batam (Batu Ampar)

  3. Belawan – Tanjung Priok (Jakarta)

Setiap trip pulang–pergi umumnya memakan waktu 1–2 hari, dimulai dari Belawan, lalu singgah di Karimun dan Batam, sebelum lanjut ke Jakarta dan balik ke Belawan.

Desain rute seperti ini cocok bagi penumpang bisnis atau yang berencana transit beberapa titik dalam satu perjalanan—misalnya kontinuitas Medan → Karimun → Batam → Jakarta.

Harga Tiket KM Kelud – Dewasa & Bayi

Harga tiket berdasarkan kelas & rute—berikut tabel rangkuman terbaru per 1 Mei 2025, tetap berlaku hingga Agustus:

Kelas Belawan–Tj Priok Belawan–Batam Belawan–Karimun
1A (2 bed) Rp 1.742.500 / 175.000 Rp 922.500 / 93.000 Rp 922.500 / 93.000
1B (4 bed) Rp 1.430.500 / 144.000 Rp 761.500 / 77.000 Rp 761.500 / 77.000
2A (6 bed) Rp 986.500 / 100.000 Rp 533.500 / 54.000 Rp 533.500 / 54.000
2B (8 bed) Rp 912.500 / 92.000 Rp 495.500 / 51.000 Rp 495.500 / 51.000
Ekonomi Rp 541.500 / 54.800 Rp 304.500 / 31.100 Rp 304.500 / 31.100

Catatan harga:

  • Kelas atas (1A & 1B) menawarkan kenyamanan maksimal (bebas antre, kamar lebih privat) tetapi tarif lebih tinggi.

  • Ekonomi cocok untuk anggaran minim, namun telah disediakan fasilitas makan & shared cabin.

Tips Cerdas Memesan dan Perjalanan

a. Beli Tiket Awal & Online

Beli tiket via pelni.co.id, aplikasi Pelni, outlet resmi, atau minimarket (Indomaret/Alfamart). Disarankan minimal H-14 untuk jaminan kabin.

b. Pilih Kelas Sesuai Kebutuhan

Pilih kelas 1A atau 1B jika perlu privasi dan istirahat nyaman di perjalanan panjang. Ekonomi cocok untuk perjalanan singkat atau hemat.

c. Siapkan Waktu Transit

Perjalanan Belawan ke Jakarta butuh waktu 2–3 hari termasuk waktu singgah. Siapkan akomodasi transit jika perlu di Karimun atau Batam.

d. Patuhi Protokol

Kenakan masker selama di pelabuhan, jaga kebersihan, dan simpan tiket / identitas saat naik kapal.

Sarana & Layanan di KM Kelud

KM Kelud memiliki fasilitas umum layaknya kapal Pelni besar:

  • Kamar tidur sesuai kelas dengan ranjang bertingkat

  • Restoran, cafeteria, minimarket Pelnimart, bahkan Wi‑Fi berbayar

  • Ruang ibadah (musalla), klinik kecil, dan area merokok

  • Biasanya tersedia TV dan menu makanan bervariasi, terutama di kelas non-ekonomi.

Eksperimen penumpang di kelas ekonomi melaporkan kualitas makanan lebih sederhana. Disarankan membawa bekal seperti cup noodles dan kipas kecil untuk kenyamanan ekstra .

Brain Rot Mengintai Generasi Muda: Apa Saja yang Perlu Diwaspadai?

bursatourstransfer.com – Fenomena brain rot mengintai generasi muda sekarang jadi perbincangan serius, terutama di kalangan Gen Z dan Gen Alfa. Oxford University Press bahkan menetapkan “brain rot” sebagai Word of the Year 2024. Istilah ini menggambarkan kondisi mental—seperti penurunan konsentrasi, minimnya ketajaman berpikir kritis, dan kelelahan mental—akibat konsumsi konten dangkal secara berlebihan. Artikel ini membahas penyebab, dampak, dan cara antisipasinya agar generasi muda tetap tajam, sehat mental, dan produktif.

Apa Itu Brain Rot dan Bagaimana Fenomena Ini Muncul?

Brain rot sebenarnya bukan gangguan medis, tapi istilah populer untuk menggambarkan efek negatif dari konsumsi konten digital ringan—seperti video pendek, meme, dan scroll tak henti di media sosial. Istilah ini sudah ada sejak 1854, tapi kini makin relevan akibat perkembangan teknologi dan algoritma platform digital .

Menurut 17 ahli dari berbagai bidang, mayoritas setuju bahwa konsumsi konten cepat dan dangkal dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif—seperti hilangnya kemampuan fokus, memori, pemecahan masalah, serta kendali diri. Media sosial dan algoritma terus-menerus menyuguhkan konten instan, sehingga otak terbiasa dengan rangsangan cepat, bukan analitis.

Fenomena ini diperburuk dengan kebiasaan doomscrolling, konten sensasional, dan ketergantungan terhadap validasi sosial. Sebuah survey Litbang Kompas menyebutkan 13,6% responden mengalami gangguan konsentrasi, stres, dan sulit tidur akibat penggunaan gawai berlebihan. Sementara studi neuroimage menemukan kecanduan video pendek memengaruhi struktur otak yang berkaitan dengan emosi dan pemrosesan penghargaan.

Dampak Brain Rot pada Generasi Muda

1. Gangguan Kognitif dan Produktivitas

Brain rot menyebabkan rentang perhatian menurun drastis—bukan hanya susah fokus, tapi juga malas menyelesaikan tugas kompleks—mengganggu produktivitas dan kualitas belajar. Penurunan kemampuan berpikir analitis dan kreativitas berdampak pada inovasi dan pemecahan masalah di ranah akademik maupun profesional.

2. Kesehatan Mental dan Kepribadian

Konten trivial kerap memicu kecemasan, depresi, dan perasaan inferior, terutama karena sosial media memicu rasa belum cukup baik . Interaksi digital menggantikan pertemuan tatap muka, memicu kesepian, narcisismme, serta kesulitan emosi.

3. Adiksi Digital dan Digital Dementia

Kebiasaan screen time lebih dari 4 jam sehari sudah terkait risiko dementia dan Alzheimer—fenomena disebut “digital dementia”. Kondisi ini mempercepat penuaan kognitif, mengacaukan ingatan, dan mengganggu fungsi eksekutif otak.

Alasan Generasi Z & Alfa Rentan Terhadap Brain Rot

Paparan Teknologi di Usia Dini

Generasi Z dan Alfa tumbuh bersama teknologi—smartphone, tablet, media sosial—sejak kecil, sehingga hampir setiap aspek hidup mereka terkoneksi secara digital. Kebiasaan ini membentuk pola konsumsi konten instan sejak dini.

Sistem Algoritma yang Memicu Dopamine Loop

Platform media sosial dirancang untuk menampilkan konten yang memicu dopamin—suka, notifikasi, rekomendasi yang persuasif. Ini menciptakan siklus kecanduan, di mana otak terus mencari kepuasan instan.

Minimnya Literasi Digital

Tidak semua pengguna paham cara memilih konten berkualitas. Banyak yang lebih mudah terjebak scroll tanpa tujuan hingga lupa waktu atau tugas penting. Minimnya edukasi soal konsumsi digital memperparah situasi.

Cara Efektif Mencegah dan Mengatasi Brain Rot

1. Batasi Waktu Layar & Buat Zona Bebas Gadget

Terapkan batasan penggunaan layar—misalnya max 2 jam sehari—dan buat area tanpa gadget seperti saat makan atau sebelum tidur.

2. Aktivitas Pengganti Produktif

Alihkan waktu dari swiping ke olahraga, membaca buku fisik, seni, atau belajar. Aktivitas ini meningkatkan neuroplasticity, kreativitas, dan mempertajam konsentrasi.

3. Tingkatkan Literasi Digital

Ajarkan cara memilah informasi yang valid, memeriksa sumber kredibel, dan menghindari hoaks. Edukasi ini penting agar pengguna tidak pasif menerima informasi dangkal.

4. Interaksi Tatap Muka dan Mindful Time

Aktifkan kembali interaksi sosial offline—diskusi, kumpul teman, dialog keluarga. Praktek mindful seperti meditasi, refleksi, dan journaling juga bantu atur pikiran.

Inisiatif Publik dan Kebijakan Pemerintah

Beberapa negara sudah mulai menerapkan regulasi, seperti Australia yang batasi akses media sosial untuk anak <16 tahun . Di Indonesia, Menteri Kominfo Meutya Hafid dorong penerapan PP 17/2025 tentang tata kelola elektronik untuk melindungi anak dari konten berbahaya.

Selain kebijakan, kampanye edukasi di sekolah dan kampus dorong penggunaan digital yang sehat, seperti kampanye safe screens, digital detox, dan literasi media sosial.

“Brain rot mengintai generasi muda” bukan hanya istilah tren, tapi refleksi nyata dari pembusukan kognitif akibat paparan konten digital dangkal. Dengan pemahaman, disiplin diri, serta dukungan regulatif dan edukatif, generasi muda bisa tetap tajam, sehat, dan produktif.

JPU Tuntut Hasto Kristiyanto Tujuh Tahun Penjara

bursatourstransfer.com – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Sekjen PDI‑Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Bukan cuma soal pidana uang, tuntutan ini dipicu pula oleh tindakan merendam ponsel Harun usai penggerebekan KPK. Mari kita kupas tuntas tuntutan ini, faktanya, respons tim hukum, hingga imbas politiknya.

Kronologi Dakwaan & Alasan Tuntutan

JPU KPK menilai Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dua pelanggaran utama: menghalangi penyidikan dan terlibat dalam suap terkait PAW Harun Masiku ([turn0search0]). Jaksa Wawan Yunarwanto menyebut bukti keterlibatan Hasto meliputi perintah kepada Nur Hasan dan ajudan Kusnadi untuk merendam ponsel Harun usai operasi tangkap tangan yang melibatkan Wahyu Setiawan.

Tuntutan 7 tahun penjara disampaikan berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor, juncto pasal terkait KUHP dan UU pemberantasan korupsi. Selain pidana pokok, Hasto juga diminta membayar denda Rp600 juta—subsidiersubsider dijatuhkan jika tak dibayar.

Pertimbangan pemberatan meliputi tindakan yang merintangi upaya pemberantasan korupsi, serta sikap Hasto yang tidak mengakui kesalahan. Sebaliknya, hal meringankan yang diajukan adalah: dia bersikap sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, serta belum pernah dihukum.

Respons Hasto & Tim Hukum

Hasto mengaku sudah mengantisipasi risiko tuntutan keras sebagai konsekuensi politiknya — lantang mengkritik kekuasaan (“kriminalisasi hukum”) sejak awal persidangan. Dia menegaskan keputusannya “menghadapinya dengan kepala tegak,” karena menurutnya kebenaran adalah prinsip utama.

Tim pendukung Hasto menyebut tuntutan ini sebagai bentuk kriminalisasi politik. Mereka mempertanyakan motif di balik kasus ini dan menilai penyidikan mengandung tekanan birokrasi serta intervensi kekuasaan.

Penekanan Jaksa: Tuntutan sebagai Efek Preventif

Jaksa Yunarwanto menegaskan bahwa tujuan tuntutan bukan balas dendam, melainkan sebagai pelajaran agar tidak ada yang mengulangi tindakan serupa. Semua argumen didasarkan pada alat bukti yang dikumpulkan, bukan semata pengakuan terdakwa ([turn0search3]). Ini mencakup kesaksian saksi, dokumentasi perintah merendam ponsel, serta transaksi uang suap senilai USD 57.350 (sekitar Rp600 juta) kepada Wahyu Setiawan untuk memperlancar PAW Harun Masiku.

Dampak Politik & Suasana di DPR

Tuntutan ini menimbulkan gejolak di internal PDI‑Perjuangan. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan harapannya agar proses hukum berjalan adil tanpa muatan politik, sembari meyakinkan publik bahwa pengganti peran Hasto akan ditunjuk sesuai prosedur.

Di sisi lain, pendukung Hasto juga memenggalikan soal politisasi hukum — bahwa tindakan ini bukan murni penegakan hukum melainkan digerakkan oleh kekuatan politik tertentu.

Jadwal Lanjutan & Apa Artinya untuk Hasto

Sidang tuntutan dilanjutkan pada babak pembelaan (pledoi) oleh tim hukum Hasto. Jika nantinya hakim menerima sebagian tuntutan, Hasto akan menjalani masa tahanan dan sanksi denda. Proses hukum selanjutnya kemungkinan akan dibayangi upaya banding setelah putusan.

Dampak politis dari hukuman ini besar: Hasto bisa kehilangan posisi Sekjen PDIP dan memicu perubahan struktur partai. Selain itu, citra partai akan terpengaruh menjelang gelaran pemilu dan pemilihan internal mendatang.

JPU tuntut Hasto Kristiyanto tujuh tahun penjara bukan sekadar kasus korupsi, melainkan simbol konflik hukum-politik. Dengan bukti perintah merendam ponsel, dugaan suap PAW, dan strategi politik Hasto, tuntutan ini menjadi ujian bagi sistem peradilan dan demokrasi. Kini publik dan kader menunggu kelanjutan sidang, dengan harapan prosesnya adil, objektif, dan berkeadilan.

Keluarga Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali Menanti Kepastian, 30 Penumpang Masih Hilang

bursatourstranfer.com – Lebih dari 30 penumpang masih dinyatakan hilang setelah KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam (2/7/2025). Para keluarga korban kini menanti kepastian yang belum datang, sambil menunggu perkembangan evakuasi dan identifikasi. Posko informasi di Pelabuhan Ketapang jadi saksi haru dan harapan, di saat evakuasi masih berlangsung intensif.

Suasana Haru di Pelabuhan Ketapang

Sejak Kamis pagi, ruang tunggu Pelabuhan Ketapang dipenuhi keluarga dan kerabat korban, yang datang dari berbagai daerah untuk mencari kabar terakhir tentang nasib orang tercinta. Tangisan histeris dan pelukan cemas menjadi pemandangan umum, saat mereka menanyai petugas SAR dan petugas posko terkait identitas dan kondisi penumpang .

Para petugas posko, yang didirikan oleh ASDP bekerjasama dengan Balai Karantina, menyediakan informasi harian dan layanan kesehatan gratis bagi keluarga penumpang, karena mereka menunggu berjam-jam di pelabuhan tanpa kepastian.

Identifikasi korban juga dilakukan dalam ruangan tertutup, untuk menjaga privasi dan memastikan data akurat. Namun banyak yang akhirnya menunggu di trotoar, berharap ada kabar sampai evakuasi selesai.

Data Korban: 31 Selamat, 4 Tewas, 30 Masih Hilang

Menurut Basarnas, hingga Kamis pagi tercatat 31 penumpang selamat, sementara 4 jenazah telah ditemukan, dan sekitar 30 orang masih hilang. Kapal berangkat dari Ketapang pukul 22.56 WIB dan tenggelam sekitar 23.35 WIB—sekitar 39 menit setelah berlayar.

Selama evakuasi, ombak 2,5 meter dan arus deras menambah tantangan bagi tim SAR Basarnas dan unsur TNI/Polri . Belum ada detail lengkap identitas jenazah yang ditemukan karena proses verifikasi masih berlangsung oleh DVI Polri dan otoritas pelabuhan.

Posko Informasi dan Pelayanan Keluarga

PT ASDP Ketapang mendirikan Posko Informasi Gabungan untuk keluarga korban, yang dilengkapi fasilitas medis dari Balai Karantina. Di posko, keluarga bisa mengakses data manifest, melapor kehilangan, serta menghubungi petugas langsung via call center.

Selain itu, petugas medis siap memberikan pemeriksaan kesehatan hingga layanan psikologis sederhana, karena tekanan emosional membuat banyak keluarga kelelahan saat menunggu kabar korban.

Posko ini juga menjadi titik distribusi logistik, dari makanan ringan hingga minuman, serta tempat berlindung dari terik matahari atau hujan—menjamin keluarga punya akses dukungan extra selama evakuasi masih berlangsung.

Proses Evakuasi & Penanganan SAR

Basarnas bersama KSOP, TNI/Polri, dan ASDP menerjunkan kapal KN SAR, helikopter, serta tim bawah laut (BSG) untuk menemukan korban hilang. Evakuasi sempat terkendala cuaca ekstrem dengan gelombang mencapai 2,5 meter dan arus kencang yang membahayakan penyelam.

Koordinator Pos SAR Banyuwangi, Wahyu Setiabudi, menyatakan kapal tenggelam dalam hitungan menit—sekitar pukul 00.22 WIB kapal mulai oleng dan terbalik, menambah urgensi proses SAR. Pencarian juga diperluas ke radius puluhan mil, meskipun ombak dan arus membuat kondisi penyelaman sulit.

Basarnas memperkirakan pencarian akan terus berjalan meski sebagian korban telah ditemukan, mengingat masih ada puluhan orang yang belum diketahui nasibnya.

Harapan Keluarga & Tanggapan Resmi

Keluarga korban berharap agar Basarnas dan aparat terus berusaha tanpa lelah sampai semua penumpang ditemukan. Mereka menuntut transparansi informasi agar tak ada keluarga yang mengalami dugaan kekeliruan data manifest.

Posko di Ketapang menjadi panggung aksi solidaritas—kulkas kecil berisi air minum dingin dan makanan ringan disediakan relawan, sumbangan dari masyarakat setempat sebagai bentuk empati spontan.

Sementara Pemerintah Pusat melalui Presiden dan Basarnas memberi instruksi agar operasi SAR dilakukan maksimal, serta pemerintah daerah menyiapkan bantuan kompensasi dan pelayanan psikologis untuk keluarga.

Keluarga korban kapal tenggelam di Selat Bali menanti kepastian, 30 penumpang masih hilang —ini bukan sekadar angka. Setiap nama adalah harapan yang hilang, tangisan yang mengharukan, dan doa yang tak pernah henti. Posko informasi di Ketapang tetap siaga, tim SAR terus bergerak walau ombak ganas. Kepastian dan keadilan untuk keluarga tetap jadi harapan utama.

Kejari Jakpus Bakal Periksa Eks Menkominfo Johnny Plate Terkait Korupsi PDNS

bursatourstransfer.com – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) sudah bersiap memeriksa eks Menkominfo Johnny Plate dalam dugaan kasus korupsi PDNS (Pusat Data Nasional Sementara). Kasus ini lagi hangat karena menyangkut penggunaan anggaran negara hampir Rp1 triliun dan melibatkan banyak saksi dan eks pejabat.

Rangkaian Penyidikan PDNS & Pemeriksaan Saksi

Kejari Jakpus sudah lakukan langkah awal berupa pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi sejak awal Maret 2025. Tepatnya, sejak 17–18 Maret, ada tujuh orang saksi yang diperiksa, dan rencananya total mencapai 70 orang, termasuk ahli dan pejabat Kemenkominfo.

Penyidik juga mulai menyisir dokumen dan alat bukti elektronik—dari rekaman hingga data elektronik—serta menggeledah beberapa lokasi strategis: kantor Kominfo (sekarang Komdigi), apartemen, dan kantor perusahaan swasta di Jakarta, Bogor, hingga Tangerang Selatan.

Lanjut ke tahap berikutnya, Kejari Jakpus menetapkan lima tersangka pada 22 Mei 2025. Mereka meliputi dua pejabat Kominfo dan tiga orang dari perusahaan swasta, terkait dugaan pengondisian tender dan penyimpangan di proyek PDNS senilai hampir Rp958 miliar.

Potensi Pemeriksaan Johnny Plate & Eks Pejabat

Kejari Tidak menutup kemungkinan memanggil figur penting sebagai bagian dari pemeriksaan kasus PDNS. Ada tiga menteri yang memimpin era proyek PDNS tahun 2020–2024—Rudiantara, Johnny Gerard Plate, dan Budi Arie Setiyadi.

Kepala Seksi Intelijen Bani Immanuel Ginting menyatakan: penyidik akan mendalami apakah ketiganya punya peran terkait proyek ini atau sekadar kebetulan menjabat di periode tersebut. Selain itu, Jaksa Agung menegaskan penyidik punya wewenang penuh untuk memeriksa eks-menteri jika diperlukan.

Karena Johnny Plate memegang posisi Menkominfo saat proyek PDNS berjalan dari 2020 hingga 2023, namanya pun disebut secara spesifik. Koalisi masyarakat sipil bahkan telah mendesak agar Kejaksaan memanggilnya sebagai pihak yang memakai anggaran proyek PDNS

Fakta Dukungan & Hambatan Hukum

Pemeriksaan eks menteri tentu berpotensi memunculkan konflik dan kritik publik. Namun Kejaksaan memberi sinyal kuat bahwa proses tetap akan diikuti aturan dan prosedural. Mereka tak main-main—lidah yang terlibat bisa diperiksa jika bukti cukup.

Di sisi lain, publik dan analis menyoroti pentingnya memanggil figur sentral seperti Johnny Plate. Sebab, pembentukan tim saksi dari level bawah saja tanpa melibatkan pengambil kebijakan utama bisa mengurangi kredibilitas penyidikan.

Lagi pula, kasus PDNS menyinggung isu pengadaan barang digital, tender lelang, dan keamanan data siber—semua ini berada di bawah tangan direktur di bawah menteri. Jadi muncul dorongan agar proses hukum benar-benar objektif dan menyeluruh.

Bukti & Barang Sitaannya

Jumat, 22 Mei 2025, Kejari Jakpus merilis hasil sitaan: uang tunai Rp1,78 miliar, tiga mobil, 176 gram logam mulia, tujuh sertifikat hak milik, 55 perangkat elektronik, dan 346 dokumen terkait yang berkaitan dengan korupsi PDNS.

Bukti ini dijadikan dasar pengumuman lima tersangka dan dukungan awal penyidikan. Sesi penyitaan dilakukan setelah izin dari Pengadilan Tipikor, menandakan proses resmi dan transparan.

Dampak Pemeriksaan Johnny Plate

A. Konstruksi Politik & Hukum

Jika Johnny Plate dipanggil, ini menandai kesinambungan hukum tanpa pandang jabatan atau latar belakang partai. Padahal, sebelum-sebelumnya Johnny telah ditetapkan tersangka dalam kasus BTS 4G dari Kejagung pada Mei 2023 dan sitaan tahap kedua sudah dilakukan.

B. Citra Penegakan Hukum

Pemeriksaan mantan menteri berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, bahwa tidak ada satupun pejabat yang kebal hukum. Jika sebaliknya—tidak diperiksa—publik bisa menilai ada perlindungan istimewa.

C. Efek pada Pembangunan Digital

Korupsi proyek digital seperti PDNS dapat menghambat kemajuan transformasi digital nasional. Periksa mendalam eks Menkominfo bisa mendorong tata kelola proyek teknologi jadi lebih ketat dan akuntabel ke depan.

Risiko & Tantangan

Pertama, menghadirkan Johnny Plate dalam penyidikan rawan politisasi. Publik bisa menilai bahwa pemeriksaan tersebut dipicu tekanan politik bukan bukti faktual.

Kedua, jika proses terlalu panjang, ada risiko saksi kunci seperti eks menteri atau direktur lama pindah jabatan, lupa detail, atau sengaja menghilangkan bukti.

Ketiga, menurut advokat, penyidik harus memastikan semua saksi utama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di PDNS hadir, agar konstruksi kasus lebih kuat di pengadilan.

Proses Kejari Jakpus periksa Johnny Plate korupsi PDNS jadi sorotan publik dan penegak hukum. Jika pemanggilan eks Menteri Kominfo ini benar-benar terjadi, akan jadi bukti bahwa proses penyidikan tak pandang bulu dan punya integritas. Namun, risiko politisasi dan hambatan teknis tetap ada. Kita tunggu hasil resmi dari Kejari Jakpus dalam beberapa minggu ke depan.

Ratusan Truk Blokade Jalan Sekitar Monas, Audiensi Sopir–Kemenhub Deadlock

bursatourstransfer.com – Rabu (2 Juli 2025) siang, suasana sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, mendadak riuh. Ratusan truk blokade jalan sekitar Monas sebagai bentuk protes atas rencana RUU ODOL (Over Dimension Over Loading). Sopir truk tuntut pertemuan dengan Kemenhub, tapi negosiasi deadlock—satu sama lain belum ada kata sepakat. Artikel ini mengupas langkah aksi, kenapa deadlock, respons pemerintah, dan apa artinya buat publik dan sistem transportasi kita.

Aksi Blokade Truk di Sekitar Monas

Ratusan kendaraan berat diparkir di Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Stasiun Gambir pada pukul 11.30 WIB, menyebabkan akses ke Monas sempat tertutup total. Truk-truk itu memasang spanduk dan pengeras suara, menyuarakan penolakan atas RUU ODOL dan berbagai keluhan lain — mulai dari uji emisi sampai pungli.

Polres Metro Jakarta Pusat dikerahkan ratusan personel polisi untuk menjaga situasi, baik di lokasi blokade, Kemenhub, maupun DPR. Situasi tergolong kondusif, meski antrean kendaraan bermotor semakin panjang.

Perwakilan sopir berjumlah sekitar 12 orang berusaha masuk ke kantor Kemenhub untuk audiensi. Namun pintu masuk tertutup ketat: walau beberapa kali dibuka untuk persiapan, akhirnya peserta kembali ke lokasi blokade setelah 20 menit negosiasi mandek tanpa hasil.

Penyebab Deadlock Audiensi

Poin-poin utama yang membuat negosiasi deadlock antara sopir dan Kemenhub:

  1. RUU ODOL sebagai konten utama tuntutan
    Aksi dimotori oleh penolakan terhadap rancangan undang-undang yang mengatur muatan dan dimensi truk. Para sopir merasa aturan tersebut terlalu diskriminatif terhadap mereka.

  2. Gagalnya mediasi awal
    Kemenhub tampaknya belum menyiapkan kesepakatan tertulis saat audiensi, sehingga perwakilan sopir menuntut komitmen lebih konkret saat masuk gedung tetapi tidak disambut . Setelah negosiasi mandek, mereka kembali ke lokasi blokade.

  3. Escalation strategi publik
    Truk-truk semakin merapat untuk memberi tekanan visual bagi media, publik, dan pemerintah. Ini jadi elemen penting untuk memaksa respons cepat dari Kemenhub.

Respons Pemerintah & Aparat

A. Polri

Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sekitar 366 personel untuk pengamanan sejak aksi dimulai. Penjagaan difokuskan di silang Kemenhub dan DPR, guna mencegah insiden dan menjaga kelancaran akses jalan.

B. Kemenhub & Pemerintah

Wadah komunikasi masih terbatas—meski ada upaya audiensi, tidak ada tindak lanjut resmi. Sementara Menko Airlangga Hartarto memastikan aspirasi truk akan dibahas lintas kementerian agar tak ditinggal.

C. Korps Lalu Lintas

Korlantas menegaskan bahwa penindakan kendaraan ODOL akan digelar secara bertahap, dengan pendekatan edukatif sebelum sanksi keras diberlakukan. Ini sejalan dengan pola yang menimbang dampak ekonomi dan logistik.

Dampak Aksi & Tantangan ke Depan

1. Akses Jalan Terganggu

Blokade di Jalan Medan Merdeka Selatan menyebabkan kemacetan panjang, menimbulkan keluhan baik dari pengguna jalan maupun pejalan kaki.

2. Tuntutan Sopir Makin Kompleks

Tidak hanya soal ODOL, tuntutan mulai merambah pungli uji KIR, prasarana timbang, dan keadilan atas aspek operasional lainnya.

3. Potensi Eskalasi

Deadlock negosiasi bisa memicu perpanjangan demonstrasi atau aksi serupa di daerah lain. Sebelumnya, Karanganyar, Pemalang, dan Semarang-solo area telah alami blokade serupa .

4. Citra Pemerintah

Jika tidak segera ada koordinasi terbuka dan terbit solusi konkret, publik bisa menilai pemerintah lamban dan kurang sensitif terhadap sektor logistik, padahal itu sektor vital nasional.

Perspektif Publik

A. Media

Media mainstream seperti ANTARA dan Kompas melaporkan aksi ini faktual tanpa opini berlebihan . Tapi media terus mendorong agar ada hasil nyata setelah audiensi deadlock.

B. Publik & Pengguna Jalan

Keluhan publik muncul soal gangguan akses jalan. Namun banyak juga yang memahami, karena aspirasi sopir truk terkait keselamatan, keadilan, dan kondisi kerja memang perlu diperhatikan.

C. Himpunan Sopir

Koordinator sopir dari berbagai daerah lamentasi bahwa penindakan ODOL sering menyebabkan sopir yang jadi kambing hitam, sementara pihak pengusaha atau muatan jarang disentuh. Ini menimbulkan keinginan revisi UU Lalu Lintas untuk memberi keadilan bagi sopir.

Langkah Optimal yang Diharapkan

  1. Audiensi lanjutan dengan perwakilan menteri dan legislatif, dengan komitmen tertulis.

  2. Edukasi massal soal ODOL, menyasar sopir, pengusaha, hingga pengawas lapangan.

  3. Revisi UU Lalu Lintas & Angkutan Jalan untuk memberi perlindungan lebih jelas bagi sopir, bukan menjerat mereka sendirian.

  4. Tim gabungan pengawasan dan pendampingan, agar SOP timbang muatan berjalan adil dan transparan.

Aksi ratusan truk blokade jalan sekitar Monas yang berujung audiensi deadlock jadi cerminan masalah mendalam: regulasi ODOL, keamanan jalan, dan keadilan sopir truk. Aparat negara harus cepat merespon agar dampak sosial dan ekonomi tak meluas. Semoga ada tindak lanjut nyata dan tak hanya basa-basi di atas panggung dialog.

PK Dikabulkan, Setya Novanto Dapat Diskon Masa Hukuman Menjadi 12,5 Tahun Penjara

bursatourstransfer.com – Baru saja, kabar mengejutkan datang dari Mahkamah Agung (MA): PK Dikabulkan Setya Novanto dalam kasus korupsi e‑KTP. Vonisnya pun kini disunat, dari semula 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. Kali ini kita bedah tuntas: apa detail putusan, implikasinya, respon publik, dan apa artinya buat masa depan hukum korupsi di Indonesia.

Detail Putusan MA dari PK yang Dikabulkan

MA mengeluarkan putusan nomor 32 PK/Pid.Sus/2020, menyatakan permohonan PK terpidana Setya Novanto dikabulkan. Berdasarkan dokumen, MA menyatakan bahwa terbukti melanggar UU PTPK Pasal 3 juncto 18 dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, lalu disidangkan ulang. Akhirnya hakim menetapkan hukuman penjara 12 tahun 6 bulan, lebih ringan 2,5 tahun dari vonis awal 15 tahun.

Putusan ini juga mencakup aspek keuangan: Novanto diwajibkan membayar denda Rp 500 juta serta uang pengganti (UP) sebesar USD 7,3 juta, dikurangi Rp 5 miliar yang sebelumnya telah ia titipkan ke KPK. Subsidi penjara untuk denda adalah tambahan 6 bulan, sementara sisa UP menjadi subsider 2 tahun penjara.

Lebih lanjut, MA juga menambahkan pidana tambahan, yaitu pencabutan hak menduduki jabatan publik selama 2,5 tahun setelah masa penjara selesai.

Analisis Alasan PK Dikabulkan

Meskipun MA tidak memaparkan detail novum, putusan ini mengindikasikan adanya pertimbangan baru yang cukup signifikan. Umumnya, PK bisa dikabulkan karena:

  1. Novum (bukti baru): bukti yang sebelumnya tidak diketahui pengadilan. Setya disebut pernah klaim punya bukti baru dalam PK tahun 2019.

  2. Kekhilafan hakim sebelumnya: kesalahan penerapan hukum atau fakta.

  3. Pertimbangan supremasi hukum: agar putusan lebih rasional, proporsional, dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Meski begitu, publik menyoroti efek politik di baliknya—terutama karena sosok Novanto sangat dikenal dan punya rekam jejak di Golkar dan DPR. Ada yang mengkhawatirkan bahwa diskon hukuman ini bisa memicu anggapan hukum tidak tegas terhadap koruptor besar.

Respons Publik & Media

Tidak sedikit yang mengkritik keputusan ini:

  • Media mainstream seperti Detik, Jawa Pos, dan Kumparan melaporkan fakta secara lugas tanpa retorika berlebihan.

  • Komentar di masyarakat terasa terbelah. Ada yang mendukung—karena dianggap fair dengan penurunan hukuman—ada pula yang kecewa karena dianggap masih terlalu ringan.

  • Kalangan aktivis anti-korupsi menyoroti potensi efek jera yang berkurang, dengan catatan banyak fakta baru ditemukan tapi hukuman tak jauh berbeda.

Sementara itu, kalangan pendukung Novanto, seperti Ridwan Bae dari Golkar, bahkan meminta pemulihan nama baik serta untuk mengizinkan Novanto kembali menduduki jabatan publik usai bebas.

Dampak PK untuk Kasus e‑KTP dan Hukum Ke Depan

A. Signifikansi untuk penegakan hukum korupsi

Media dan banyak pengamat melihat putusan ini sebagai preseden—bahwa PK bisa dipakai koruptor besar untuk meringankan hukuman, asal mereka punya novum cukup kuat. Namun ada juga sinyal positif bahwa proses hukum tetap berjalan secara prosedural, bukan putusan manipulatif.

B. Efek kepercayaan publik

Diskon 2,5 tahun ini bisa jadi amunisi para skeptis hukum bahwa “koruptor dapat perlakuan khusus”. Ada risiko citra buruk terhadap MA dan sistem peradilan, kalau publik menganggap tidak adil.

C. Upaya hukum selanjutnya

Tidak ada banding atas PK. Namun, sisa eksekusi bisa dikenai judicial review terbatas jika fakta baru ditemukan lagi. Meskipun kelihatannya kecil kemungkinannya, tak semua opsi ditutup.

Timeline Kasus & PK Setnov

  • 2018: Vonis awal 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta, UP USD 7,3 juta, dan pencabutan hak politik 5 tahun.

  • 2020: Novanto ajukan PK, klaim bukti baru.

  • Feb 2025: MA masih meninjau, belum putus .

  • 2 Juli 2025: PK dikabulkan, hukuman disunat jadi 12,5 tahun, plus denda, UP, dan tambahan hak publik dicabut.

Reaksi dari Golkar & Dunia Politik

Eks politisi Golkar Ridwan Bae menyatakan sudah saatnya MKD memulihkan nama baik Novanto dan bahkan mempertimbangkan kembali posisi jabatan publik. Ini tentu bikin polemik: banyak yang mendukung karena Novanto adalah tokoh Golkar, tapi juga bikin gaduh karena menyangkut moral publik tentang pemimpin korupsi.

Putusan MA terkait PK Dikabulkan Setya Novanto jelas menjadi sorotan publik. Hukuman yang disunat dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun memang lebih ringan, namun hukuman denda dan pencabutan hak politik masih ditegakkan. Meski sistem peradilan sudah berjalan sesuai prosedur, tantangannya tetap terasa—bagaimana menjaga kepercayaan publik dan memastikan tidak muncul diskriminasi perlakuan untuk elite. Ke depannya, semua pihak berharap agar hukum bisa lebih transparan dan adil, tanpa pandang bulu.

Jangan Khawatir, Kenaikan Tarif Ojol Masih Wacana

bursatourstransfer.com – Belakangan, isu kenaikan tarif ojol masih wacana ramai diperbincangkan. Pemerintah, lewat Kemenhub, menyebut bahwa wacana kenaikan tarif ojol antara 8–15% masih dalam tahap kajian final sebelum implementasi berlaku. Tapi sejumlah pihak—dari ekonom, driver, hingga konsumen—pun ikut angkat bicara. Yuk, kita kulik lebih dalam!

Kajian Kemenhub & Tahap Wacana

Pemerintah lewat Kemenhub menyebut bahwa kajian soal kenaikan tarif ojol masih wacana telah memasuki tahap final. Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengungkapkan dalam Raker Komisi V DPR pada 30 Juni 2025 bahwa kenaikan 8–15% tersebut sudah berdasarkan kajian yang mendalam dan berkelanjutan.

Namun, belum ada keputusan final—karena masih dibahas dengan aplikator dan menunggu kesepakatan teknis lanjut sebelum diterbitkan regulasi resmi. Sejalan dengan itu, Kemenhub akan memanggil kembali platform ojol sebagai bagian dari diskusi lanjutan.

Respons Beragam: Driver, Konsumen, & Ekonom

Dari Pengemudi (Driver)

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) bilang, kenaikan tarif tak akan berguna jika potongan platform tetap tinggi. Saat ini potongan bisa tembus 70%, jadi kenaikan tarif cuma masuk kantong aplikasi. mereka minta potongan maksimal 10–20% sesuai regulasi, atau bahkan dihapus agar driver benar‑benar diuntungkan.

Dari Konsumen

Konsumen mulai resah. Banyak yang mempertimbangkan beralih ke kendaraan pribadi karena biaya ojol bakal makin mahal. Misalnya, jalan pulang‑pergi harian bisa membengkak hingga Rp 660 ribu per bulan—dampak langsung dari tarif yang naik 8–15%.

Dari Ekonom

Ekonom seperti Piter Abdullah dan Fajar Rakhmadi menekankan kehati‑hatian. Mereka bilang kenaikan tarif harus jelas tujuannya—untuk siapa dan bagaimana sistemnya. Jika terlalu tinggi, bisa menurunkan minat konsumen karena willingness‑to‑pay (WTP) rata‑rata konsumen cuma sekitar 5%. Konsekuensinya, pendapatan driver justru bisa stagnan atau turun karena order menipis.

PR & Regulasi: Butuh Pemangku Kepentingan Terlibat

Komisi V DPR juga ngangkat suara. Pimpinan DPR merasa belum pernah dilibatkan sepenuhnya dalam pembahasan kenaikan tarif ini. Mereka mengingatkan bahwa keputusan strategis seperti ini wajib melibatkan semua pihak—termasuk DPR, driver, aplikator, OMKM, hingga konsumen.

Selain itu, serikat driver pun meminta agar regulasi justru mengatur potongan platform dulu baru bicara soal tarif. Mereka ancam akan aksi jika pemerintah tak menindaklanjuti tuntutan.

Dampak Potensial & Simpulan

Potensi Negatif

  1. Turunnya jumlah order – Konsumen bisa balik ke motor sendiri.

  2. Erosi market user – Apalagi pekerja kelas menengah-bawah.

  3. Pendapatan driver stagnan – Bila potongan platform masih tinggi, kenaikan tarif hanya masuk ke perusahaan aplikasi.

Potensi Positif

  1. Jika potongan ditekan → driver dapat untung nyata.

  2. Pendapatan lebih stabil bila aplikasi transparan dan insentif jelas.

  3. Perbaikan layanan lewat sistem fair‑play harga dan regulasi yang adil.

Wacana soal kenaikan tarif ojol masih wacana menunjukkan bahwa meski kajian sudah matang, belum ada keputusan final. Tantangan utama tetap potongan platform yang tinggi, kesejahteraan driver, dan kekhawatiran konsumen atas beban biaya.

Langkah Rekomendasi

  • Prioritaskan penurunan potongan lewat regulasi ketat dari Kemenhub/DPR.

  • Libatkan semua pihak–driver, aplikator, konsumen, DPR–dalam kajian formal.

  • Sosialisasi sesuai zona, sertakan studi WTP dan potensi dampak sosial.

  • Atur transparansi algoritma & insentif, pastikan program yang adil.

  • Evaluasi ulang dampak ekonomi pasca ke depan; ukur konsumen, driver dan ekosistem.

Dengan begitu, kalau memang jadi dinaikkan, kebijakan itu bisa fair buat semua. Tapi saat ini, masyarakat dan driver masih bisa tenang sebentar—karena kenaikan tarif ojol masih wacana, belum final. 😌

Daftar Olahraga yang Kena Pajak 10% di Jakarta: Dari Padel hingga Lari & Tips Hemat Biaya

bursatourstranfer.com – Belakangan ini, banyak orang di Jakarta heboh soal olahraga kena pajak 10% Jakarta. Apalagi tren olahraga kayak padel, lari, dan lainnya makin naik daun di Google Trends. Tapi, bagaimana sih sebenarnya pajak ini berlaku, apa aja olahraga yang terkena tarif pajak 10%, dan gimana caranya tetap hemat? Di artikel ini kita kupas tuntas—dari definisi dasar sampai tips jitu—biar kamu paham dan bisa olahraga tanpa bikin kantong bolong.

Apa itu “pajak olahraga 10%”?

Jelasan Pajak Olahraga

Pajak olahraga 10% ini bukan pajak khusus olahraga. Itu sebenarnya adalah PPn‑P (Pajak Penghasilan Pasal Penghasilan) atau PPn (Pajak Pertambahan Nilai) yang dikenakan pada jasa dan fasilitas olahraga. Misalnya, bayar lapangan, sewa alat, mengikuti kelas—semuanya bisa masuk kategori yang kena tarif 10%.

Dasar Hukum dan Regulasi

Pajak ini diatur dalam UU Pajak Penghasilan dan PPn yang diterbitkan pemerintah—diterapkan sejak 2020-an. Kebijakan ini berlandaskan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memformaliasi ekosistem jasa olahraga.

Kenapa Pajak Ini Mengemuka Sekarang

Sejalan dengan lonjakan popularitas olahraga seperti padel dan lari di Jakarta, banyak pengusaha fasilitas olahraga mulai menyadari mereka harus menerapkan tarif pajak resmi. Makanya topik ini lagi trending dan bikin banyak yang cari di Google.

Daftar Olahraga yang Kena Pajak 10% di Jakarta

Berikut ini daftar komprehensif dan ulasan detail soal olahraga yang dikenai pajak 10%.

1. Padel

Padel lagi ngehits di kalangan milenial dan profesional muda di Jakarta, ada banyak lapangan baru di BSD, Kemang, PIK. Sewa per jamnya bisa Rp300 ribu–Rp500 ribu. Karena itu masuk kategori “jasa sewa tempat” yang kena pajak 10%.

  • Detail pajak: jika harga sewa Rp400 ribu, maka PPN-nya Rp40 ribu, total bayar Rp440 ribu.

  • Tips hemat: cari paket langganan bulan buat turunan tarif per jam.

2. Futsal/Bola Mini

Lapangan futsal mini (5 vs 5) jadi favorit anak muda. Tarif per jam Rp200 ribu–Rp350 ribu tergantung lokasi.

  • Pajak: 10% dari tarif sewa. Sebagian pengelola kadang belum konsisten mencantumkan PPN.

  • Tips hemat: daftar jadi member bulanan biar dapet diskon 5–10%, format per jam bisa lebih ekonomis.

3. Gym & Fitness Center

Membership bulanan atau kelas drop-in di pusat fitness juga kena pajak 10%.

  • Range harga: Rp300 ribu–Rp1,5 juta per bulan, tergantung fasilitas.

  • Tips hemat: pertimbangkan home workout atau paket kelas mini dengan presensi terbatas.

4. Lari Berbayar & Timed Runs

Event lari fun run, half marathon, dan 10K dengan biaya registrasi Rp150 ribu–Rp500 ribu. Karena ini termasuk “jasa event olahraga”, juga kena PPN.

  • Poin penting: event besar biasanya sudah mencantumkan PPN, tapi yang kecil bisa nggak konsisten.

  • Tips hemat: ikuti grup lari yang menawarkan diskon grup >5 orang.

5. Crossfit & MMA

Kelas olahraga fungsional seperti crossfit dan MMA juga kena pajak.

  • Harga: kelas satuan bisa Rp80 ribu–150 ribu, paket bulanan Rp1–3 juta.

  • Tips hemat: cari “trial pack” atau kelas percobaan gratis, kadang program sponsor.

6. Kelas Yoga, Pilates, Zumba

Jasa olahraga yang berbasiskan instruktur ini juga kena pajak 10%.

  • Harga: Rp100 ribu–350 ribu per sesi.

  • Tips hemat: manfaatkan promo early bird, flash sale, atau paket bulanan dari studio.

7. Kolam Renang & Aquatic Sports

Sewaan kolam renang, kelas aqua zumba, atau tarif per kunjungan juga kena pajak.

  • Harga: Rp50 ribu–Rp200 ribu per kunjungan.

  • Tips hemat: pake membership bulanan atau couple/family package.

Dampak Pajak bagi Olahragawan & Pelaku Usaha

A. Pelaku Usaha

  • Administrasi pajak lebih rumit: harus cetak faktur pajak resmi dan lapor rutin.

  • Potensi mengurangi margin: kalau nggak mau naikin harga ke konsumen, margin bakal kempes.

  • Butuh edukasi dan sistem: agar usaha tetap legal dan menghindari denda pajak.

B. Konsumen / Olahragawan

  • Biaya meningkat ~10% setiap transaksi.

  • Perlu mencatat biaya total terutama buat yang sering ikut event atau kelas berkala.

  • Transparansi harga: konsumen harus waspada apakah harga sudah termasuk pajak atau belum.

C. Efek Jangka Panjang

  • Mendorong pasar informal: fasilitas kecil bisa saja tetap “lepas”, pakai harga mati tanpa faktur.

  • Kesadaran konsumen meningkat: mereka bakal mulai nanya, “ini sudah PPN belum?”

Strategi Cerdas untuk Mengakali Pajak 10%

Berikut beberapa trik dan strategi agar kamu tetap bisa olahraga hemat walau kena pajak:

1. Cari Paket Langganan / Membership

Dengan mengambil paket bulanan atau tahunan, tarif per sesi bisa turun signifikan, sehingga beban pajak relatif kecil per transaksi.

2. Patungan Bareng Teman

Buat aktivitas grup seperti futsal, lari, padel: pesannya bisa paket grup. Biaya per orang pasti lebih rendah, termasuk pajak.

3. Manfaatkan Promo & Diskon

Watch for early bird, flash sale, atau diskon setoran. Banyak event atau studio yang kasih harga khusus jika daftar jauh-jauh hari.

4. Sessions di Luar Puncak

Lapangan dan studio sering kasih tarif murah di jam non-puncak; biaya pokoknya lebih kecil → pajak 10% pun jadi lebih ringan.

5. Ikut Event Komunitas

Komunitas olahraga (lari, sepeda, indoor climbing) sering gelar acara internal yang lebih murah atau gratis. Jadi bisa olahraga tanpa pajak komersil.

Perbandingan Biaya Sebelum & Sesudah Pajak

Olahraga Tarif Dasar +10% Pajak Total Bayar
Padel (per jam) Rp400.000 Rp40.000 Rp440.000
Gym (per bulan) Rp800.000 Rp80.000 Rp880.000
Fun Run 10K Rp200.000 Rp20.000 Rp220.000

Kesimpulannya, daftar olahraga yang kena pajak 10% di Jakarta bukan cuma kategori padel dan lari, tapi juga gym, futsal, yoga, hingga aquatic class. Pajak ini sah menurut regulasi, jadi kamu harus siap jika penyedia mencantumkan tarif pajak.

Tapi tenang, dengan trik simpel macam pilih paket, patungan, ikut event komunitas, dan ambil promo early bird, biaya olahraga kamu tetap bisa lebih ringan. Intinya, main cerdas: olahraga sehat nggak harus bikin dompet jebol!

Ini Lokasi Pembangkit Nuklir Pertama di RI, Pemerintah Incar Sumatera & Kalimantan

Rencana Strategis & Paramater Pemilihan Lokasi

bursatourstransfer.com – Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan SKK Migas melakukan langkah strategis untuk memilih lokasi pembangkit nuklir pertama di RI. Hasilnya, sistem RUPTL 2025–2034 memasukkan dua sistem kelistrikan: Sumatera dan Kalimantan, dengan kapasitas masing-masing 250 MW—total 500 MW PLTN siap on‑grid.

Untuk pemilihan lokasi tepatnya, tim gabungan dari ESDM, BRIN, dan DEN memulai gugus tugas, mengutamakan area bebas gempa, jauh dari volcano dan tsunami, serta memiliki akses jaringan transmisi yang kuat .

Para ahli menyebut potensi besar pulau‑pulau kecil—terutama di Kalimantan Barat dan sekitar Sumatera Utara atau dekat Kepri dan Babel. Lokasi seperti Pulau Gelasa (Bangka Tengah) juga disebut‑sebut, pakai teknologi ThorCon molten salt reactor.

Kandidat: Sumatera & Kalimantan

Sumatera

Calon utama mencakup Sumatera Utara, dekat jalur transmisi ke Kepri dan Bangka Belitung. Infrastruktur sudah siap dan beban listrik tinggi dari Medan hingga Batam menjadikannya pilihan logis. Ditambah, beberapa pulau kecil tanpa penduduk jadi target ideal untuk PLTN dengan risiko rendah bagi masyarakat sekitar.

Kalimantan

Kalimantan juga diproyeksikan sebagai lokasi kedua PLTN 250 MW, khususnya di Kalimantan Barat. Wilayah ini minim gempa, bebas gunung api, dan cocok masuk ke jaringan listrik nasional. Dukungan Listrik Jawa dan jalur kabel HVDC antara pulau makin diperkuat sebagai konektor.

Pulau-Pulau Kecil sebagai Lokasi Alternatif

Tak hanya daratan besar, pemerintah juga sudah memetakan pulau‑pulau kecil tak berpenghuni sebagai lokasi potensial.
Contohnya:

  • Pulau Gelasa di Babel yang sudah punya studi ThorCon dan zonasi tata ruang sedang diproses.

  • Strategi serupa di Kalbar dan Babel: pulau sejalur jalur transmisi Kalimantan–Jawa menjadi alternatif logis.

Pendekatan ini menjawab tantangan sosial, menghindari risiko paparan penduduk, dan memungkinkan penyebaran teknologi modular dengan footprint minimal.

Persiapan & Tantangan Utama

  1. Nepio & Gugus Tugas
    Pemerintah sedang menyiapkan NEPIO dan tiga gugus tugas untuk kajian lokasi, prosedur keamanan, dan kesiapan infrastruktur.

  2. Teknologi Reaktor
    Pilihan teknologi PLTN mencakup SMR, HTGR, Thorium molten salt. ThorCon di Pulau Gelasa jadi model terkini.

  3. Regulatory & Sosialisasi
    Pemerintah tinggal selesaikan dua perpres penting: Go‑Nuklir dan pembentukan Nepio. Persetujuan masyarakat jadi kunci—terlihat dari studi suara publik >60 % di Babel. Tantangan lain: biaya besar, manajemen limbah, dan keamanan jangka panjang.

  4. Konektivitas Jaringan Listrik
    Pulau Kalbar/Sumatera kecil perlu jaringan HVDC bawah laut untuk koneksi ke beban pulau Jawa. Teknologi ini mirip North Sea Link di Eropa.

Timeline & Target Operasional

Pemerintah menargetkan pembangkit nuklir pertama operasional pada 2032–2033. Proyek demo ThorCon di Gelasa mulai impor 2028, PT ThorCon Indonesia berencana bangun reaktor 250 MW dengan investasi sekitar Rp 17 triliun.

Pemilihan lokasi pembangkit nuklir pertama di RI tengah difokuskan di dua sistem: Sumatera dan Kalimantan. Pemilihan ini sesuai parameter keamanan alam, akses listrik, dan kesiapan masyarakat. Pulau kecil seperti Gelasa sudah jadi pionir dalam studi modular.

Tentu, masih banyak tantangan: regulasi, safety, investasi, jaminan sosial. Namun kecenderungan global terhadap pilihan alternatif energi nuklir menjadikan rencana ini semakin realistis.

Rekomendasi & Langkah ke Depan

  • Tingkatkan sosialisasi publik untuk dukungan lokal.

  • Percepat pembentukan NEPIO & perpres ‘Go Nuklir’ untuk memberi kepastian hukum.

  • Integrasi jalur transmisi antar-pulau (HVDC) sebagai fondasi sistem nasional modern.

  • Alih teknologi reaktor modular (SMR/ThorCon) untuk inovasi dan skalabilitas.

  • Evaluasi dini infrastruktur keamanan & limbah jangka panjang lewat kajian mendalam.

Kalau semua langkah dijalankan dengan matang, maka proyek PLTN pertama bisa jadi tonggak era baru energi Indonesia: aman, hijau, dan handal.

Soal Target Lifting Minyak, SKK Migas: “Nggak Turun Saja Sudah Bagus”

bursatourstransfer.com – Indonesia kembali disorot soal soal target lifting minyak SKK Migas, yang belakangan ramai dibahas banyak media dan komunitas. Di tengah perdebatan soal pencapaian target nasional, Kepala SKK Migas menyampaikan sudut pandang realistis: “Nggak turun saja sudah bagus”. Artikel profesional ini kupas tuntas dari latar, data, hingga proyeksi ke depan.

Latar Belakang & Tren Lifting Minyak Nasional

Produksi Realistis vs Target APBN

Data SKK Migas mencatat bahwa sepanjang 2024, realisasi lifting minyak hanya mencapai rata-rata 580.224 BOPD, jauh dari target APBN sebesar 635.000 BOPD. Selanjutnya, Kementerian ESDM menetapkan target lifting minyak 2025 sebesar sekitar 597–605 ribu BOPD, turun dibanding APBN 2024. Tren penurunan ini sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun terakhir.

Kenapa Turun? Infrastruktur & Kompleksitas

Alasan utama: fasilitas hulu migas yang sudah tua—terutama pipa offshore dan infrastruktur sumur—rentan bocor dan butuh perawatan atau penggantian. . Ditambah birokrasi perizinan yang masih kompleks dan memakan waktu. Ditambah gangguan operasional akibat isu keamanan di lokasi eksplorasi dan tekanan lingkungan sosial.

Gejolak Global & Dampak Domestik

Ketidakpastian geopolitik juga memengaruhi, seperti konflik Israel–Iran, yang membuat SKK Migas makin fokus mengejar lifting untuk menjaga ketahanan energi nasional.

SKK Migas: “Nggak Turun Saja Sudah Bagus”

Sudut Pandang Realistis

Di tengah tren penurunan lifting, SKK Migas mengambil sikap realistis: “Nggak turun saja sudah bagus”. Maksudnya, mempertahankan volume produksi di kisaran target minimal sudah menjadi capaian penting di tengah banyak tekanan. Strategi bottom‑up melibatkan masukan dari KKKS dipakai untuk menetapkan target yang achievable.

Keberhasilan di Semester Awal

Meski target tahunan sulit, improvemen terlihat di semester I/2024, misalnya mencapai ~576 ribu BOPD dari ~607 ribu BOPD pada kinerja Agustus. Ini mencerminkan upaya proaktif seperti pengeboran dan work‑over sumur serta restorasi sumur lama.

Komitmen dan Insentif KKKS

SKK Migas mendorong KKKS menandatangani komitmen tertulis dalam WP&B 2025 agar target lifting tercapai. Proyek baru seperti EOR di WK Jambi Merang juga ditargetkan on-stream 2025. . Selain itu, sinergi dengan lebih dari 40 perusahaan migas internasional sedang dipupuk untuk mempercepat eksplorasi.

Tantangan Utama: Infrastruktur, Perizinan, dan Risiko Operasional

1. Infrastruktur Tua & Kebocoran Pipa

Fasilitas hulu di luar Pulau Jawa banyak yang sudah melewati masa optimal. Pipa berkarat dan bocor jadi kendala serius. Butuh modernisasi untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas produksi.

2. Birokrasi & Perizinan yang Berbelit

Meskipun ada program penyederhanaan regulasi, SKK Migas menyebut proses perizinan migas masih memakan waktu panjang. Ini menghambat timeline pengembangan lapangan dan proyek eksplorasi.

3. Risiko Lingkungan & Sosial

Operasi sering terganggu akibat konflik dengan masyarakat lokal atau potensi keamanan. SKK Migas bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menjaga kelancaran kegiatan hulu.

4. Cuaca Ekstrem & Logistik

Contohnya banjir besar di Sumatra tahun 2024 sempat menghentikan pengeboran dan menghambat distribusi peralatan ke lapangan. Keterlambatan impor barang dan pembebasan lahan jadi kendala tambahan.

Strategi Perbaikan & Proyeksi ke Depan

EOR & Teknologi Tinggi

Enhanced Oil Recovery (EOR) mulai diimplementasikan, misalnya di ExxonMobil dan lapangan Jambi Merang. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan recovery dari sumur yang sudah mature.

Eksplorasi Lapangan Baru

Target untuk menemukan 5 lapangan besar per tahun menjadi strategi jangka menengah demi menambah cadangan dan produksi . Salah satu kunci adalah eksplorasi di Kalimantan Timur, Jambi Merang, hingga wilayah offshore.

Kolaborasi Internasional & Insentif Fiskal

SKK Migas telah menggandeng lebih dari 40 perusahaan asing untuk masuk dan eksplorasi wilayah kerja baru . Skema insentif fiskal juga disiapkan untuk mendongkrak produksi.

Penyederhanaan Regulasi

Regulasi seperti perizinan lingkungan, pajak migas, dan ruang laut sedang didorong agar lebih efektif dan tidak mengulang proyek terhambat karena birokrasi.

Rekomendasi untuk Ke depan

  • Modernisasi fasilitas hulu dengan alokasi anggaran upgrade infrastruktur pipa dan sumur.

  • Simplifikasi perizinan lewat satu pintu dan digitalisasi.

  • Pendekatan proaktif sosial & keamanan di area eksplorasi.

  • Dukungan teknologi EOR dan eksplorasi lapangan baru jadi prioritas jangka panjang.

  • Insentif fiskal dan kolaborasi global agar investor makin tertarik masuk ke sektor hulu.

Dengan strategi tersebut, bukan tidak mungkin produksi minyak bisa stagnan atau bahkan meningkat meski dalam kondisi penuh tantangan. Dan saat itulah tagline “nggak turun saja sudah bagus“ bisa jadi landasan optimis untuk momentum ke depan.

Demo ODOL, 300 Truk Konvoi ke Ring I Jakarta Besok

Rencananya 300 unit truk ODOL akan melakukan konvoi dan aksi demo menuju Ring I Jakarta besok, sebagai bagian dari serangkaian aksi protes atas kebijakan Zero ODOL. Aksi ini digalang sejak demo serupa di berbagai kota, di antaranya Bandung, Kudus, hingga Surabaya. Berikut info lengkapnya.

Latar Belakang Demo: Protes Zero ODOL & Sanksi Pidana

Aksi sopir truk ini memprotes pemberlakuan Zero ODOL dari pemerintah, khususnya sanksi pidana yang dimuat dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ:

  1. Zero ODOL merupakan kebijakan untuk menghilangkan praktik mobil atau muatan yang melebihi dimensi dan bobot sesuai ketentuan.

  2. Dalam UU tersebut, pelanggar — termasuk sopir dan perusahaan — dapat dikenai kurungan hingga dua bulan atau denda hingga Rp 500.000.

  3. Sopir menilai sanksi pidana tersebut tidak adil, karena kebijakan ini dianggap membebani mereka tanpa regulasi pendukung seperti tarif logistik minimum dan pengawasan pelaku usaha besar.

Tuntutan mereka meliputi revisi UU No. 22/2009, regulasi ongkos logistik, dan perlindungan hukum agar tidak dikriminalisasi atas praktik ODOL yang dinilai sistemik.

2. Sejarah Demo ODOL: Dari Jawa Tengah Sampai ke Jakarta

Aksi menolak ODOL dilakukan di berbagai daerah dari pekan lalu:

  • Di Kudus, sekitar 800 sopir truk melakukan aksi menuntut revisi UU ODOL dan mengecam sanksi pidana terhadap sopir.

  • Di Bandung, truk ODOL menutup akses di Tol Soroja sebagai bentuk protes publik terhadap UU ODOL, menyebabkan kemacetan parah.

  • Di Surabaya, ratusan sopir bahkan memblokade jalan utama, termasuk ambulans sempat diadang lapangan sehingga dinilai mengganggu layanan emergensi .

Di beberapa kota lainnya seperti Palembang dan Banyumas, keluhan akses dan regulasi juga muncul saat pendaftaran demo terkait ODOL.

3. Cupu Aksi Besok: 300 Truk Menuju Ring I Jakarta

Menurut pengumuman dari Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), demo akan digelar besok dengan skema sebagai berikut:

  1. Tercatat 300 truk akan dikerahkan dari berbagai daerah, termasuk Jatim, Jabar, dan Jateng, menuju Ring I Jakarta.

  2. Massa akan bergerak secara konvoi dengan koordinasi di toll exit point, lalu masuk area Ring I dengan pendampingan polisi.

  3. Aksi ini merupakan lanjutan dari demo nasional tanggal 19 dan 20 Juni, dengan harapan pemerintah pusat mendengar tuntutan sopir.

Aksi ini digadang akan menimbulkan kemacetan di akses tol seputar Jakarta, sehingga imbauan telah disampaikan kepada publik.

4. Dampak Riil dan Kekhawatiran Publik

A. Kemacetan Parah di Ring I

Konvoi ratusan truk diprediksi akan menyebabkan kemacetan panjang di sejumlah ruas tol dan jalan arteri yang menuju Ring I Jakarta.

B. Gangguan Distribusi & Harga

Demo sebelumnya telah menimbulkan naiknya harga bahan pangan karena suplai terganggu, terutama di Pasar Induk Kramat Jati—harga cabai dan bawang sempat naik drastis .

C. Ancaman Terhadap Kendaraan Prioritas

Insiden penghadangan seperti saat demo di Karanganyar terhadap ambulans mengingatkan bahwa demo ini bisa mengganggu mobilitas layanan darurat 

5. Tuntutan & Solusi Pemerintah

Sopir mengusulkan beberapa poin solusi:

  1. Revisi regulasi UU No. 22/2009 agar pelanggaran ODOL hanya dikenai sanksi administratif, bukan pidana.

  2. Penetapan tarif logistik minimum agar operasi sopir layak dan adil, tidak hanya mengandalkan pidana untuk kontrol.

  3. Peran pengusaha besar harus masuk dalam tanggung jawab, bukan hanya sopir, agar beban regulasi lebih adil.

  4. Pendidikan dan sosialisasi ODOL agar regulasinya terimplementasi bertahap, disertai kompensasi untuk sopir kecil menengah.

Demo besar besok dengan 300 truk ODOL konvoi ke Ring I Jakarta menggema sebagai bentuk protes sopir terhadap kebijakan Zero ODOL yang dianggap tidak adil. Tuntutan revisi UU LLAJ, regulasi tarif logistik, dan perlindungan hukum sopir makin gencar. Pemerintah diharapkan merespons dengan dialog dan regulasi yang berpihak.

Aksi sopir truk ini menjadi pengingat bahwa kebijakan transportasi harus adil dan manusiawi. Semoga demo ini tidak hanya jadi aksi massa melainkan pemicu dialog untuk regulasi yang mendukung sopir, infrastruktur jalan, dan distribusi yang lancar. Pemerintah dan pengusaha harus segera duduk bersama agar demo ini berdampak solusi nyata, bukan sekadar kemacetan.

Nunggak Pajak, Mobil-Motor Bakal Dilarang Melintas di Jalanan Jabar

bursatourstransfer.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengambil langkah tegas terhadap pemilik kendaraan yang menunggak pajak. Mulai tahun ini, kendaraan bermotor — baik mobil maupun motor — yang belum membayar pajak akan dilarang melintas di jalanan Jawa Barat. Kebijakan ini diambil sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Larangan Berlaku untuk Kendaraan yang Menunggak Pajak

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menegaskan bahwa kendaraan yang tidak membayar pajak dalam jangka waktu tertentu akan dinyatakan tidak sah secara administratif. Artinya, kendaraan tersebut bisa ditilang, bahkan ditahaMb oleh petugas di lapangan.

Kendaraan yang terdeteksi menunggak pajak akan langsung diberikan peringatan, dan jika tidak segera menyelesaikan kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi larangan operasional di jalan raya.

Pemprov Jabar Gandeng Polda dan Dishub

Untuk pelaksanaan kebijakan ini, Pemprov Jabar menggandeng Polda Jawa Barat dan Dinas Perhubungan (Dishub). Kolaborasi ini bertujuan agar pengawasan lebih efektif, terutama melalui razia gabungan di titik-titik strategis. Petugas akan menggunakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dan data digital untuk memeriksa status pajak kendaraan secara real-time.

Target: Meningkatkan Pendapatan Daerah

Langkah ini bukan hanya bentuk penegakan hukum, tetapi juga strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan. Menurut data Bapenda, jutaan kendaraan di Jawa Barat masih tercatat menunggak pajak, yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Dengan adanya penertiban ini, pemerintah berharap masyarakat menjadi lebih taat membayar pajak, dan pendapatan dari sektor ini bisa kembali digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Solusi: Program Pemutihan dan Diskon Pajak

Sebagai bagian dari solusi, Pemprov Jabar juga membuka program pemutihan denda pajak kendaraan dan diskon untuk pembayaran pajak tepat waktu. Masyarakat didorong untuk memanfaatkan kesempatan ini agar bisa membayar kewajiban pajak tanpa beban tambahan.

Cara Cek Status Pajak Kendaraan

Pemilik kendaraan bisa dengan mudah memeriksa status pajaknya melalui layanan online:

  • Aplikasi Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat)

  • Website Bapenda Jabar

  • Gerai Samsat atau Samsat Keliling

Dampak Jika Abaikan Kewajiban Pajak

Jika tetap mengabaikan kewajiban pajak, pemilik kendaraan akan menghadapi konsekuensi serius, seperti:

  • Blokir STNK secara otomatis

  • Denda administrasi

  • Larangan berkendara di jalan umum

  • Potensi penyitaan kendaraan saat razia

Kebijakan “Nunggak Pajak, Mobil-Motor Bakal Dilarang Melintas di Jalanan Jabar” adalah langkah serius dari Pemprov Jabar dalam menertibkan administrasi kendaraan bermotor. Masyarakat diimbau segera mengecek dan melunasi pajak kendaraan agar terhindar dari sanksi hukum dan denda. Taat pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kontribusi nyata untuk pembangunan daerah.

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap KPK Lagi, Ini Perkaranya

bursatourstransfer.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Penangkapan ini menjadi sorotan publik karena Nurhadi sebelumnya pernah terlibat dalam kasus korupsi yang cukup besar. Kali ini, KPK mengungkap kasus baru yang melibatkan Nurhadi dan beberapa pihak terkait lainnya.

Penangkapan Nurhadi oleh KPK

KPK melakukan penangkapan terhadap Nurhadi dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung beberapa waktu lalu. OTT ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam memberantas korupsi di lembaga-lembaga pemerintah, khususnya di lingkungan peradilan yang selama ini dianggap rawan korupsi.

Nurhadi diketahui menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung selama beberapa periode dan diduga memanfaatkan jabatan tersebut untuk melakukan praktik korupsi. Penangkapan Nurhadi kembali ini menguatkan tekad KPK untuk membersihkan lembaga peradilan dari praktik korupsi.

Perkara yang Menjerat Nurhadi

Menurut keterangan resmi dari KPK, Nurhadi diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kasus ini melibatkan sejumlah pengusaha dan pihak-pihak yang ingin mendapatkan keputusan pengadilan yang menguntungkan melalui jalur ilegal.

KPK menemukan bukti-bukti transaksi uang dan dokumen yang menguatkan dugaan keterlibatan Nurhadi. Uang suap ini diduga digunakan untuk mempercepat proses perkara dan memastikan hasil putusan sesuai dengan keinginan pemberi suap.

Dampak dan Reaksi Masyarakat

Penangkapan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan aktivis antikorupsi. Banyak yang menilai penangkapan Nurhadi sebagai langkah tegas KPK dalam membersihkan institusi peradilan dari praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Namun, ada juga yang berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil, sehingga kasus ini bisa menjadi contoh bagi pejabat lain yang mencoba bermain curang.

Komitmen KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Kasus ini kembali menunjukkan komitmen KPK dalam memerangi korupsi, khususnya di lembaga peradilan. KPK terus melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap setiap indikasi korupsi tanpa pandang bulu.

Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya ini dengan memberikan informasi dan tidak segan melaporkan jika menemukan praktek korupsi di sekitarnya.

Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi oleh KPK kali ini mengungkap kasus suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Langkah tegas ini diharapkan menjadi momentum pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan membangun sistem peradilan yang bersih dan transparan.

Terungkap! 12 KBRI Kosong Tanpa Dubes, Kemlu Kerja Cepat Isi Posisi

bursatourstransfer.com – Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui ada 12 kantor perwakilan Indonesia (KBRI) di luar negeri yang saat ini kosong alias belum memiliki duta besar definitif. Posisi-posisi ini dianggap vital untuk menjaga stabilitas diplomasi dan perlindungan WNI di luar negeri.

Latar Belakang Kekosongan

Beberapa pos duta besar kosong selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, karena:

  • Penundaan pengajuan nama calon dubes ke DPR

  • Proses fit and proper test yang belum selesai

  • Hak prerogatif penunjukan yang dimiliki presiden, menjadi salah satu faktor penundaannya

Negara & Organisasi yang Terdampak

Beberapa posisi penting yang masih kosong termasuk:

  • Amerika Serikat (Washington DC) – kosong sejak Juli 2023

  • Jerman, Rusia, Tiongkok

  • Wakil Tetap RI untuk PBB (New York & Jenewa)

  • Korea Utara, Kanada, Meksiko, Mesir, Suriah, Thailand, Papua Nugini

Reaksi DPR & Komisi I

Komisi I DPR RI mendesak agar posisi-posisi tersebut segera diisi.
Wakil Ketua Anton Sukartono menegaskan:

“Ya, kalau saya sih maunya yang kosong ini segera diisilah, apa pun alasannya,”

DPR bahkan telah memanggil Menlu untuk meminta kejelasan timeline pengisian 12 pos tersebut.

Respons Kemlu

Dalam rapat kerja 30 Juni 2025, Menlu Sugiono mengaku proses ini adalah kesalahan internal:

  • Kemlu belum mengajukan nama ke DPR tepat waktu

  • Namun ia memastikan Kemlu tetap menjalankan fungsi diplomatik lewat KUAI/Chargé d’Affaires

Sugiono berjanji akan mengirim daftar nama calon duta besar dalam 1–2 hari ke depan ke DPR agar proses bisa segera berjalan

Imbas Kekosongan

Potensi risiko dari posisi dubes yang kosong:

  • Lemahnya upaya diplomasi dan advokasi WNI

  • Meningkatnya beban diplomat sementara (KUAI)

  • Kesempatan untuk negara lain mempengaruhi hubungan kedua negara

Kemlu memastikan bahwa meski dubes belum diangkat, kantor KBRI tetap beroperasi normal melalui KUAI.

Terungkapnya 12 KBRI yang kosong tanpa duta besar menyoroti perlunya percepatan penunjukan calon dubes. Menlu Sugiono telah menjanjikan pengajuan nama dalam 1–2 hari ke DPR. Langkah cepat ini krusial demi menjaga diplomasi Indonesia berjalan efektif dan aman.